-->

Kronik Buku Toggle

Peluncuran buku Memahami Indonesia

Jakarta: Mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan, demokrasi di Indonesia berjalan pincang karena peran legislatif melemah. Padahal, berdaarkan teori elementer demokrasi, empat pilar demokrasi yakni legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pers harus saling mengisi untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Mungkin legislatif akan kembali seperti jaman dulu, menjadi rubber stamp (stempel pemerintah) dan menjadi yes man atau yes woman institution” kata Amien dalam peluncuran buku “Memahami Indonesia” di Hotel Four Seasons, Jakarta, hari ini.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional itu menjelaskan, di sisi lain eksekutif cukup terampil. Adapun pers, sebagian masih kritis. “Dan sebagian cuma meng-iya, iya-kan saja.” Ia berpendapat, eksekutif yang senang jika media massa tak terlalu kritis karena “langkah-langkahnya” akan lebih mulus.

Mengenai peran yudikatif, menurut Amien, masih berkonflik satu sama lain. “Tentu, ini menyenangkan Pak Jusuf Kalla dan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),” tuturnya.

Peluncuran buku yang diterbitkan oleh Soegeng Sarjadi Syndicate itu dihadiri antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, bekas Ketua DPR Akbar Tandjung, bekas Ketua Muhammadiyah Syafii Ma’rif, bekas Menteri Perumahan Rakyat Cosmas Batubara, Marzuki Usman, serta wartawan senior Rosihan Anwar.

Dimas Adityo

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 15 Februari 2006 dengan judul asli “Amien Rais : Legislatif Lemah”

AJI Terbitkan Panduan Hukum untuk Jurnalis

Jakarta: Aliansi Jurnalis Independent Jakarta, Rabu (28/12) pagi, meluncurkan buku “Panduan Hukum untuk Jurnalis”. Buku ini diharapkan bisa memberi panduan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sehari-hari.

Buku ini disusun, kata ketua AJI Jakarta Ulin Niam Yusron, dari keprihatinan kami atas banyaknya gugatan hukum terhadap pers. “Semoga setelah membaca buku ini, wartawan tidak mudah disomasi,” katanya.

Buku ini disusun sejak 6 bulan lalu dan disarikan dari sejumlah diskusi intensif yang melibatkan Dewan Pers, wartawan, dan pengacara. Polisi, jaksa, dan hakim juga ikut memberi masukan,” kata Ulin

Peluncuran buku hari ini ditandai dengan diskusi tentang kriminalitas dan kekerasan pada jurnalis berbicara dalam diskusi ini, ketua Dewan Pers Ichlasul Amal, Advokat Luhut Pangaribuan, dan penulis buku ini, Margiono dari AJI Jakarta. wahyu dhyatmika

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 28 Desember 2005

Kejaksaan Selidiki Atlas Bergambar Bendera Bintang Kejora

Surabaya:Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sedang menyelidiki atlas bergambar bendera Bintang Kejora yang sering digunakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Kejaksaan juga menyita 3.284 buku peta setebal 96 halaman itu dari berbagai toko buku di Surabaya dan perusahaan yang menerbitkan.

Diduga ada sekitar 2 ribuan atlas sejenis yang terlanjur beredar di sekolah-sekolah dan toko-toko buku. Untuk menarik kembali atlas-atlas tersebut, Senin (21/11) kemarin Kejati telah menerbitkan surat kerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional serta kepolisian agar segera merazia di tiap-tiap sekolah dan toko buku.

Di buku berjudul “Atlas Lengkap Indonesia & Dunia, 33 Propinsi untuk SD, SMP, SMA & Umum” tersebut pada halaman paling belakang terdapat gambar bendera-bendera 210 negara di dunia. Salah satunya adalah bendera Bintang Kejora dengan keterangan di bawahnya Wirian (West Irian). “Atlas ini bisa menyesatkan siswa sekolah. Sejak kapan Irian Jaya jadi negara sendiri,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jatim, Devi Sudarso kepada Tempo, Selasa (22/11).

Dari penyelidikan intelijen kejaksaan, atlas bergambar sampul bola dunia (globe) itu diedarkan oleh empat penerbit berinisial CV. A, CV MP, CV G dan CV GBS. Kejati telah meminta keterangan dari para pemilik penerbitan beberapa hari lalu.

Pemilik penerbitan bernisial AL mengaku, sebelum mencetak halaman bergambar bendera-bendera dunia dirinya membeli CD room World Flag di salah satu mal di Surabaya seharga Rp 100 ribu pada akhir tahun 2002 lalu.

Pada Nopember 2003, AL menyerahkan CD room kepada sebuah percetakan agar gambar bendera-bendera itu divisualisasikan dalam bentuk cetakan. Selanjutnya pada awal 2004 AL menerbitkan atlas sebanyak 5000 eksemplar dan diedarkan ke toko-toko buku. “Masing-masing toko buku saya kasih jatah 10 eksemplar,” kata AL seperti ditirukan Devi.

Awal bulan lalu kejaksaan mendapat laporan dari masyarakat tentang beredarnya atlas tersebut. Pada 15 Nopember 2005 turun surat dari jaksa agung muda bidang intelijen agar dilakukan pengamanan terhadap atlas-atlas tersebut. “Kami memandang buku ini bisa membahayakan pemahaman siswa dan masyarakat,” ujar Devi. Kukuh S. Wibowo

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 22 November 2005

Indra Djati Bantah Korupsi Dana Buku 2003

Jakarta: Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi, melalui pengacaranya, Luthfi Yazid, menyatakan tidak pernah ada proyek pengadaan buku untuk SD pada 2003 yang didukung pinjaman dari Bank Dunia senilai Rp 154 miliar.

“Yang ada adalah program penyaluran dana pemberian subsidi bantuan buku pelajaran matematika SD/MI 2003,” kata Luthfi kepada Tempo, Jumat (19/8). Luthfi, atas nama kliennya, menggunakan hak jawab atas berita di Tempo Interaktif, 10 Agustus 2005, berjudul Diduga Korupsi, Indra Djati Sidi Segera Disidik Polri.

Dikatakannya, program penyaluran dana pemberian subsidi bantuan buku pelajaran matematika itu dilaksanakan dengan mekanisme dekonsentrasi, yaitu pelimpahan kewenangan dan anggaran kepada gubernur. Gubernur lah yang kemudian mengelola anggaran tersebut.

Menurut Luthfi, hal itu sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 29 Tahun 2002 tentang Undang-undang APBN 2003. Dalam lampirannya disebutkan bahwa upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain pemerintah pusat dan provinsi memberikan dana perbantuan berbentuk hibah atau block-grant kepada kabupaten/kota melalui koordinasi provinsi dan seterusnya.

Selanjutnya, menurut Luthfi, posisi Departemen Pendidikan (pemerintah pusat) hanya sebagai perencana. “Artinya menyusun anggaran yang diperlukan berdasarkan data persekolahan yang ada, menetapkan kebijakan teknis edukatif yang relevan (menetapkan buku yang layak digunakan oleh sekolah berdasarkan keputusan Panitia Nasional Penyeleksi Buku Pelajaran / PNPBP), dan memberikan petunjuk teknis kepada seluruh Dinas Pendidikan di Indonesia,” tuturnya

Setelah rencana anggaran disetujui DPR yang kemudian menjadi UU No. 29/2002, Departemen Keuangan mangalokasikan langsung anggaran ke masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini tertuang dalam Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Pembangunan (SPAAP) No. S-1426/A/2003 yang ditandatangani oleh Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

Selanjutnya, kata Luthfi, dalam rangka realisasi atau implementasi, Dirjen Anggaran mengeluarkan Surat Edaran No. SE-159/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pemberian Subsidi Bantuan Buku Pelajaran SD/MI. Dalam surat itu diatur bahwa pencairan dana langsung ke sekolah lewat rekening bersama Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah.

“Pelaksanaan program ini dikelola langsung oleh pemimpin proyek yang diangkat oleh gubernur selaku penanggung jawab dana dekonsentrasi. Pimpinan Proyek yang berwenang menetapkan sekolah penerima bantuan,” kata Luthfi.

Setelah mendapatkan dana, sekolah membeli buku sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Depdiknas (dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Pusat Perbukuan Setjen). Semua sekolah penerima bantuan wajib membeli buku yang sudah lolos seleksi PNPBP.

Memang ditemukan beberapa sekolah melakukan penyimpangan seperti tidak membeli buku yang lolos PNPBP. Penyimpangan lainnya, antara lain, terjadinya pengkoordinasian sekolah untuk membeli bersama dari penerbit tertentu (kerjasama antara Dinas Pendidikan Tingkat II dengan penerbit tertentu), dana bantuan dipergunakan untuk membeli keperluan bukan buku matematika, terjadi pungutan oleh oknum Dinas Pendidikan.

“Semua kejadian penyimpangan tersebut di luar kewenangan Depdiknas, karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” Luthfi menambahkan.

Karena pelaksanaan program block grant tersebut di atas merupakan perintah UU APBN 2003, kata Luthfi, legalitasnya sah. Secara yuridis kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di tingkat sekolah atau provinsi tidak bisa dinisbahkan secara hukum kepada pejabat Departemen Pendidikan Nasional di pusat.

“Penyimpangan yang terjadi harus diselesaikan secara hukum berdasarkan prinsip locus delicti atau di tempat terjadinya tindak pidana,” demikian Luthfi.

Dikatakannya, upaya ini merupakan strategi beberapa oknum pengusaha untuk menyudutkan atau membangun opini tentang kegagalan mekanisme block grant. Langkah pengusaha itu, kata dia, reaksi atas hilangnya kesempatan usaha dalam mekanisme tender di pusat dalam setiap pengadaan buku sekolah yang berpotensi sarat kolusi.

Mekanisme block grant, kata Luthfi, merupakan langkah inovasi Indra Djati untuk mengurangi peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam setiap pelaksanaan anggaran pendidikan, membangun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan anggaran pendidikan, serta menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan transparan.

“Selain itu, mekanisme block grant merupakan sarana yang efektif untuk membangun ekonomi rakyat di daerah karena terjadi perputaran uang yang efektif lewat sekolah di daerah,” kata Luthfi.

Luthfi mengklaim, justru Indra berusaha dengan keras untuk memotong dan memberantas praktek kolusi yang bisa saja dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan Provinsi dengan penerbit tertentu di tingkat provinsi dengan menerapkan pola block grant.

Dengan pola ini, kata dia, Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi praktis hanya menjadi tempat parkir. Artinya dana pusat yang ditaruh di provinsi yang dikenal dengan nama ”dana dekonsentrasi” harus didistribusikan ke rekening komite sekolah dan tidak boleh ada potongan apapun.

Karenanya, provinsi tidak mempunyai kewenangan lagi membeli buku. Inti dari pola ini adalah bagaimana agar uang itu jangan sampai berkurang sedikit pun. “Uang tersebut harus diterima oleh sekolah secara utuh, uang tersebut harus digunakan membeli buku dan bukan untuk keperluan yang lain,” kata Luthfi. Tempo News Room

*) Dikronik dari Tempo interaktif, 19 Agustus 2005

Pemasok Buku Pemilu 2004 Kembalikan Uang ke KPK

Jakarta: PT Perca, perusahaan rekanan Komisi Pemilihan Umum dalam proyek pengadaan buku Pemilu 2004, mengembalikan uang sekitar Rp 3,5 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang itu membuktikan adanya praktek pengelembungan harga dalam proyek buku keputusan KPU.

“Itu tentunya bagian dari kerugian negara,” kata Tumpak H. Panggabean, Wakil Ketua KPK di Jakarta, Jumat (12/8). Menurut Tumpak, perusahaan tersebut tidak mengerjakan proyek buku keputusan KPU itu melainkan menyerahkannya kepada pihak lain sehingga memperoleh keuntungan yang tidak layak.

Tumpak menjelaskan uang itu telah dikembalikan, Jumat (12/8), sebesar Rp 2.071.750.000 dan sisanya Rp 1,5 miliar pada 1 Agustus lalu. Pengembalian itu atas instruksi Irsal Yunus, direktur PT Perca, dan diantar langsung oleh putranya ke KPK.

PT Perca mendapatkan kontrak pengadaan buku keputusan KPU tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sekitar Rp 10,4 miliar. Proyek untuk mencetak buku sebanyak 1,225 juta itu kemudian dialihkan kepada sebuah perusahaan percetakan di Semarang.

KPK telah menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini yakni bekas Sekretaris Jenderal KPU Safder A. Yussac dan Kepala Biro Umum Bambang Budiarto. KPK menemukan adanya praktek mark up dan kontrak fiktif dalam proyek tersebut. Proyek itu melanggar Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, KPK juga mencium adanya broker dalam proyek ini. Adanya broker ini diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal KPU Sussongko Suhardjo. Broker yang bernama Cecep Harefa itu dikenal dekat dengan Yussac. KPK belum menetapkan Cecep sebagai tersangka. EDY CAN

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 13 Agustus 2005

Buku Bappenas:Angka Kemiskinan Diprediksi Meningkat

Jakarta:Angka kemiskinan penduduk Indonesia diprediksi akan meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk Indonesia serta tingginya tingkat inflasi seperti saat ini.

Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati, tingkat inflasi di dalam negeri selama ini cukup tinggi, hingga mencapai 8 persen, yang kemudian hanya turun sedikit menjadi 7,8 persen.

“Memang bisa diprediksi, dengan inflasi seperti itu jumlah angka kemiskinan mungkin akan tetap atau bahkan mungkin meningkat sedikit,” kata Sri Mulyani, usai peluncuran buku “Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025” di Istana Negara, Selasa (2/8).

Buku yang disusun oleh Bappenas, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Kependudukan PBB tersebut diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meningkatnya angka kemiskinan seiring dengan tingkat inflasi ini, menurut Sri, karena garis kemiskinan akan mengikuti garis inflasi. Namun ia tidak menyebut sampai jumlah berapa peningkatan angka kemiskinan tersebut.

“Jumlah inflasi yang makin tinggi, sementara mungkin income kita tidak naik secara nominal, maka kemudian rakyat terutama golongan menengah ke bawah itu tidak akan membaik,” kata Sri.

Oleh sebab itu, tambahnya, konsentrasi pemerintah ke depan adalah mengakselerasi pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang bisa menciptakan kesempatan kerja. Program-program yang akan diakselerasikan itu adalah yang jumlah anggarannya cukup besar pada APBN, seperti pembangunan infrastruktur desa, pembangunan sektor pertanian dan sektor pekerjaan umum.

dimas adityo

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 02 Agustus 2005

Ribut-ribut Buku Kedaluwarsa

Bupati Sleman menunjuk langsung Balai Pustaka untuk pengadaan buku pelajaran. Isi buku banyak yang kedaluwarsa.

Aman Saragih tak bisa menyembunyikan kegusarannya. Koordinator Yogyakarta Transparansi, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang getol menyoroti kasus korupsi, ini sedang membandingkan dua buah buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Yang satu terbitan Balai Pustaka. Sebuah lagi produk penerbit Erlangga.

Dalam salah satu bagian, buku terbitan Balai Pustaka menyebutkan negara-negara yang secara geografis termasuk kelompok Asia Timur adalah Jepang, Republik Rakyat Cina (RRC), Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Sebaliknya, dalam buku terbitan Erlangga, nama Hong Kong tak tercantum. Sejak 1997, negeri kecil yang pernah diperintah Inggris itu memang telah kembali ke pangkuan Cina.

Anehnya, untuk negara-negara yang terletak di belahan Asia Selatan, buku terbitan Balai Pustaka lagi-lagi memasukkan nama Hong Kong plus India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, dan… Afganistan. Adapun buku terbitan Erlangga cuma menyebut India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, dan Bhutan.

Yang lebih gawat, Balai Pustaka menyebut hanya ada 13 negara di kawasan Asia Barat. Sedangkan Erlangga menyebut 16 negara, termasuk Palestina. Rupanya, Balai Pustaka belum mengakui Palestina kendati negara yang kerap berseteru dengan Israel itu sudah membuka kedutaan besar di Indonesia sejak 1994.

Banyaknya kesalahan dalam buku terbitan Balai Pustaka membuat Aman menudingnya sebagai pembodohan siswa sekolah. “Kalau nanti dalam ujian nasional materi itu keluar, jawaban siswa yang menggunakan buku terbitan Balai Pustaka bisa salah semua,” ujarnya saat ditemui Tempo pekan lalu.

Tak hanya materi buku yang membuat Aman kecewa. Ia juga geram dengan proses pengadaannya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang dilakukan dengan penunjukan langsung—alias tanpa tender. Tindakan itu terekam dalam surat Bupati Ibnu Subiyanto kepada Ketua DPRD Sleman tertanggal 2 April 2004, yang salinannya diperoleh Tempo.

Dalam surat itu dijelaskan alasan pengadaan buku baru, antara lain karena sejak 1995 buku untuk tingkat SD, SMP, dan SMA di Sleman belum diperbarui. “Buku yang ada sekarang, 80 persen dalam keadaan rusak,” demikian ditulis Bupati Ibnu dalam suratnya. Pengadaan buku tersebut menghabiskan dana Rp 30 miliar. Sebanyak Rp 10 miliar diambil dari anggaran 2004, sisanya yang Rp 20 miliar ditarik dari anggaran 2005.

Adapun alasan Ibnu menunjuk langsung Balai Pustaka adalah penerbit dari Jakarta itu dianggap satu-satunya penerbit yang memiliki hak cetak ulang buku pelajaran terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Hal itu, kata Ibnu, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 044/M/1994.

Keinginan Bupati ternyata mendapat tanggapan positif pimpinan DPRD Sleman. Lewat surat tertanggal 21 April 2004, pimpinan Dewan yang terdiri atas Jarot Subiyantoro, Saifuddin Anwar, Ovie Supyanto, dan Muhammad Yazid menyetujuinya.

Tiga hari kemudian Ibnu membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Bachrum. Isinya berupa izin penunjukan langsung tanpa lelang, dan izin kontrak pengadaan buku. Selanjutnya Bachrum meneken perjanjian kerja dengan Direktur Utama Balai Pustaka, H.R. Siswadi. Di sana disebutkan pengadaan buku yang dilakukan Balai Pustaka mencakup 29 judul buku wajib SD, 35 judul buku wajib SMP, 39 judul buku wajib SMA, dan 4 judul buku pokok pelajaran SMK. Disepakati pula Balai Pustaka akan memberi bantuan atau sumbangan buku dan laboratorium bahasa senilai Rp 6 miliar kepada Pemerintah Daerah Sleman.

Sumbangan Rp 6 miliar itulah yang menjadi awal terbongkarnya aksi tunjuk langsung tersebut. Semuanya bermula dari laporan Sabar Narimo, anggota DPRD Sleman dari Partai Amanat Nasional, ke partainya tentang proyek buku tersebut. Laporan itu menimbulkan kegegeran setelah bocor ke telinga wartawan dan aktivis LSM di Sleman.

“Diskon seperti itu mestinya masuk kas daerah,” ujar Sabar. Peraturan Pemerintah No.105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah memang telah menggariskan semua manfaat yang bernilai berupa rabat, komisi, potongan harga, atau dengan nama lain sebagai akibat pengadaan barang merupakan pendapatan daerah yang harus masuk anggaran.

Sejak itu, protes mengalir. Triyandi Mulkan dari Lembaga Pembela Hukum Yogyakarta menuding praktek penunjukan langsung melanggar peraturan yang berlaku. Keputusan Presiden No. 80/2003 memang mengatur penunjukan langsung hanya bisa dilakukan atas barang/jasa bernilai sampai dengan Rp 100 juta. Pengecualian hanya berlaku dalam keadaan tertentu seperti darurat pertahanan negara atau masalah keamanan. Situasi itu tentu saja tak ditemui di Sleman, yang kondisinya tenang dan damai.

Triyandi juga mengungkap bahwa lobi pihak Balai Pustaka kepada pejabat Sleman—dan kabupaten lain di Jawa Tengah dan Yogyakarta—ternyata telah berlangsung lama. Salah satunya dikemas dalam bentuk lokakarya di Bali pada awal Agustus 2003. Ketika itu semua biaya transportasi dan akomodasi peserta ditanggung Balai Pustaka.

Kemudian, pada akhir 2003, para anggota DPRD Sleman diundang ke Jakarta. Mereka diberi fasilitas transportasi, akomodasi, dan uang saku Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta per orang. Ada lagi pertemuan di ruang Yudhistira, Hotel Melia Purosani, Yogyakarta. Saat itu Balai Pustaka juga mengiming-imingi hadiah bila proyek pengadaan buku wajib berjalan lancar. “Minta HP Nokia terbaru pun dikasih,” ujar Triyandi, yang hadir dalam pertemuan itu.

Namun, Triyandi tak tergiur. Dalam posisi sebagai penasihat Bupati Bantul, Yogyakarta, ia malah merekomendasikan penolakan proyek tersebut. Hal itu tertuang dalam pendapat hukum yang disampaikannya kepada Bupati Idham Samawi. Di sana terlampir Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 455/2004 yang tak mencantumkan Balai Pustaka sebagai penerbit yang direkomendasikan untuk pengadaan buku. “Balai Pustaka hanya ingin cuci gudang. Tak ada bukunya yang terakreditasi,” katanya pedas.

Keputusan pimpinan DPRD Sleman menyetujui proyek pengadaan buku wajib juga menuai gugatan dari anggotanya. Mestinya, proyek sebesar itu dibahas dan diputuskan oleh seluruh anggota dalam rapat paripurna. “Keputusan pimpinan Dewan mengandung keanehan,” kata Sabar Narimo.

Gelombang protes berikutnya datang dari kalangan pendidik. Samsu Darmantoro, guru yang juga petugas hubungan masyarakat SMPN 4 Depok, Sleman, menampik bila disebut buku-buku terbitan 1995 mayoritas dalam kondisi rusak. “Kalau dibilang rusak, saya kira kok belum. Tapi memang buku-buku itu isinya sudah tak sesuai karena banyak yang harus direvisi,” ujarnya.

Selama ini para guru lebih memilih menggunakan buku dari penerbit lain. Sedangkan siswa lebih senang belajar menggunakan lembar kerja siswa (LKS). “Kalau buku itu tak bermanfaat, mengapa harus dibuat lagi?” ujar Samsu.
Toh, Bupati Ibnu Subiyanto bergeming dengan keputusan menunjuk langsung penerbit Balai Pustaka. Selain menyebut keputusan menteri sebagai dasar hukum, bupati yang juga kader PDI Perjuangan ini melempar bola panas dengan mengatakan inisiatif kerja sama dengan Balai Pustaka berasal dari para wakil rakyat di DPRD.

Proyek pengadaan buku, menurut Ibnu, sudah dirapatkan sebelumnya di fraksi-fraksi DPRD. Ia hanya tertawa menanggapi suara miring pihaknya berkolusi dengan Balai Pustaka. “Sebagai eksekutif, saya tak mendapat apa-apa. Kalaupun diberi, saya tak akan pernah mau menerima,” ujarnya.

Berbeda dengan Ibnu yang tegar, direksi Balai Pustaka tampak gugup. Direktur Utama Teddy Kusnadi, yang menggantikan Siswadi, tak bersedia menemui Tempo. Ia menyerahkan perkara ini kepada Direktur Produksi Mumung Marhasasmita. Mulanya, Mumung bersedia wawancara langsung. Tapi kemudian, dengan alasan sibuk, melalui sekretarisnya, Giyo, Mumung tiba-tiba membatalkan janji wawancara.

Akhirnya datang jawaban tertulis. Balai Pustaka membantah pengadaan buku melalui proses yang tak wajar. Keputusan Bupati menunjuk Balai Pustaka, menurut mereka, berdasar rekomendasi tim bentukan pemerintah daerah yang sebelumnya melakukan evaluasi terhadap buku-buku pelajaran.

Adapun menyangkut potongan harga, Balai Pustaka mengaku punya kebijakan tak memberi rabat bila pembelinya berasal dari unsur pemerintah. Sebagai gantinya, mereka memberi buku sebagai hadiah, di luar buku yang dibeli. Tak ada jawaban soal isi buku yang sudah kedaluwarsa.

Sementara itu, di Sleman, ketidakpuasan atas kasus ini terus bergema. Pekan lalu, Komisi Pendidikan DPRD sudah melakukan klarifikasi atas kasus ini dengan mengundang Muhammad Bachrum. Sayangnya, pertemuan berlangsung tertutup. Setelah usai, peserta sidang pun memilih bungkam.
Nugroho Dewanto, Sita Planasari, L.N. Idayanie (Sleman)

*) Dikronik dari Tempointerkatif, 02 Juli 2005

Ratusan Buku Mendeskreditkan Dien Syamsudin Dibakar

Malang: Peserta Muktamar Muhammadiyah ke 45 dari Sulawesi Selatan membakar lebih dari 100 buku berjudul “Dien Syamsudin Sang Ambisius Penghancur Muhammadiyah” di Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (2/7). (lebih…)

Hanya 20 Persen Peneliti yang Mau Datang ke Perpustakaan Nasional

Jakarta:Ternyata, hanya 20 persen peneliti yang memanfaatkan fasilitas Perpustakaan Nasional. Survey yang dilakukan terhadap 60 orang peneliti di Jakarta dan Bogor ini dilakukan peneliti INDEF Fadil Hasan, yang dibeberkan dalam sebuah seminar tentang Perpustakaan Nasional di Jakarta, Senin (23/5).

?Dari survey itu, 65 persen lainnya malah sama sekali belum pernah ke Perpustakaan Nasional. Sisanya, hanya sesekali berkunjung,? ungkapnya.

Menurut Fadil, para responden umumnya berpendapat bahwa perpustkaan yang terdapat di bilangan Salemba, Jakarta Pusat ini, koleksinya tidak lengkap dan kurang spesifik. ?Selain itu, mereka lebih banyak menggunakan internet untuk memperdalam penelitiannya. Sebanyak 70 persen menggunakan internet,? ujarnya.

Sementara itu, Staf Pengajar Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Ibnu Hamad, mengusulkan agar Perpustakaan Nasional, membuat jaringan e-library. ?Jadi semua perpusnas mempunyai jaringan internet dengan perpustakaan-perpustakaan kampus, perpustakaan daerah, dan perpustakaan lain. Dengan begini, siapapun yang akan melakukan penelitian bisa mengklik saja ke situs perpusnas,? katanya.

Dengan jaringan terintegrasi antara lembaga yang memiliki perpustakaan, kata dia, duplikasi dan plagiasi bisa dihindari. Namun Ibnu mengakui kalau membuat jaringan seperti itu akan memakan waktu yang cukup lama. ?Bisakah Perpustakaan Nasional menjadi gerbang emas untuk bisa menembus dinding baja sektoral antar lebaga yang memiliki perpustakaan? Mungkin bertahun-tahun untuk mewujudkan hal ini. Entah partai mana yang mempunyai kepedulian pada masalah ini,? ujarnya.

Ke depan, menurutnya, manajemen klasifikasi koleksi mestinya diperbaharui,dengan tidak hanya memanfaatkan model konvensional, seperti klasifikasi berdasarkan bidang, agama, sejarah, filsafat, sosial, dan seterusnya. ?Kenapa tidak dilakukan pengklasifikasian berdasarkan bidang yang jauh lebih baru, misalnya kajian hukum, gender, studi masyarakat kota, dan yang lainnya.Jadi ketika ada orang yang mau melakukan studi gender, bukunya gampang dicari,? katanya.

Namun demikian dia yakin kalau fungsi perpustakaan tidak akan tergantikan oleh internet. Misalnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. ?IPTEK itu, tidak mungkin berkembang tanpa ada kaitannya dengan IPTEK masa lalu. Untuk itu, deposit itu perlu. Di sinilah peran perpustakaan berada,? katanya.

raden rachmadi

*) Dikronik dari TEMPO Interaktif , 23 Mei 2005

,

Aa Gym Ceramah Seperempat Abad Perpustakaan Nasional

Jakarta: Dai kondang Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) tampil berceramah dalam peringatan seperempat abad Perpustakaan Nasional, Selasa (17/5). Siraman rohani ini diikuti oleh karyawan dan mantan karyawan yang telah pensiun.

Menurut Imam Nurhadi, Kepala Bagian Hukum dan Humas Perpustakaan Nasional, sebelumnya rangkaian peringatan diisi olahraga, pameran, pemutaran dan diskusi tentang film, seminar naskah kuno, serta peluncuran buku seperempat abad perpustakaan.

Untuk memeriahkan acara, Perpustakaan Nasional juga menyelenggarakan gerak jalan. Pada 25 Mei mendatang, perpustakaan akan mengadakan acara bedah naskah Negara Kertagama, sekaligus peluncuran koleksi Jibis, digital dan peluncuran website pustakawan.

Adi Wiyanto-Tempo

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan