-->

Kronik Buku Toggle

Ratusan Buku Mendeskreditkan Dien Syamsudin Dibakar

Malang: Peserta Muktamar Muhammadiyah ke 45 dari Sulawesi Selatan membakar lebih dari 100 buku berjudul “Dien Syamsudin Sang Ambisius Penghancur Muhammadiyah” di Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (2/7). (lebih…)

Hanya 20 Persen Peneliti yang Mau Datang ke Perpustakaan Nasional

Jakarta:Ternyata, hanya 20 persen peneliti yang memanfaatkan fasilitas Perpustakaan Nasional. Survey yang dilakukan terhadap 60 orang peneliti di Jakarta dan Bogor ini dilakukan peneliti INDEF Fadil Hasan, yang dibeberkan dalam sebuah seminar tentang Perpustakaan Nasional di Jakarta, Senin (23/5).

?Dari survey itu, 65 persen lainnya malah sama sekali belum pernah ke Perpustakaan Nasional. Sisanya, hanya sesekali berkunjung,? ungkapnya.

Menurut Fadil, para responden umumnya berpendapat bahwa perpustkaan yang terdapat di bilangan Salemba, Jakarta Pusat ini, koleksinya tidak lengkap dan kurang spesifik. ?Selain itu, mereka lebih banyak menggunakan internet untuk memperdalam penelitiannya. Sebanyak 70 persen menggunakan internet,? ujarnya.

Sementara itu, Staf Pengajar Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Ibnu Hamad, mengusulkan agar Perpustakaan Nasional, membuat jaringan e-library. ?Jadi semua perpusnas mempunyai jaringan internet dengan perpustakaan-perpustakaan kampus, perpustakaan daerah, dan perpustakaan lain. Dengan begini, siapapun yang akan melakukan penelitian bisa mengklik saja ke situs perpusnas,? katanya.

Dengan jaringan terintegrasi antara lembaga yang memiliki perpustakaan, kata dia, duplikasi dan plagiasi bisa dihindari. Namun Ibnu mengakui kalau membuat jaringan seperti itu akan memakan waktu yang cukup lama. ?Bisakah Perpustakaan Nasional menjadi gerbang emas untuk bisa menembus dinding baja sektoral antar lebaga yang memiliki perpustakaan? Mungkin bertahun-tahun untuk mewujudkan hal ini. Entah partai mana yang mempunyai kepedulian pada masalah ini,? ujarnya.

Ke depan, menurutnya, manajemen klasifikasi koleksi mestinya diperbaharui,dengan tidak hanya memanfaatkan model konvensional, seperti klasifikasi berdasarkan bidang, agama, sejarah, filsafat, sosial, dan seterusnya. ?Kenapa tidak dilakukan pengklasifikasian berdasarkan bidang yang jauh lebih baru, misalnya kajian hukum, gender, studi masyarakat kota, dan yang lainnya.Jadi ketika ada orang yang mau melakukan studi gender, bukunya gampang dicari,? katanya.

Namun demikian dia yakin kalau fungsi perpustakaan tidak akan tergantikan oleh internet. Misalnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. ?IPTEK itu, tidak mungkin berkembang tanpa ada kaitannya dengan IPTEK masa lalu. Untuk itu, deposit itu perlu. Di sinilah peran perpustakaan berada,? katanya.

raden rachmadi

*) Dikronik dari TEMPO Interaktif , 23 Mei 2005

,

Aa Gym Ceramah Seperempat Abad Perpustakaan Nasional

Jakarta: Dai kondang Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) tampil berceramah dalam peringatan seperempat abad Perpustakaan Nasional, Selasa (17/5). Siraman rohani ini diikuti oleh karyawan dan mantan karyawan yang telah pensiun.

Menurut Imam Nurhadi, Kepala Bagian Hukum dan Humas Perpustakaan Nasional, sebelumnya rangkaian peringatan diisi olahraga, pameran, pemutaran dan diskusi tentang film, seminar naskah kuno, serta peluncuran buku seperempat abad perpustakaan.

Untuk memeriahkan acara, Perpustakaan Nasional juga menyelenggarakan gerak jalan. Pada 25 Mei mendatang, perpustakaan akan mengadakan acara bedah naskah Negara Kertagama, sekaligus peluncuran koleksi Jibis, digital dan peluncuran website pustakawan.

Adi Wiyanto-Tempo

A.M. Fatwa Hadiahi Soeharto Buku Politik

Jakarta: Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa mengaku tidak ada rasa dendam kepada mantan penguasa Orde Baru Soeharto yang pernah mengirimnya ke penjara selama 18 tahun. Ia datang ke Rumah Sakit Pertamina tempat Soeharto dirawat sejak kemarin.

Fatwa datang dengan membawa bingkisan berupa tiga buah buku politik yang ia tulis selama di dalam penjara. Rencananya buku-buku itu akan diserahkan kepada putrid sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana yang biasa disapa Mbak Tutut, sebagai bingkisan. Salah satu bukunya berjudul antara lain “Menggugat dari Balik Penjara: Surat-Surat Politik dari A.M. Fatwa.

“Saya tidak ada motivasi poitik apa-apa. Ini ketiga kalinya Soeharto dirawat dan ketiga kalinya saya mengunjungi Beliau,” ungkap Fatwa.

Setelah menjenguk Soeharto, Fatwa menyempatkan dirinya untuk bertemu wartawan. “Saya sempat mencium Soeharto”, ungkapnya. Selama pertemuan, menurut Fatwa, Soeharto sempat mengeluhkan tentang sesak nafas yang dideritanya.

Di sekujur tubuh Presiden RI ke dua itu, kata Fatwa, masih terpasang selang infus. Tiga putra-putrinya tampak mendampingi kamar perawatan. Mereka, kata Fatwa, adalah Bambang Trihatmodjo, Siti Hedijati harijadi alias Titik dan Tutut. Rengga Damayanti

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 08 Mei 2005

A.M. Fatwa Hadiahi Soeharto Buku Politik

Jakarta:Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa mengaku tidak ada rasa dendam kepada mantan penguasa Orde Baru Soeharto yang pernah mengirimnya ke penjara selama 18 tahun. Ia datang ke Rumah Sakit Pertamina tempat Soeharto dirawat sejak kemarin.

Fatwa datang dengan membawa bingkisan berupa tiga buah buku politik yang ia tulis selama di dalam penjara. Rencananya buku-buku itu akan diserahkan kepada putrid sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana yang biasa disapa Mbak Tutut, sebagai bingkisan. Salah satu bukunya berjudul antara lain “Menggugat dari Balik Penjara: Surat-Surat Politik dari A.M. Fatwa.

“Saya tidak ada motivasi poitik apa-apa. Ini ketiga kalinya Soeharto dirawat dan ketiga kalinya saya mengunjungi Beliau,” ungkap Fatwa.

Setelah menjenguk Soeharto, Fatwa menyempatkan dirinya untuk bertemu wartawan. “Saya sempat mencium Soeharto”, ungkapnya. Selama pertemuan, menurut Fatwa, Soeharto sempat mengeluhkan tentang sesak nafas yang dideritanya.

Di sekujur tubuh Presiden RI ke dua itu, kata Fatwa, masih terpasang selang infus. Tiga putra-putrinya tampak mendampingi kamar perawatan. Mereka, kata Fatwa, adalah Bambang Trihatmodjo, Siti Hedijati harijadi alias Titik dan Tutut. Rengga Damayanti

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 08 Mei 2005

Peluncuran Buku Panduan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Penyelamatan Lahan Basah

Jakarta:Akibat perubahan fungsi lahan basah yang didorong kepentingan ekonomi jangka pendek, 10 tahun terakhir sejak 1994, telah terjadi pengurangan sejumlah 10 juta hektar lahan basah dari yang sebelumnya mencapai 40,5 juta hektar.

Untuk mencegah meluasnya kerusakan, menurut Deputi VI bidang Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup, Sudariyono, diperlukan peran pemerintah daerah. “Komitmen kuat dari masing-masing pemerintah daerah menjadi hal penting dalam upaya penyelamatan lahan basah di Indonesia,”ujar Sudariyono saat peluncuran buku panduan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Penyelamatan Lahan Basah yang berlangsung di Gedung C Kementerian Lingkungan Hidup hari ini, Senin (28/3).

Akibat desentralisasi, peran daerah menjadi lebih kuat, menurut Sudariyono, berdampak positif karena upaya pengawasan dapat dilakukan secara lebih intensif. “Karena terbagi menjadi daerah kecil-kecil memungkinkan hal tersebut untuk dilakukan,”ujarnya.

Soal desentralisasi juga menjadi isu sentral dalam penyusunan buku panduan tersebut. Edisi baru buku ini, merupakan revisi dari buku yang sama sebelumnya yang ditulis dalam bahasa inggris. Tujuannya, selain lebih memudahkan karena menggunakan bahasa Indonesia, penyusunan edisi baru ini juga didasarkan beberapa perubahan seturut dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia. “Diantaranya, desentralisasi ini dengan memberi peran lebih kuat pada pemerintah daerah,”kata Sudariyono.

Rinaldi

*) DIkronik dari Tempointeraktif, 28 Maret 2005

Peluncuran buku Ekonomi Politik

Jakarta:Sejumlah pengamat ekonomi mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak berlandaskan teori ekonomi politik ilmiah.

Demikian terungkap dalam diskusi peluncuran buku Ekonomi Politik oleh Didik J. Rachbini, di Jakarta hari ini.

Didik mengatakan, kebijakan publik sangat terkait dengan aspek ekonomi politik, sehingga harus mengacu pada teori yang jelas. Dengan demikian, dampak negatif dari kebijakan itu bisa dikurangi.

“Sehingga diketahui, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dengan kebijakan itu,” katanya.

Namun, Didik sendiri ketika ditanya lebih lanjut perihal setuju tidaknya dia dengan kenaikan BBM ini, tidak menjawab secara tegas. “Ini masalahnya bukan setuju atau tidak. Yang penting prosesnya baik atau tidak,” katanya.

Berkaitan dengan kompensasi BBM, Ketua Tim Indonesia Bangkit Rizal Ramli menambahkan, basis kebijakan dana kompensasi itu juga menggunakan data asumsi yang salah. Pernyataan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga penelitian baru-baru ini bahwa kenaikan BBM akan mengurangi angka orang miskin, sangat aneh.

“Kalau argumen yang digunakan adalah untuk efesiensi, itu bisa diterima. Tapi kalau untuk mengurangi jumlah orang miskin itu ngawur,” kata Rizal.

Menurut Rizal, beban ekonomi seharusnya dipikul bersama-sama. Karena itu, ada tiga hal yang harus diselesaikan dulu oleh pemerintahan Yudhoyono sebelum memutuskan menaikkan harga BBM. Tiga hal itu adalah harus ada share capital dari bank-bank yang telah menerima subsidi dari pemerintah, negosiasi utang luar negeri, serta membenahi birokrasi, pajak dan bea cukai.

“Kalau ketiga hal ini sudah dilakukan oleh SBY, baru SBY bisa bicara menaikkan BBM,” katanya.

Dia mengatakan, cara pemerintah untuk menaikkan BBM tidak berbeda dengan Orde Baru, yakni memaksa supaya kebijakan itu tetap berjalan.

Sementara itu, Direktur Indonesian Development of Economics and Finance (Indef) Iman Sugema mengatakan, kebijakan kenaikan BBM itu tidak lepas dari pengaruh kelompok ekonomi yang telah lama mendominasi arah kebijakan ekonomi Indonesia yang menganut fundamentalis pasar.

“Selama ini pasar ini didominasi oleh kelompok Salemba, yang sebenarnya telah gagal dalam membangun perekonomian bangsa yang berujung pada krisis,” kata Iman.

Dian Imamah – Tempo

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 23 Maret 2005

ICW Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Buku

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan buku pelajaran di empat kabupaten ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah daerah dianggap bertanggung jawab dalam kasus itu karena menghasilkan kebijakan yang korup. “Kepala daerah bersama DPRD membuat aturan untuk melegalkan proyek itu,” kata Ade Irawan, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Umum ICW di Jakarta, Jumat (18/2).

Empat kabupaten yang dilaporkan itu adalah Kabupaten Batang, Semarang, Sleman dan Garut. Menurut Ade, pemimpin daerah mengambil kebijakan yang korup dalam pengadaan buku bagi siswa sekolah dasar hingga tingkat atas.

Di Kabupaten Batang, misalnya, DPRD langsung menyetujui usulan Bupati dalam proyek itu kendati tidak ada dalam skala prioritas rencana anggaran daerah. Bupatinya sendiri, juga melakukan penunjukkan langsung kepada PT Balai Pustaka sebagai pelaksana proyek yang nilainya Rp 7,3 miliar itu.

Penunjukkan ini, menurut Ade, melanggar Keppres No. 80/2003 Pasal 10 yang mengahruskan adanya tender bagi proyek yang nilainya diatas Rp 50 juta. Kasus ini juga terjadi di Kabupaten Sleman.

Adapun di Semarang, pengadaan buku diserahkan ke perusahaan daerah. Tetapi perusahaan itu, kata Ade, langsung menyepakati harga yang ditawarkan PT Mascom Grafi. “Padahal biayanya diatas harga pasar,” kata dia.

Edy Can-Tempo

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 19 Februari 2005

Seskoad luncurkan Buku Tentang Perang Modern

Jakarta:Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) Senin malam (20/12) meluncurkan buku berjudul Bangsa Indonesia Terjebak Perang Modern.

Peluncuran yang berlangsung di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta, dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu, Komandan Jenderal kopassus Mayjen Sriyanto, dan seluruh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam).

Dalam sambutannya, Komandan Seskoad Mayjen Syarifudin Kippe menjelaskan tujuan penulisan buku ini, yakni memberikan pemahaman tentang pengertian perang modern kepada masyarakat.

Dia juga menjelaskan substansi isi buku, yang di antaranya mengenai perang modern, implikasi terhadap nasionalisme bangsa dan bagaimana meningkatkan nasionalisme dengan platform spiritual.

Selain dihadiri KSAD, pada peluncuran ini juga hadir Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Juwono mewakili pemerintah menerima buku yang ditulis Danseskoad serta petinggi-petinggi Seskoad lainnya. Dalam acara yang dimeriahkan penyanyi Dhani Dewa dan Ari Lasso ini juga tampak Mantan Panglima ABRI Feisal Tanjung. terlihat juga Pengacara Hotma Sitompul.

Dalam kesempatan ini Juwono mempertanyakan maksud penggunaan kata terjebak pada judul buku. “Saya sendiri sudah sampaikan kepada Danseskoad mengenai judul itu tetapi sudah dijelaskan dalam buku,” ujarnya. Namun lanjutnya, “saya lebih suka (judulnya) Indonesia Menghadapi Perang Modern.” (bernarda rurit)

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 20 Desember 2004

Politikus Ramaikan Peluncuran Buku Agung Laksono

Jakarta:Puluhan tokoh politik hadiri acara peluncuran buku biografi politik Ketua Partai Golongan Karya Agung Laksono.

Buku dengan judul “Rumah Terindah untuk Rakyat; Perjalanan dan Pandangan Politik” itu diluncurkan sekitar pukul 12.00 hari ini, Senin (13/12) di Hotel Hilton, Jakarta.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tampak pula puluhan tokoh politik penting seperti Siswono Yudohusodo dari Partai Golkar, Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, Wakil Ketua DPR Soetardjo, Tokoh Agama Abdullah Gymnastiar, Ketua Partai Amanat Nasional Amien Rais, pemilik stasiun televisi Lativi Abdul Latief, dan anggota DPR lainnya.

Di luar ruangan tampak bunga ucapan selamat dari Akbar Tandjung, Ketua DPP Golkar. Namun, sampai saat ini, Akbar belum tampak hadir.

Para wartawan yang meliput acara tersebut kecewa karena kartu tanda pengenal untuk pers sangat terbatas. Padahal, hanya wartawan yang memiliki tanda pengenal dari panitia yang boleh masuk. Sedangkan tiap media hanya memperoleh satu tanda pengenal.

Ketika acara berlangsung, sekitar 30 wartawan media cetak dan elektronik menunggu di luar ruangan sambil gigit jari. Wartawan akhirnya boleh masuk ketika Presiden meninggalkan ruang makan dan kembali ke ruangan utama.

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 12 Desember 2004

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan