-->

Kronik Toggle

Ribut-ribut Buku Kedaluwarsa

Bupati Sleman menunjuk langsung Balai Pustaka untuk pengadaan buku pelajaran. Isi buku banyak yang kedaluwarsa.

Aman Saragih tak bisa menyembunyikan kegusarannya. Koordinator Yogyakarta Transparansi, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang getol menyoroti kasus korupsi, ini sedang membandingkan dua buah buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Yang satu terbitan Balai Pustaka. Sebuah lagi produk penerbit Erlangga.

Dalam salah satu bagian, buku terbitan Balai Pustaka menyebutkan negara-negara yang secara geografis termasuk kelompok Asia Timur adalah Jepang, Republik Rakyat Cina (RRC), Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Sebaliknya, dalam buku terbitan Erlangga, nama Hong Kong tak tercantum. Sejak 1997, negeri kecil yang pernah diperintah Inggris itu memang telah kembali ke pangkuan Cina.

Anehnya, untuk negara-negara yang terletak di belahan Asia Selatan, buku terbitan Balai Pustaka lagi-lagi memasukkan nama Hong Kong plus India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, dan… Afganistan. Adapun buku terbitan Erlangga cuma menyebut India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, dan Bhutan.

Yang lebih gawat, Balai Pustaka menyebut hanya ada 13 negara di kawasan Asia Barat. Sedangkan Erlangga menyebut 16 negara, termasuk Palestina. Rupanya, Balai Pustaka belum mengakui Palestina kendati negara yang kerap berseteru dengan Israel itu sudah membuka kedutaan besar di Indonesia sejak 1994.

Banyaknya kesalahan dalam buku terbitan Balai Pustaka membuat Aman menudingnya sebagai pembodohan siswa sekolah. “Kalau nanti dalam ujian nasional materi itu keluar, jawaban siswa yang menggunakan buku terbitan Balai Pustaka bisa salah semua,” ujarnya saat ditemui Tempo pekan lalu.

Tak hanya materi buku yang membuat Aman kecewa. Ia juga geram dengan proses pengadaannya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang dilakukan dengan penunjukan langsung—alias tanpa tender. Tindakan itu terekam dalam surat Bupati Ibnu Subiyanto kepada Ketua DPRD Sleman tertanggal 2 April 2004, yang salinannya diperoleh Tempo.

Dalam surat itu dijelaskan alasan pengadaan buku baru, antara lain karena sejak 1995 buku untuk tingkat SD, SMP, dan SMA di Sleman belum diperbarui. “Buku yang ada sekarang, 80 persen dalam keadaan rusak,” demikian ditulis Bupati Ibnu dalam suratnya. Pengadaan buku tersebut menghabiskan dana Rp 30 miliar. Sebanyak Rp 10 miliar diambil dari anggaran 2004, sisanya yang Rp 20 miliar ditarik dari anggaran 2005.

Adapun alasan Ibnu menunjuk langsung Balai Pustaka adalah penerbit dari Jakarta itu dianggap satu-satunya penerbit yang memiliki hak cetak ulang buku pelajaran terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Hal itu, kata Ibnu, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 044/M/1994.

Keinginan Bupati ternyata mendapat tanggapan positif pimpinan DPRD Sleman. Lewat surat tertanggal 21 April 2004, pimpinan Dewan yang terdiri atas Jarot Subiyantoro, Saifuddin Anwar, Ovie Supyanto, dan Muhammad Yazid menyetujuinya.

Tiga hari kemudian Ibnu membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Bachrum. Isinya berupa izin penunjukan langsung tanpa lelang, dan izin kontrak pengadaan buku. Selanjutnya Bachrum meneken perjanjian kerja dengan Direktur Utama Balai Pustaka, H.R. Siswadi. Di sana disebutkan pengadaan buku yang dilakukan Balai Pustaka mencakup 29 judul buku wajib SD, 35 judul buku wajib SMP, 39 judul buku wajib SMA, dan 4 judul buku pokok pelajaran SMK. Disepakati pula Balai Pustaka akan memberi bantuan atau sumbangan buku dan laboratorium bahasa senilai Rp 6 miliar kepada Pemerintah Daerah Sleman.

Sumbangan Rp 6 miliar itulah yang menjadi awal terbongkarnya aksi tunjuk langsung tersebut. Semuanya bermula dari laporan Sabar Narimo, anggota DPRD Sleman dari Partai Amanat Nasional, ke partainya tentang proyek buku tersebut. Laporan itu menimbulkan kegegeran setelah bocor ke telinga wartawan dan aktivis LSM di Sleman.

“Diskon seperti itu mestinya masuk kas daerah,” ujar Sabar. Peraturan Pemerintah No.105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah memang telah menggariskan semua manfaat yang bernilai berupa rabat, komisi, potongan harga, atau dengan nama lain sebagai akibat pengadaan barang merupakan pendapatan daerah yang harus masuk anggaran.

Sejak itu, protes mengalir. Triyandi Mulkan dari Lembaga Pembela Hukum Yogyakarta menuding praktek penunjukan langsung melanggar peraturan yang berlaku. Keputusan Presiden No. 80/2003 memang mengatur penunjukan langsung hanya bisa dilakukan atas barang/jasa bernilai sampai dengan Rp 100 juta. Pengecualian hanya berlaku dalam keadaan tertentu seperti darurat pertahanan negara atau masalah keamanan. Situasi itu tentu saja tak ditemui di Sleman, yang kondisinya tenang dan damai.

Triyandi juga mengungkap bahwa lobi pihak Balai Pustaka kepada pejabat Sleman—dan kabupaten lain di Jawa Tengah dan Yogyakarta—ternyata telah berlangsung lama. Salah satunya dikemas dalam bentuk lokakarya di Bali pada awal Agustus 2003. Ketika itu semua biaya transportasi dan akomodasi peserta ditanggung Balai Pustaka.

Kemudian, pada akhir 2003, para anggota DPRD Sleman diundang ke Jakarta. Mereka diberi fasilitas transportasi, akomodasi, dan uang saku Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta per orang. Ada lagi pertemuan di ruang Yudhistira, Hotel Melia Purosani, Yogyakarta. Saat itu Balai Pustaka juga mengiming-imingi hadiah bila proyek pengadaan buku wajib berjalan lancar. “Minta HP Nokia terbaru pun dikasih,” ujar Triyandi, yang hadir dalam pertemuan itu.

Namun, Triyandi tak tergiur. Dalam posisi sebagai penasihat Bupati Bantul, Yogyakarta, ia malah merekomendasikan penolakan proyek tersebut. Hal itu tertuang dalam pendapat hukum yang disampaikannya kepada Bupati Idham Samawi. Di sana terlampir Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 455/2004 yang tak mencantumkan Balai Pustaka sebagai penerbit yang direkomendasikan untuk pengadaan buku. “Balai Pustaka hanya ingin cuci gudang. Tak ada bukunya yang terakreditasi,” katanya pedas.

Keputusan pimpinan DPRD Sleman menyetujui proyek pengadaan buku wajib juga menuai gugatan dari anggotanya. Mestinya, proyek sebesar itu dibahas dan diputuskan oleh seluruh anggota dalam rapat paripurna. “Keputusan pimpinan Dewan mengandung keanehan,” kata Sabar Narimo.

Gelombang protes berikutnya datang dari kalangan pendidik. Samsu Darmantoro, guru yang juga petugas hubungan masyarakat SMPN 4 Depok, Sleman, menampik bila disebut buku-buku terbitan 1995 mayoritas dalam kondisi rusak. “Kalau dibilang rusak, saya kira kok belum. Tapi memang buku-buku itu isinya sudah tak sesuai karena banyak yang harus direvisi,” ujarnya.

Selama ini para guru lebih memilih menggunakan buku dari penerbit lain. Sedangkan siswa lebih senang belajar menggunakan lembar kerja siswa (LKS). “Kalau buku itu tak bermanfaat, mengapa harus dibuat lagi?” ujar Samsu.
Toh, Bupati Ibnu Subiyanto bergeming dengan keputusan menunjuk langsung penerbit Balai Pustaka. Selain menyebut keputusan menteri sebagai dasar hukum, bupati yang juga kader PDI Perjuangan ini melempar bola panas dengan mengatakan inisiatif kerja sama dengan Balai Pustaka berasal dari para wakil rakyat di DPRD.

Proyek pengadaan buku, menurut Ibnu, sudah dirapatkan sebelumnya di fraksi-fraksi DPRD. Ia hanya tertawa menanggapi suara miring pihaknya berkolusi dengan Balai Pustaka. “Sebagai eksekutif, saya tak mendapat apa-apa. Kalaupun diberi, saya tak akan pernah mau menerima,” ujarnya.

Berbeda dengan Ibnu yang tegar, direksi Balai Pustaka tampak gugup. Direktur Utama Teddy Kusnadi, yang menggantikan Siswadi, tak bersedia menemui Tempo. Ia menyerahkan perkara ini kepada Direktur Produksi Mumung Marhasasmita. Mulanya, Mumung bersedia wawancara langsung. Tapi kemudian, dengan alasan sibuk, melalui sekretarisnya, Giyo, Mumung tiba-tiba membatalkan janji wawancara.

Akhirnya datang jawaban tertulis. Balai Pustaka membantah pengadaan buku melalui proses yang tak wajar. Keputusan Bupati menunjuk Balai Pustaka, menurut mereka, berdasar rekomendasi tim bentukan pemerintah daerah yang sebelumnya melakukan evaluasi terhadap buku-buku pelajaran.

Adapun menyangkut potongan harga, Balai Pustaka mengaku punya kebijakan tak memberi rabat bila pembelinya berasal dari unsur pemerintah. Sebagai gantinya, mereka memberi buku sebagai hadiah, di luar buku yang dibeli. Tak ada jawaban soal isi buku yang sudah kedaluwarsa.

Sementara itu, di Sleman, ketidakpuasan atas kasus ini terus bergema. Pekan lalu, Komisi Pendidikan DPRD sudah melakukan klarifikasi atas kasus ini dengan mengundang Muhammad Bachrum. Sayangnya, pertemuan berlangsung tertutup. Setelah usai, peserta sidang pun memilih bungkam.
Nugroho Dewanto, Sita Planasari, L.N. Idayanie (Sleman)

*) Dikronik dari Tempointerkatif, 02 Juli 2005

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan