-->

Kronik Buku Toggle

Kedutaan Besar AS Meluncurkan Enam Buku Militer

Jakarta:Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia Ralph L. Boyce, Kamis (2/10), membuka diskusi mengenai profesionalisme militer dalam negara demokrasi modern di Gedung Lemhanas, Jakarta. Boyce sekaligus meluncurkan enam buah buku mengenai militer yang belum lama ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Dalam sambutannya, Boyce menyatakan, Amerika Serikat secara tegas mendukung Indonesia dalam pengalihan ke pemerintahan yang demokrasi. “Hal ini sekaligus akan diupayakan dengan cara mendukung transformasi TNI,” katanya. Peluncuran enam buah buku militer yang ditulis oleh warga negara Amerika ini merupakan salah satu bentuk dukungan Amerika terhadap jalannya demokratisasi di negara ini.

Namun, di luar perkembangan militer terakhir di Indonesia yang semakin memberi ruang bagi sipil, Boyce tetap menyatakan sejumlah keprihatinannya. “Kami masih menunggu penyelesaian pemerintah Indonesia atas pembunuhan dua warga Amerika dan satu warga Indonesia di Timika, Papua, Agustus 2002 lalu,” katanya. Meski begitu, pihaknya tetap menghargai upaya pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi pelaku insiden tersebut. Namun AS tetap menunggu langkah-langkah berikutnya.

Enam buah buku yang diluncurkan berjudul Tentara Sukarela: Tentara Amerika Serikat dari Pantai Normandia ke Bulgaria sampai Menyerahnya Jerman oleh Stephen Ambrose, Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Sipil dan Militer oleh Samuel Huntington, Para Pakar Semi Komando oleh Martin Blumenson dan James Stokesbury dan buku serial Ikuti Aku I, II dan III oleh Aubrey Newman.

*) Dikronik dari tempointeraktif, 02 Oktober 2003

Peluncuran Buku Fenomena Pelacuran Anak

Jakarta:Di dunia sekitar 1,2 juta anak-anak terjebak dalam industri seks.
Memperingati tahun kedua Hari Menentang Pekerja Anak se-Dunia tanggal 12 Juni 2003, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melalui program Internasional Penghapusan Pekerja Untuk Anak (IPEC) meluncurkan buku “Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak Yang Dilacurkan Di Indonesia”.

Peluncuran buku yang dihadiri Direkur ILO untuk Indonesia, Alan Boulton, dilakukan di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta Kamis (12/6). Selain peluncuran buku, juga dilaksanakan Debat Publik Membangun Aliansi Untuk Penghapusan Perdagangan Anak Perempuan Yang Dilacurkan.

Menurut Data ILO, sekitar 1,2 juta anak di dunia masih diperdagangkan dan terjebak dalam pekerjaan berbahaya atau kerja paksa ke eksploitasi seksual. “Perdagangan anak merupakan tindakan yang tidak bermoral dan ilegal yang memaksa anak-anak bekerja dalam kondisi memprihatinkan, dimana mereka seringkali diteror dan disiksa oleh oknum-oknum yang hidup dari memanfaatkan keluguan mereka,”kata Direktur Jenderal ILO Juan Somavia dalam siaran pers yang ditulis ILO.

Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah kebanyakan anak-anak yang diperdagangkan berakhir dengan dieksploitasinya mereka menjadi pekerja seks komersial.

Kajian cepat yang baru dilakukan ILO-IPEC pada tahun 2003 memperkirakan jumlah pekerja seks komersial di bawah 18 tahun sekitar 1.244 anak di Jakarta, Bandung 2.511, Yogyakarta 520, Surabaya 4.990, dan Semarang 1.623. Namun jumlah ini dapat menjadi beberapa kali lipat lebih besar mengingat banyaknya pekerja seks komersial bekerja di tempat-tempat tersembunyi, ilegal dan tidak terdata.

Lebih lanjut, data yang ada memperlihatkan daerah-daerah pemasok anak-anak untuk kegiatan pelacuran meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, sumatera Barat, Suamtera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Sementara daerah-daerah penerimanya terutama Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Medan, Riau, Batam, Ambon, Manado, Makasar, dan Jayapura. Beberapa diantaranya bahkan diperdagangkan di luar negeri seperti Sinagpura, Malaysia, Taiwan, dan Jepang.

Buku yang diluncurkan tersebut berisi studi-studi lapangan yang dilakukan ILO-IPEC bersama dengan Universitas Katolik Atmajaya, Yayasan Kusuma Buana, dan Universitas Airlangga. Buku ini membahas latar belakang pelacuran anak di Indonesia, prosedur jaringan dan rekrutmen, kisah-kisah anak yang dilacurkan, faktor pendorong timbulnya pelacuran anak, perlindungan hukum dan implikasinya. “Peluncuran buku ini diharapkan dapat menggugah berbagai pihak untuk lebih peduli tentang pelacuran anak dan melakukan tindakan konkrit untuk mengatasinya,”ujar Andri Yoga Utami, salah satu editor buku ini. Ia juga menambahkan perlunya perubahan paradigma bahwa dalam kasus anak yang dilacurkan, anak hanya menjadi korban dan menjadi seseorang yang tidak punya pilihan. “Berbeda dengan PSK dewasa,”katanya.

Dalam kesempatan tersebut Alan Boulton menyerahkan secara simbolis buku “Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak Yang Dilacurkan Di Indonesia” kepada wakil dari parlemen remaja, pemerintah, lembaga donor, pekerja, LSM, organisasi kewanitaan, dan polisi.

“Ini adalah sesuatu yang dilihat ILO sebagai hal yang buruk sehingga pekerja anak terutama dalam hal seksual, harus dihapuskan,”kata Alan mengenai masalah anak yang dilacurkan. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang termasuk dalam program IPEC karena kondisi pelacuran anak yang memprihatinkan.
(Narila Mutia-TNR)

*) Dikronik dari Tempo interaktif, 12 Juni 2003 dengan judul asli “Jumlah Anak-Anak Yang Dipasok Jadi Pelacur Di Indonesia Tinggi”

Serikat Karyawan Telkom Bikin Buku Tolak Rencana Penjualan Telkomsel

Jakarta:Serikat Karyawan (Sekar) Telkom akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan Telkomsel agar tidak jatuh ke tangan lain melalui go public. Soalnyam Kondisi Telkomsel saat ini sangat sehat sehingga tidak ada alasan untuk menjualnya. “Tidak ada alasan untuk menjual Telkomsel seperti rencana Laks (Laksamana Sukardi, red). Telkom dan Telkomsel tidak butuh duit,” tandas Ketua Umum DPP Sekar Telkom, Hery Kusaeri, dihadapan sejumlah wartawan di kantor Telkom Yogya, Jumat (21/3) sore.
DPP Sekar Telkom mengundang wartawan dalam rangka peringatan ulangtahunnya yang ketiga yang dipusatkan di Yogyakarta. Selain peresmian masjid dan semaan Alquran, ulangtahun Sekar Telkom kali ini akan ditandai dengan peluncuran buku “Kebangkitan Nasionalisme Karyawan BUMN, Perjuangan Sekar Telkom Menyelamatkan Divre-IV Jateng-DIY”.

Menurut Hery Kusaeri, karyawan Telkomsel sudah sepakat bahwa Telkomsel tidak perlu go public. Hery menegaskan, kondisi perusahaan Telkomsel saat ini sangat bagus sehingga rencana Meneg BUMN Laksamana Sukardi untuk menjual Telkomsel melalui go public dinilai sebagai langkah yang aneh. “Kalau alasannya ingin menggairahkan pasar modal, itu alasan yang naif. Sebab, pasar modal di Indonesia itu belum obyektif,” tegas Hery Kusaeri.

Hery juga menyatakan kekhawatirannya rencana penjualan Telkomsel dengan cara masuk bursa saham itu akan bernasib sama dengan Indosat. Penjualan Indosat dinilai terlalu murah karena hanya dijual Rp 5,6 triliun sementara Indosat memiliki anak perusahaan yakni Satelindo yang justru asetnya mencapai Rp 13 triliun.

“Kami tidak ingin bernasib seperti Indosat, dicaplok induknya untuk memperoleh aset yang lebih besar dari anak perusahaannya. Perjuangan kami dulu menolak tukar-guling dengan Indosat, ternyata merupakan langkah yang benar. Ini pelajaran bagi karyawan BUMN lainnya. Perjuangan Sekar Telkom tidak akan berakhir. Kami akan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan,” tegas Hery Kusaeri.

Pernyataan senada juga disampaikan Sekjen DPP Sekar Telkom, Syahrul Akhyar, pada kesempatan yang sama. Syahrul berharap perjuangan Sekar Telkom dalam mempertahankan asetnya menjadi inspirasi bagi karyawan BUMN lainnya untuk mempertahankan aset dari tangan asing. “Telkomsel itu aset terakhir kami, jadi akan kami pertahankan mati-matian,” tegasnya.

Menurut Syahrul, 50 persen pasar seluler di Indonesia saat ini sudah dikuasi pihak asing. Sementara 30 persen saham di Telkomsel dimiliki oleh karyawan Telkom. “Nah, kalau Telkomsel akhirnya jadi dijual, maka bisa dipastikan bisnis seluler di Indonesia sudah dikuasai asing. Dalam hal ini adalah Singapura. Kalau Telkomsel sudah dikuasai, maka pada gilirannya Telkom tinggal dicaplok,” jelasnya.

Syahrul juga menegaskan, pelepasan aset BUMN hanya bisa dihentikan dengan kekuatan bersama antara serikat karyawan yang bersangkutan dan dukungan masyarakat. Sebab, menurut Syahrul, para petinggi di negeri ini hanya memikirkan bagaimana memperoleh uang demi pemilu 2004.

Peluncuran dan bedah buku yang mendokumentasi perjuangan Sekar Telkom dalam kasus tukar guling dengan Indosat ini akan dilakukan di Gedung UC UGM, Sabtu (22/3). Mantan presiden KH Abdurrahman Wahid yang dijadwalkan menjadi pembicara utama ternyata tidak bisa hadir karena masih berada di Korea Selatan. Pembicara lainnya adalah Prof Dr Mahfud MD SH dan Prof Dr Ichlasul Amal.

Heru CN — TNR

*) Dikronik dati tempointeraktif, 21 Maret 2003

Korupsi Pengadaan Buku Sekolah Dilaporkan ke Kejaksaan Agung

Jakarta:Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Pendidikan Bangsa melaporkan korupsi tender pengadaan buku sekolah di Departemen Pendidikan Nasional. Wakil LSM ini mendatangi Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan, Rabu (19/3) siang ini.
Menurut Saidin Yusuf, Ketua LSM Peduli Pendidikan Bangsa, pihaknya telah melakukan survei sejak satu setengah tahun yang lalu. Survei itu dilakukan di 12 provinsi diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta “Jelas ada korupsi di seluruh Indonesia,” Yusuf menyimpulkan surveinya. Yusuf mencontohkan proses mark up dalam nota tender dan penunjukkan langsung pelaksana proyek pengadaan buku pegangan mata ajaran Fisika dan Biologi untuk siswa SLTP tahun ajaran 2001-2002 yang lalu. Total nilai tender Depdiknas ketika itu adalah Rp 154 miliar. “Dari jumlah itu, negara dirugikan senilai Rp 96, 16 miliar,” kata Yusuf lagi.

Laporan LSM Peduli ini diawali dengan aksi unjuk rasa sekitar 30 aktivisnya dan sejumlah murid sekolah. Mereka akhirnya diterima Kepala Pusat Penerangan Hukum, Antasari Azhar. Kepada demonstran, ia berjanji meneruskan laporan tersebut ke Jaksa agung Muda Intelejen. “Segera kita selidiki,” katanya. Usai dari Kejaksaan Agung, demonstran akan mendatangi Menteri Pendidikan Nasional, Malik Fajar. (Wahyu Dhyatmika )

Dikronik dari Tempo News Room 19 Maret 2003

Biografi Gus Dur Diluncurkan

Jakarta-Buku biografi mantan Presiden Indonesia KH Abdurrahman Wahid berjudul Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid karangan Greg Barton, Kamis (28/2) malam, diluncurkan di Golden Ball Hotel Hilton, Jakarta.

Peluncuran buku mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu yang dilakukan bersama peluncuruan buku Wimar Witolear berjudul No Regrets, dihadiri tokoh politik seperti Alwi Shihab, mantan menteri Soebroto, mantan Pangkostrad Kemal Idris, sastrawan Pramoedya Ananta Toer, serta tokoh LSM atau pun olahragawan seperti Ade Rai. Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur, didampingi istri Sinta Nuriyah, serta putrinya Yenny dan Inayah.

Dalam kata sambutannya, Gus Dur hanya menceritakan tentang kebiasan salah kutip oleh media massa atas berbagai pernyataan yang pernah dikeluarkannya. Ia mencontohkan, ketika berkunjung ke Sumatera Utara ditanya soal pernyataan Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew tentang gembong teroris di Indonesia, ia mengatakan, pada saatnya nanti akan mengajarkan demokratisasi di Singapura. Namun, sambungnya, media massa mengutip ia akan melakukan demo di Singapura.

Dalam acara itu, ia mengungkapkan pertemuannya dengan Ketua MPR Amien Rais di Cengkareng, Kamis sore tadi. Dalam pertemuan itu Amien sempat menyebut pemerintah sekarang terlalu banyak menjual aset negara. Gus Dur mengaku memberi nasehat kepada Amien untuk membaca salah chapter bukunya yang disebut PPAN atau Pemerintah Penjual Aset Negara.
Pramoedya Ananta Toer, yang diminta tanggapannya tentang buku biografi Gus Dur, mengaku belum membaca, namun ia menilai buku-buku biografi tokoh terkemuka di Indonesia lebih banyak ditulis orang asing. “Bukan hanya biografi, tetapi juga buku sejarah mungkin karena objektifitas dipandang sangat tinggi,” kata Pramoedya.

Sedangkan Greg Burton, sang penulis buku yang juga dosen senior di Deakin University, Geelong, Victoria, Australia, mengaku mengenal Gus Dur sejak melakukan riset untuk menyelesaikan program S-3 akhir tahun 1980-an, namun mulai intens dan tertarik lebih mengenalnya tahun 1996. “Tapi terus terang saja pada saat itu saya agak malas untuk mengerjakan riset tentang Gus Dur pribadi, saya lebih kepada NU-nya,” demikian Greg Barton.(Sumber:kcm)

*)Dikronik dari Gusdur.net 20 November 2004

Akbar Tandjung Dihadiahi Buku Biografi Ibunda Presiden

Jakarta: Presiden Abdurrahman Wahid menyerahkan buku biografi almarhumah Solichah Wahid Hasyim -ibunya- kepada Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung, Sabtu (14/7) malam, di Jakarta. Presiden menyebut almarhumah Solichah telah mengajari banyak hal, termasuk keteladanan menjadi seorang pemimpin. Keluarga besar almarhum Kiai Haji Wahid Hasyim juga mengundang sejumlah tokoh politik dalam acara peluncuran buku biografi itu, seperti fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan Ismail Hasan Metareum.

Kehadiran Akbar yang juga Ketua DPR itu tentu saja menarik perhatian. Namun dia menolak kehadirannya kali ini dianggap untuk membahas masalah politik. Sebab kedatangannya hanya semata-mata memenuhi undangan dari seorang kerabat yang tak mungkin ditolak.

Pertemuan Gus Dur dan Akbar adalah momentum ke sekian kali, setelah Presiden bertemu dengan Ketua Umum PPP Hamzah Haz dan Akbar sendiri, sepekan silam. Pertemuan saat itu membahas sejumlah upaya kompromi politik sebelum pelaksanaan Sidang Istimewa MPR, 1 Agustus mendatang.

Buku setebal 470 halaman itu disusun tiga editor: Mohammad Dahlan, Rofiqul Umam Ahmad, dan Ali Zawawi. Solichah adalah istri almarhum K.H. Abdul Wahid Hasyim, tokoh Nahdlatul Ulama terkemuka yang beberapa kali menjadi Menteri Agama di era pemerintahan Sukarno. Ibu Gus Dur aktif di dunia sosial kemasyarakatan, antara lain di Muslimat NU, Yayasan Bunga Kamboja, dan Yayasan Dana Bantuan. Di dunia politik praktis, dia tercatat sebagai anggota DPR dari partai NU sejak pemerintahan Sukarno hingga 1987 ketika mewakili PPP.(COK/Tim Liputan 6 SCTV)

*) Dikronik dari Liputan6 SCTV edisi 15 Juli 2001

Akbar Tandjung Dihadiahi Buku Biografi Ibunda Presiden

Jakarta: Presiden Abdurrahman Wahid menyerahkan buku biografi almarhumah Solichah Wahid Hasyim -ibunya- kepada Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung, Sabtu (14/7) malam, di Jakarta. Presiden menyebut almarhumah Solichah telah mengajari banyak hal, termasuk keteladanan menjadi seorang pemimpin. Keluarga besar almarhum Kiai Haji Wahid Hasyim juga mengundang sejumlah tokoh politik dalam acara peluncuran buku biografi itu, seperti fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan Ismail Hasan Metareum.

Kehadiran Akbar yang juga Ketua DPR itu tentu saja menarik perhatian. Namun dia menolak kehadirannya kali ini dianggap untuk membahas masalah politik. Sebab kedatangannya hanya semata-mata memenuhi undangan dari seorang kerabat yang tak mungkin ditolak.

Pertemuan Gus Dur dan Akbar adalah momentum ke sekian kali, setelah Presiden bertemu dengan Ketua Umum PPP Hamzah Haz dan Akbar sendiri, sepekan silam. Pertemuan saat itu membahas sejumlah upaya kompromi politik sebelum pelaksanaan Sidang Istimewa MPR, 1 Agustus mendatang.

Buku setebal 470 halaman itu disusun tiga editor: Mohammad Dahlan, Rofiqul Umam Ahmad, dan Ali Zawawi. Solichah adalah istri almarhum K.H. Abdul Wahid Hasyim, tokoh Nahdlatul Ulama terkemuka yang beberapa kali menjadi Menteri Agama di era pemerintahan Sukarno. Ibu Gus Dur aktif di dunia sosial kemasyarakatan, antara lain di Muslimat NU, Yayasan Bunga Kamboja, dan Yayasan Dana Bantuan. Di dunia politik praktis, dia tercatat sebagai anggota DPR dari partai NU sejak pemerintahan Sukarno hingga 1987 ketika mewakili PPP.(COK/Tim Liputan 6 SCTV)

*) Dikronik dari Liputan6 SCTV edisi 15 Juli 2001

Toko Buku Sebagai Gaya Hidup

Oleh: Dwi Arjanto dan Rommy Fibri

MILAN KUNDERA, Arief Budiman, Y.B. Mangunwijaya. Nama-nama itu bermunculan di layar internet ketika Anda memencet tombol www.aksara.com, sebuah toko buku yang menyajikan buku-buku asing dan Indonesia berdampingan tanpa beban dan tanpa soal.

Dibangun sejak 1997 dan dibuka secara resmi sebulan silam, Toko Buku Aksara menjadi pelengkap toko buku impor, yang langka di Jakarta setelah berdirinya Times Bookstore (Mal Pondok Indah dan Plaza Indonesia), QB World Books (Jalan Sunda dan Plaza Senayan), Toko Buku Limma (Kemang), dan Kinokuniya. Ini sebuah bisnis yang cukup riskan, tidak hanya karena masyarakat Indonesia dikenal kurang akrab dengan aktivitas membaca (bersedia membeli tas Escada berharga jutaan rupiah, misalnya, tapi keberatan untuk membeli buku karya Franz Kafka berharga di atas Rp 200 ribu).

Kedua, sejak krisis moneter, harga buku impor tentu saja ikut melejit secara meteorik hingga mencapai harga yang begitu mustahil untuk masyarakat pembaca yang jumlahnya amat sedikit itu.

Toh, ada juga warga Jakarta yang masih cukup “nekat” untuk mendirikan toko buku semacam itu. Ia adalah Winfred Hutabarat, 30 tahun. Kenapa toko buku? “Gaya hidup. Saat ini toko buku bukan hanya menjadi tempat belanja buku. Tetapi, orientasinya lebih ke gaya hidup. Kami menyelenggarakan aktivitas yang berhubungan dengan buku. Pelanggan bisa mendengarkan ceramah, mengikuti diskusi ataupun jumpa pengarang,” tutur Winfred, direktur utama toko buku itu, kepada TEMPO.

Dengan jumlah buku impor 80 persen dari yang mereka miliki dan 20 persen buku berbahasa Indonesia, tampaknya toko buku yang berdesain artistik dan bersuasana nyaman itu memang tidak hanya menawarkan “makanan” bagi rohani, tetapi juga makanan dalam arti harfiah di kafenya. Kafe dan toko buku tentu bukan perkawinan yang baru. QB World Books di Jalan Sunda sebelumnya sudah merupakan “surga” bagi para pembaca.

Layanan pembelian buku melalui situs seperti Amazon.com tentu bisa memenuhi keinginan para pembaca buku impor. Namun, membelinya sendiri ke toko buku tentu merupakan keasyikan tersendiri, bagai memasuki sebuah dunia baru yang terpisah dari rutinitas yang riuh-rendah. Seorang warga Amerika Serikat, Celine Elizabeth, 38 tahun, direktur layanan pelanggan sebuah perusahaan asuransi asing yang tengah merencanakan tata ruang kantornya, sebelumnya agak sulit mencari buku interior dengan nuansa Thailand. “Baru di sini saya menemukannya,” ujarnya ketika dijumpai TEMPO tengah menjelajahi toko buku QB World Books. Penggemar karya Alexander Solzhenitsyn itu merasa kini tak perlu lagi repot memesan lewat internet untuk mendapatkan buku karya novelis Rusia tersebut. Cukup pergi ke toko buku impor terdekat.

Kemudahan mencari literatur berbahasa asing memang bertambah, meski masih kalah jauh dengan lengkapnya dan besarnya toko buku impor di Malaysia atau Singapura. Baru selama satu setengah tahun terakhir toko buku impor besar di Thamrin, Jakarta Pusat, dan Kemang, Jakarta Selatan, masing-masing menggelar puluhan ribu judul buku. “Penjualan kami dari tahun 1999 ke 2000 meningkat 20 persen, dan tiap bulan kami selalu bisa memetik keuntungan,” ujar Mohamad Lazmi, 39, Manajer Operasi Times Bookshop, yang didirikan pada 1989 dengan investasi US$ 1 juta. Lain lagi Kinokuniya, toko buku franchise dari Jepang. Sugiarto Gunawan, manajer operasional toko buku yang separuh koleksinya berbahasa Jepang itu, tak khawatir dengan hasil penjualannya karena target pasarnya sudah tersedia. “Sebab, ekspatriat Jepang di Jakarta jumlahnya bisa sampai 8.000 orang. Jadi, walau hanya ekspatriat Jepang pembelinya, itu sudah cukup bagi kami untuk eksis,” tutur Sugiarto.

Menurut pengamatan sekilas, separuh lebih calon pembeli toko buku impor seluruh Jakarta adalah orang asing. Itu pun hanya ramai pada akhir pekan. Ini juga dirasakan Ditta Amahorseya, karyawan Citibank yang mendirikan sebuah kelompok pembaca buku impor. “Makin lama ketahuan bahwa yang sering datang makin sedikit dan itu-itu saja. Kalau pergi ke toko-toko buku impor, paling lagi-lagi ketemunya sama bule saja,” kata Ditta. Pendiri dan anggota Book Club yang berdiri sejak 1992 itu khawatir apakah mereka dapat bertahan dengan rendahnya minat para pembaca lokal.

Ini beralasan, mengingat harga buku impor dipatok berdasarkan kurs mata uang dolar. Sebuah buku saku kecil yang berisi periodisasi Presiden Amerika Serikat dari dulu hingga kini berharga mencapai Rp 150 ribu. Buku filsafat Origin of Totalitarian (Hannah Arent) berharga Rp 204 ribu, dan From Beirut to Jerusalem(Thomas Fredman) Rp 191 ribu. Edisi hardcover buku Tiananmen Papers (Liang Zhang) di QB World Books dijual seharga Rp 360 ribu, sementara di Aksara Bookstore Rp 295 ribu. Padahal, Amazon.com menjualnya seharga US$ 24 dengan ongkos kirim US$ 6, atau bila dirupiahkan setara dengan Rp 285 ribu (dengan kurs dolar Rp 9.500). “Tetapi saya optimistis, apalagi bila dolar dalam level Rp 9.000-Rp 10 ribu,” ujar Winfred Hutabarat, pemilik Aksara Bookstore, yang dalam waktu dua pekan sejak dibuka awal Februari lalu telah sukses menjual 150 buah buku. Keyakinannya itu karena ia melakukan upaya-upaya agar tidak tersungkur.

Jadilah kini toko buku impor tak hanya menjadi tempat belanja, tetapi berorientasi ke gaya hidup bak toko-toko buku di mancanegara. Mereka menyelenggarakan aneka aktivitas yang berhubungan dengan buku: ceramah, diskusi, dan jumpa pengarang. Bahkan berikutnya ada toko buku impor yang melakukan kerja sama dengan taman kanak-kanak untuk melakukan pembacaan buku di salah satu bilik mereka yang khusus untuk anak-anak. Sayangnya, hampir semua toko buku (baik toko buku impor maupun lokal) belum menyediakan sofa empuk di sebuah pojok yang membuat toko buku itu senyaman toko buku di AS atau Inggris. Bahkan, di beberapa toko buku yang hanya menjual buku lokal, ada lo yang bukunya dibungkus plastik semua. Lalu, bagaimana dong kita tahu bukunya menarik atau tidak?

Tetapi, para pemilik toko buku impor ini tampaknya sudah mulai memahami bahwa tak mungkin mereka hanya “menjual” buku, tanpa aksesori lainnya selain kafe, kenyamanan, dan musik klasik. Winfred Hutabarat mengatakan, memang peluncuran buku dan jumpa pengarang sudah menjadi menu wajib di toko-toko buku luar negeri. Kebiasaan itu kemudian ditiru oleh toko-toko buku Indonesia. “Model toko buku ini saya adaptasi dari sebuah toko buku, New York Books and Company. Toko buku itu menjadi pusat aktivitas para pengarang. Mereka sering datang ke sana, juga melakukan diskusi,” tuturnya.

Richard Oh, 42 tahun, pemilik QB World Books, berambisi toko bukunya menjadi salah satu pusat kebudayaan. Selain aktif mengadakan acara peluncuran buku, ia juga menerima karya fotografi dan lukisan untuk dipamerkan di toko bukunya. Tetapi semua mesti berujung pada bagaimana caranya membuat aktivitas yang menarik minat baca. Sebab, sudah waktunya toko buku membantu meningkatkan minat baca, apa pun bentuk kegiatannya.

Dwi Arjanto dan Rommy Fibri

*) Dikronik dari Majalah Tempo, 05 Maret 2001

Peluncuran Buku Bondan Gunawan

SEJAK Bondan Gunawan mengundurkan diri dari Menteri Sekretaris Presiden Bidang Pengendalian Pemerintahan, baru sekitar dua bulan kemudian ia kembali muncul di depan umum. Jumat (4/8) malam, ia hadir dalam peluncuran dua buku karyanya di aula Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta. Buku itu, Apa Itu Dremokrasi dan Indonesia Menggapai Demokrasi, merupakan seri dari empat buku saku yang direncanakan Bondan.

Hadir dalam acara itu, antara lain, Aristides Katopo dari Pustaka Sinar Harapan, Rahman Tolleng dari PT Pustaka Grafiti, Mochtar Pabottingi dari LIP, Faisal Basri yang ekonom, Mudji Sutrisno dosen STF Driyarkara.

Menurut Aristides, bukuBondan mudah dipahami. Sebab, konsep demokrasi yang rumit dinyatakannya dalam bahasa sederhana yang mengalir lancar. Sedangkan Rahman Tolleng yang memberi sambutan mewakili Forum Demokrasi berharap, buku Bondan bisa bermanfaat untuk pendidikan politik, terutama bagi masyarakat bawah. Dalam situasi politik yang tanpa aturan dan sarat ketakutan, buku Bondan diharapkan bisa kembali menumbuhkan optimisme orang terhadap demokrasi.

Mochtar Pabottingi memberi pujian sekaligus catatan. Buku Bondan ditulis orang yang terlibat dalam pergulatan pemikiran dan praktik politik secara secara bersamaan, dan “mengarah kepada kematangan ,” kata Mochtar. Tapi, pendapat Bung Karno yang dikutip Bondan di awal bukunya menjadi problematis. Bondan mengutip bahwa demokrasi politik (yang ditawarkan Barat) tidak memadai jika tidak diikuti demokrasi ekonomi. Masalahnya, menurut Mochtar, justru dengan keyakinan seperti ini Bung Karno dulu membelokkan demokrasi Barat menjadi demokrasi yang antidemokrasi.

Berikut petikan wawancara wartawan TEMPO Interaktif Jajang Jamaludin dengan mantan pejabat itu di ruang kerjanya yang baru, di lantai 32 Wisma BNI 1946, Jakarta.

Apa harapan Anda dengan menerbitkan buku tentang demokrasi ini?

Saya berharap bisa ikut menyumbangkan wacana. Kalau proses politik yang carut marut ini terus berkembang –para elite saling menyalahkan, kadang-kadang mengeluarkan ancaman, kadang-kadang saling menjelekkan-jelekkan– saya khawatir demokrasi didistorsi kekuatan antidemokrasi: bahwa demokrasi itu ialah penderitaan. Saya sempat dengar Mahatir di Malaysia mengatakan, “Coba lihat hasil reformasi di Indonesia yang katanya demokratis.”
Demokrasinya sendiri jelas tidak salah. Demokrasi itu memang tidak sekali jadi dan memang mahal. Demokrasi pun sebenarnya tidak menjanjikan apa-apa. Demokrasi hanya memberi kebebasan untuk memilih, kemudian kita harus bertanggungjawab atas pilihan itu. Apakah itu baik atau jelek, kalau sudah menjadi pilihan kita, kita harus menghargainya.
Anda melihat sekarang orang mulai cenderung antidemokrasi?

Ya, orang bisa antidemokrasi, demokrasi dianggap equal dengan penderitaan. Karena elite hanya berbicara tentang kekuasaan, sementara itu rakyat tidak pernah merasa mendapat keuntungan atau perlindungan dari pemegang kekuasaan.
Hal terpenting dari kedua buku Anda?

Yang terpenting, background pembentukan negeri kita. Negeri ini sebetulnya terbentuk tanpa kontrak sosial. Negeri ini dibentuk para elite. Sebanyak 40 elite membentuk republik ini. Titik berangkatnya adalah kehendak bersama untuk melepaskan diri dari penindasan pemerintahan kolonial. Interaksi budaya sesama kita belum terjadi. Sementara itu kontrak sosial yang hendak disusun UUD yang dirancang Konstituante juga tidak sempat terwujud, karena Konstituantenya dibubarkan. Saat itulah sebenarnya guncangan terhadap demokrasi mulai terjadi. Sejak itu, melalui A. H. Nasution, diperkenalkan konsep Dwifungsi ABRI, yang akhirnya berkembang lebih jauh melalui konsep kekaryaan.
Tapi, dalam hal ini saya tidak bertendensi menggurui siapa pun. Dalam demokrasi, tidak mesti yang paling pintar yang harus didengar, tapi semua pendapat harus didengar.
Saat mau mengundurkan diri dari pemerintahan, Anda mengatakan bahwa di luar Anda lebih leluasa mendukung Gus Dur. Apakah penerbitan buku ini bagian dari upaya itu?

Orang bisa saja mengaitkan peluncuran buku ini dengan Sidang Tahunan MPR. Tapi perlu saya tegasakan, kedua hal itu tidak ada kaitannya. Peluncuran buku ini adalah realisasi keinginan saya yang sudah lama tertunda.
Lantas, bagaimana Anda merealisasikan janji untuk membantu Gus Dur?

Realisasinya, saya sekarang bisa mengoreksi Gus Dur agar ia tidak terlalu toleran. (Sewaktu masih) Di dalam Istana, saya tidak mungkin melakukan hal itu. Saya melihat, dengan sikap akomodatifnya, Gus Dur sebenarnya mempertaruhkan nasib bangsa.
Saya kira, tidak ada satu sistem atau pemerintahan yang menciptakan krisis bisa mengatasi sendiri krisis itu. Maksud saya, satu kelompok yang menciptakan krisis tidak mungkin bisa mengatasi krisis itu. Dalam pemerintahan Gus Dur komponen pencipta krisis itu masih terlibat . Akibatnya, krisis ini tidak selesai-selesai.
Karena itu saya usulkan agar Gus Dur segera menyusun kabinet yang professional, tanpa harus kompromi lagi dengan kekuatan politik di legislatif. Kalaupun konsekuensinya Gus Dur akan mudah dijatuhkan, itu wajar. Karena ia hanya punya pendukung 11 persen di parlemen. Tidak ada presiden yang didukung hanya oleh 11 persen anggota parlemen bisa stabil. Tapi, dengan zaken kabinet, kabinet yang profesional, rakyat akan lebih memiliki harapan dan kepastian. Itulah yang dituntut demokrasi
Banyak yang berpendapat, persolan sebenarnya bukan ada di kabinet, tapi pada Gus Dur sendiri …

Itulah yang saya sebut rekayasa. Siapa yang memilih Gus Dur? Ia berada di sana kan tidak muncul dengan sendirinya. Jadi kalau ada masalah jangan hanya menyalahkan Gus Dur, salahkan juga yang memilihnya. Nah, logika semacam ini yang sengaja dipotong. Kalau logika ini tidak dipotong, persoalannya tidak serumit sekarang. Sederhana saja: mari kita hormati kesepakatan kita.
Menurut saya Gus Dur tidak salah. Bahwa ia punya kelemahan, itu wajar sebagai manusia. Jadi, siapa pun yang disepakati jadi presiden, mari kita dukung agar programnya sukses. Kalau programnya sukses, problem pemerintahan yang akan datang jauh lebih sederhana. Kalau programnya belum juga terbentuk, mari kita susunkan bersama.
Di luar itu, Anda masih menggalang dukungan untuk Gus Dur?

Dukungan saya, saya katakan di mana-mana, bahwa Gus Dur itu simbol demokrasi. Ia presiden pertama yang dipilih secara demokratis. Siapa pun presiden yang dihasilkan secara demokratis, ia harus dibela, jangan direcoki.
Gus Dur juga berjasa dalam memperluas ruang publik. Mana ada, sih, di zaman dulu orang bebas mencaci-maki presiden? Mari kita pergunakan ruang publik sebaik-baiknya.
Gus Dur juga berhasil menata tentara untuk kembali ke posisi yang sebenarnya. Gus Dur juga telah mendorong masyarakat menengah ke bahwa untuk bisa bergerak karena memiliki keberanian mengkespresikan yang mereka butuhkan.
Itu semunya tanda-tanda kemajuan. Sayangnya, kita tidak pernah menghitung dan mengakumulasikan kemajuan itu sebagai sebuah keberhasilan. Poin yang disoroti malah: presiden itu jelek, kurang ini, kurang itu.
Apakah pembelaan Anda ini masih relevan? Gus Dur sendiri kan mulai “mencla-mencle”?

Kalau ditekan terus, orang punya kecenderungan seperti itu. Soeharto yang berkuasa 32 tahun, ketika ditekan mahasiswa “grogi” juga. Apalagi Gus Dur yang menghadapai persolan yang lebih berat. Ini bukan saya membela Gus Dur, melainkan demokrasi itu sendiri.
Risiko terburuk yang mungkin terjadi dalam Sidang Tahunan MPR?

Saya hanya bisa berharap agar wakil rakyat menggunakan kesempatan itu untuk melakukan evaluasi dan kritik secara proporsional. Kalau memang ada yang jelek, mari kita perbaiki bersama. Yang penting, taatilah konstitusi bahwa presiden dipilih untuk masa lima tahun.
Andai Gus Dur sampai tergusur, apa dampak bagi demokrasi?

Asal itu berdasarkan konstitusi dan kehendak rakyat, it’s okey. Tapi, jika konstitusi dan kehendak rakyat dilanggar, risikonya orang akan tidak percaya pada demokrasi. Saya kira inilah resiko yang paling mahal.
Dalam dunia politik persaingan itu sah-sah saja. Tapi ada etika yang harus kita perhatikan. Jangan mencela, jangan mencaci maki, jangan asal tidak setuju. Harus tahu batas, kapan bisa memasuki sebuah urusan, kapan tidak bisa. Sehebat apa pun sebuah sistem, kalau karakter penyelenggaranya tidak beres, sistem itu tidak akan jalan.
Persoalannya, aturan main memang memberi peluang kepada DPR untuk melakukan hal itu …

Aturan main yang kita miliki memang belum sempurna. Tapi karena yang ada itu, itu yang kita pakai. Yang harus kita sadari, aturan main itu tidak sempurna dan masih perlu kita perbaiki.
Juga perlu dicatat, jika DPR masih bermain dalam konteks bahasa untuk kemenangannya, yakinlah bahwa rakyat akan marah. Rakyat punya caranya sendiri bagaimana mengungkapan kemarahannya.
Jadi, dengan alasan apa pun, saya kira mempertahankan Gur Dur sampai tahun 2004 jauh lebih baik daripada menurunkannya sekarang.
Setelah di luar lingkaran, bagaimana Anda menilai perilaku elite politik saat ini?

Saya masih percaya bahwa para elite sebenarnya masih memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Yang saya tidak sepakat, cara-cara yang dipilih mereka, seperti cara-cara mengancam dan mencela di depan publik.
Jadi proses politik kita sama sekali belum melembaga?

Yang sudah melembaga baru proses pemilihan umum dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah itu, hubungan kekuasaan kembali cerai-berai. Kita gandrung berbicara siapa yang lebih berhak, siapa yang lebih memiliki wewenang. Legislatif misalnya, karena merasa memiliki hak untuk mengawasi pemerintah, sampai lupa siapa yang mengawasi mereka.
Yang mengawasi mereka adalah komitmen mereka terhadap rakyat yang memilihnya. Tapi, kapan mereka berkomunikasi dengan rakyat yang memilihnya? Apa betul yang mereka sampaikan adalah suara rakyat? Sejauh mana ukurannnya? Hal-hal seperti itu harus diperjelas terus menerus.
Apakah Anda menilai legislatif demikian negatif?

Saya tidak melihatnya positif atau negatif, tapi ini merupakan bagian dari proses demokrasi. Demokrasasi ternyata tidak bisa sekali jadi. Cuma kita harus semakin cerdas. Kecerdasan kita jangan sampai punah hanya karena rasa iri: kalau dia bisa mengapa saya tidak bisa. Kecerdasan kita harus terus dikembangkan. Caranya sekali lagi, mari kita taati konstitusi.
Menurut Anda, apa sumber ketegangan elite akhir-akhir ini?

Persoalannya ada pada rivalitas untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi presiden. Jadi tidak ada pertentangan ideologi yang nyata. Cuma, kadang-kadang ideologi itu dipakai secara berlebihan.
Ke depan, yang harus ditampilkan adalah program bukan ideologi. Pertentangan ideologi itu tidak akan relevan lagi. Tanpa dipersatukan oleh satu asas pun, kita toh telah menjadi bangsa Indonesia.
Ada yang melihat, fenomena konflik elite akibat hilangnya rasa saling percaya?

Rasa saling percaya memang harus dibangun. Tapi, yang lebih penting adalah sportivitas. Jangan karena kita kalah dalam kongres, lantas bikin partai tandingan. Kalau kalah, ya, sudahlah terima kekalahan.
Waktu terpilih, Gus Dur tidak melewai seleksi tapi solusi. Waktu itu ada kesadaran bahwa dibutuhkan figur Abdurrahman Wahid. Waktu itu yang terjadi adalah kesepakatan moral. Bukan politik. Sekarang pun kita seharusnya berbicara moral. Jangan kesepakatan moral kita hadapkan dengan kesepakatan politik.
Bagaimana Anda menilai bertemunya lima tooh di Yogya, 1 Agustus lalu?

Persoalan bangsa bukan hanya persoalan pemimpin. Di satu sisi, melihat urgensinya, pertemuan itu boleh jadi memiliki poin seratus. Tapi, dari proses demokrasi, ia bisa jadi minus seratus. Faktor yang melatararbelakanginya bisa membuat zero nilai-nilai demokrasi.
Seharusnya, persoalan bangsa diselesaikan berdasarkan konstitusi yang ada. Soal bahwa konstitusi itu belum bisa mewadahi, itu bisa disiasati dengan itikad baik dalam berpolitik. Jangan persoalan-persoalan yang tidak benar kita selesaikan dengan cara-cara di luar ketentuan. Nanti, yang akan terjadi hanya seperti pendulum yang balik kiri-balik kanan, tidak menjadi spiral pertumbuhan demokrasi yang mengarah ke perbaikan.
Melihat pertarungan politik terakhir, banyak yang bingung, sebetulnya petanya seperti apa?

Saya berkali-kali mengatakan, di Republik ini ada tiga kekuatan utama. Pertama, yang menginginkan Republik ini cerai berai, supaya jejak kesalahan mereka di masa lalu tidak diungkit-ungkit. Kedua, kekuatan oportunistik yang maunya sekadar memperebutkan kekuasaan. Ketiga, kekuasaan yang memiliki komitmen terhadap masa depan bangsa dan negara.
Ketiga karakter ini bukan milik salah satu kelompok, melainkan ada di semua kelompok penyusun bangsa. Di birokrasi ada, di militer ada, di LSM ada, di pers pun ada. Nah, mereka yang masih punya komitmen terhadap masa depan bangsa harus bersinergi, tanpa mempersoalkan asal-usul kelompoknya.
Sekarang ini, kekuatan mana yang menurut Anda paling dominan?

Saya tidak menghitung sesaat. Kebenaran itu walaupun lambat akan menang. Sebagai orang beriman, kita harus meyakini hal itu.
Untuk semenatara, kekuatan yang tidak memiliki komitmen terhadap nasib bangsa bisa saja menang. Tapi itu sifatnya sementara. Selanjutnya akan terjadi unintended consequences yang tidak dihitung orang. Selama 30 tahun orang mungkin tak pernah mengira bahwa Soeharto akhirnya akan tersingkir dan dimusuhi; ternyata terjadi.
Jika kategorisaasi yang Anda buat digunakan untuk menganalisis lembaga militer, kelompok mana yang paling kuat?

Saya tidak melihat ini kuat atau tidak kuat. Karena istilah kuat dan tidak kuat identik dengan kalah dan menang. Yang jelas, di tubuh militer ada benturan visi: antara yang sadar bahwa tentara itu tugasnya pertahanan dan yang masih mempertahankan yang dilakukan militer semasa Orde Baru.
Yang terjadi terakhir kali, bukan kekalahan visi pertama dari visi kedua. Saya tidak melihat kalah dan menang, tapi saya melihat itu sebagai proses. Kalaupun dalam prosesnya ada yang tersepak keluar, pertanyaan saya, apakah itu produktif atau tidak buat demokrasi dan pencerahan.
Bagi saya, kemenangan itu bukan berarti merujuk pada jabatan atau kekuasaan. Kemenangan itu adalah terbukanya pikiran dan semakin kuatnya keinginan untuk menciptakan keadilan.
Menurut Anda, apakah mutasi Letjen Agus Wirahadikusuma dkk. Bisa dikatakan sebagai terpentalnya kekuatan reformis di tubuh tentara?

Mereka bukan terpental, tapi tersisihkan sementara. Saya melihat perubahan politik tidak selalu sentrifugal (menuju ke satu titik pusat) tapi spiral, berputar ke arah kemajuan. Saya yakin perjalanan Agus masih panjang. Saya juga yakin di belakang dia masih ada “Agus-Agus” yang lain. Dulu, tidak pernah terbayangkan ada tentara seperti Agus; ternyata ada.
Banyak yang membaca pengunduran diri Anda dari kabinet, Mei lalu, adalah awal goyahnya posisi Agus dan kawan-kawan …

Ah enggak. Justru dengan mundurnya saya, seharusnya segalanya berjalan lebih baik. Mutasi itu akibat perbedaan visi saja. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan terlalu dihubung-hubungkanlah. Dan kalau mereka naik, saya belum tentu diuntungkan.
Menurut Anda, bagaimana cara menumbuhkan benih demokrasi di tubuh militer yang memang punya karakter otoritarian?

Ya kita percayakan saja kepada mereka. Jangan kita ikut campur. Begitu kita ikut campur, itu tidak fair. Di dalam militer juga masih ada tokoh yang mau berpikir. Jangan punya pretensi bahwa kita bisa membenahi mereka.
Di kalangan sipil sendiri ada kecenderungan munculnya otoritarianisme baru?

Saya kira tidak sejauh itu. Kekhawatiran itu muncul karena Gus Dur terlalu direcoki, kemudian merasa jengkel. Itu sih wajar-wajar saja. Tapi, saya kira, Gus Dur sebagai seorang demokrat tidak akan melakukan hal itu.
Anda orang yang paling didengar oleh Gus Dur; bagaimana bisa begitu?

Ah enggak. Gus Dur itu mendengar dirinya sendiri.
Dalam kasus pencopotan Wiranto, bagaimana Anda bisa meyakinkan Gus Dur?

Siapa bilang? Gus Dur kan konsisten dengan yang ia ucapkan di luar negeri. Di samping itu, jangan lupa, di balik pemberhentian Pak Wiranto ada hal yang lebih besar yang ingin dihindari Gus Dur: agar International Tribunal tidak terus bergerak. Gus Dur juga mau menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Memang, tentunya ada persoalan yang substansial dalam hal ini – Gus Dur sendiri yang paling tahu hal itu.
Perlukah conter opini yang menjelaskan keberhasilan Gus Dur?

Tidak usahlah ada counter opini. Kalau opini ini dicounter opini itu, kita akan kecapean sendiri. Di situlah kedewasaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi sebenarnya diuji.
Anda dan kawan-kawan bisa menggunakan Forum Demokrasi (Fordem) untuk menggalang opini?

Fordem bukan alat politik. Fordem merupakan khasanah untuk membahas dan melakukan diskusi pendalaman tentang demokrasi. Bagaimana mengimplementasikannya? Itu dikembangkan di tempat masing-masing.
Di luar kegiatan Anda di Fordem, ada rencana membuat partai?

Sampai saat ini belum dulu lah. Memori publik kita itu sangat fixed. Masyarakat masih suka mengaitkan partai dengan figur-figur tertentu, misalnya PDI-P dengan figur Soekarno. Padahal belum tentu sama. Karena itu, sebaik apa pun partai yang lahir, konstituennya tetap sedikit.
Dari sekian partai yang ada, mana yang paling berdekatan dengan cita-cita demokrasi?

Saya rasa belum ada. Tapi, biarkan mereka membenahi diri sendiri. Dan mereka tampaknya sudah mulai berproses ke arah itu.
Menurut Anda, partai mana yang paling “maju” dalam berdemokrasi?

Saya kira Partai Keadilan (PK). Indikasinya sederhana. Dalam pemilihan ketua, mereka tidak pernah rame-rame. Di samping itu, PK memiliki sistem kaderisasi yang lebih baik. Saya berkali-kali mengatakan, mengapa partai-partai besar tidak melakukan hal yang sama, atau hal-hal baru yang lebih bagus.
Ada rencana bergabung dengan PK, atau partai lain?

Nanti dulu. Kalau partai belum menjadi partai beneran, saya tidak akan masuk partai mana pun.
Tapi, dalam Kongres PDI-P di Semarang, Anda sempat mau masuk PDI-P?

Tidak, saya tidak mau masuk. Memang banyak yang mengusulkan agar saya masuk PDI-P. Saya tetap tidak mau dan akhirnya saya tidak masuk. Namun, saya kan tidak bisa menghentikan dan tetap harus menghargai orang-orang yang mendukung saya. Meski bisa jadi yang mendukung itu hanya di pinggir jalan, bukan peserta kongres.
Harapan orang-orang yang mendorong Anda masuk PDI-P waktu itu apa?

Mungkin karena teman saya banyak dan dari berasal dari berbagai kelompok. Kalau saya di partai, partai akan lebih punya hubungan dan akses di kelompok itu. Partai kan tidak akan besar jika hanya berkutat pada satu kelompok.
Siapa sebetulnya yang menolak Anda?

Ya, pasti kelompok yang khawatir posisinya terganggu. Tapi kalau mereka diminta bicara, saya tidak melihat ada orang PDI-P menunjukkan sikap bermusuhan. Di depan saya, semuanya baik-baik saja.
Menurut Anda, apa yang harus dilakukan partai saat ini?

Partai yang benar menyiapkan diri untuk berkuasa sebagai pemerintah. Jangan hanya menjadi vehicle untuk merebut kekuasaan Yang penting, partai-partai harus menyusun sistem dan konsep. Susunlah konsep ekonomi, konsep budaya, konsep pertahanan. Jadilah partai yang siap memerintah ketika menang. Dan, jadilah partai oposisi ketika kalah, kemudian bersiap untuk meraih kemenangan pada pemilu berikutnya.
Kalau mau jadi kekuatan oposisi, jangan ikut pada pemerintahan yang ada. Jadi, pernyataan Akbar Tanjung kemarin bahwa Golkar mau menjadi oposisi menjadi agak lucu. Kalau mau menjadi partai oposisi, ya,tariklah semua menteri Golkar di kabinet. Kalau masih ada menteri di dalam kabinet, itu sih “oposisi-oposisian”, bukan oposisi yang benar.

*) Dikronik dari Tempo.co.id 04 Agustus 2000 dengan judul asli “Gus Dur Jangan Terlalu Toleran”

Rumus Kamus

Penataran ahli-ahli bahasa indonesia, termasuk ahli dari malaysia, diselenggarakan di tugu, jawa barat. penataran untuk persiapan penyusunan kamus besar bahasa indonesia dan kamus bahasa daerah.

APA itu leksikograti? Barangkali kata ini baru dikenal umum ketika Lembaga Bahasa Nasional (LBN) memamerkan tak kurang dari kamus berbagai bahasa 9 sd 11 Mei lewat di gedung Trisula Jakarta, mengawali penataran leksikografi selama dua bulan (9 Juni sd 4 Agustus) di Tugu Jawa Barat. Drs Djajanto Supra, sastrawan dan sekretaris LBN, menyebut leksikografi sebagai tetek-bengek soal perkamusan.

Sementara kepalanya, Dra Ny. SWRudjiati Muljadi pada pembukaan penataran menyatakan “leksikugrafi mempelajari kata-kata, dan karena itu memegang
peranan yang menentukan dalam penyusunan kamus”. Dan “penataran ini memang baru pertama kali diselenggarakan”, seperti dikatakan Djajanto pula.

Yang Punya Bobot

Rupanya penataran ini memang mau menjangkau jauh, sebab erat hubungannya dengan kerja penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Daerah yang harus selesai pada penutup Pelita II nanti. “Akan diterbitkan 20 Mei 1978, tepat pada ulang-tahun Sumpah Pemuda ke-50”, tutur sang sekretaris. Hubungan penatarandan kamus ini memang nyaris pasti, sebab memang diharapkan dapat dipersiapkan oleh orang-orang yang sudah ditatar itu.

Dan rencananya, itu kamus akan ditangani oleh team penyusun yang diketuai Drs Anton M. Moeliono, penasihat Bidang Perkamusan LBN Sembilan dari 10 anggota team yang juga staf LBN, ikut pula dalam penataran di Tugu itu.

Peserta-peserta penataran ini rupanya orang-orang pilihan. “Dari
140 pendaftar, hanya 40 orang saja yang diundang”, kata Djajanto. Terdiri dari ahli-ahli dari IKIP, fakultas sastra dan hukum, Departemen P & K — di antaranya terdapat seorang dari Malaysia dan tiga wanita. Dan yang 40 itu saja belum tentu semuanya bisa harus sampai tahap terakhir. Soalnya penataran ini
berlangsung lima tahap. Pertama: dua bulan di dalam negeri. Kedua: sembilan bulan tugas lapangan di daerah. Ketiga: sembilan bulan meloka-karyakan hasil-hasil tugas lapanan. Keempat:sembilan bulan penataran di luar negeri (khusus diikuti oleh peserta-peserta terbaik). Kelima: seluruh peserta berkumpul dalam sebuah sanggar untuk membicarakan seluruh hasil penataran.

Mudah-Mudahan

Rupanya memang masih nasib bahwa penataran ini mengambil orang asing sebagai pengajar. Tersebutlah tiga sarjana asing ahli bahasa Indonesia: Prof Dr A Teeuw (Belanda), Prof AL Becker (AS) dan Dr Jack Prentice (Australia). Tak ketinggalan sarjana-sarjana yarg lagi meneliti bahasa di Indonesia, Pilipina
dan Irian Timur, yaitu Dr Stockhof dan Dr Steinhauer (Belanda) serta Dr Richard Elkins dan Dr Karl Franklin Summer Institute of Linguistics). Mengapa mesti orang asing? “Soal perkamusan masih kurang diperhatikan di Indonesia”, jawab Djajanto, “sedang mereka adalah orang-orang yang ahli di bidang itu”. Cuma tentu saja mereka juga didampingi oleh ahli-ahii pribumi, antaranya Dr
Amran Halim, Drs Anton M. Moeliono, Djoko Kencono MA .

Menurut catatan LBN, khasanah kamus bahasa Indonesia — termasuk Melayu — ada sejumlah 336 buah. Jumlah ini masih bisa ditambah lagi dengan 189 buah kamus bahasa daerah. Cuma, dan inilah sayangnya, sampai kini menurut penilaian LBN belum ada kamus bahasa Indonesia yang baik. Itu tidak berarti tak ada tokoh penyusun kamus yang ‘boleh’, misalnya WJS Poerwodarminto
almarhum yang tahun 1970 mendapat Satyalencana Kebudayaan.

Kalaupun bicara tentang kamus bahasa Indonesia paling lengkap dewasa ini, menurut Djajanto, paling-paling cuma berisi 25 ribu kata. Lalu mungkinkah kamus besar nanti akan berisi dua kali lipat? “Mudah-mudahan”, jawab Djajanto sembari tertawa hingga tubuhnya terguncang-guncang.

Ia sendiri — lulusan Fakultas Sastra UI — memang punya cukup alasan untuk menyebut perlunya kamus besar itu. Karena perkembangan bahasa, banyak istilah baru yang belum sempat terwadahi. Sementara itu Djajanto memberitahu bakal bertemunya ahli-ahli bahasa Indonesia dan Malaysia yang keempat kalinya di Semarang, 24 sd 27 Juni ini. Utusan Indonesia sebanyak sembilan
orang diketuai Drs Anton Moeliono, sedang Malaysia dengan jumlah yang sama dipimpin oleh Tuan H. Sujak bin Rahiman, dari Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Malaysia. Kabarnya pembicaraan soal ejaan dan istilah yang pernah dibahas dalam pertemuan sebelumnya akan sampai pada pembicaraan final. Sesudah itu dilanjutkan dengan pembicaraan sekitar tata-bahasa.

Lembur
Pertemuan itu erat kaitannya dengan Seminar Politik Bahasa Indonesia yang hampir pasti diselenggarakan 3 sampai 5 Pebruari tahun depan, yang bakal diawali oleh pra-seminar 31 Oktober nanti. Seminar itu nanti akan membahas 10 kertas kerja. Tanpa melupakan “seluruh aspek yang hidup dalam masyarakat”, kertas kerja sebanyak itu akan disampaikan oleh sastrawan, wartawan,
ahli bahasa, pendidik, bahkan juga dari Hankam.

Sementara itu memang bisa diakui bahwa proklamasi Ali Sadikin buat mengindonesiakan seluruh papan-nama dalam wilayah DKI, sebagai tindakan jempolan. Tak luput LBN pun jadi sibuk pula. Selama ini ada kira-kira 25 orang yang telah berkonsultasi dengan LBN — lewat telepon atau langsung — minta pertimbangan penggantian papan-nama dalam bahasa Indonesia. Lebih dari itu,
14 Juni yang lalu LBN menerima buku berjudul Direktoir Perdagangan, Industri dan Pariwisata Jakarta Dewasa Ini Buku setebal 692 halaman yang terdiri dari empat bab berisi istilah-istilah yang harus diindonesiakan itu, mesti diserahkan
kembali ke DKI paling lambat 22 Juni ini. “Akan disyahkan oleh Ali Sadikin bertepatan dengan HUT ke-447 Jakarta”, kata Djajanto.

Maka buru-buru LBN membentuk Team Khusus yang bisa dipastikan harus lembur menyelesaikan kerja yang cuma diberi waktu seminggu itu.

*) Dikronik dari MBM TEMPO Edisi. 17/IV/29 Juni – 05 Juli 1974

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan