-->

Arsip Ruang Toggle

Hasta Mitra, Bertarung Melawan Pembodohan

Menulis di bawah rezim represif adalah pekerjaan berat. Tidak semua orang melakukannya. Tapi menerbitkan buah pikiran yang direpresi dan menghadirkannya kepada publik di bawah represi adalah pekerjaan luar biasa. Apalagi jika yang melakukannya adalah kumpulan orang yang lebih dulu dianiaya dalam tahanan dan harus hidup sebagai “warga kelas dua” di negeri sendiri. “Kami hadir saat Soeharto sedang kuasa-kuasanya,” kenang Joesoef Isak dengan bangga.

Kebanggaan yang patut kiranya. Ia adalah editor Hasta Mitra, yang didirikan bersama Hasjim Rachman dan Pramoedya Ananta Toer bulan April 1980. Selama 21 tahun berdiri, perusahaan penerbit itu menyiarkan hampir seluruh karya Pramoedya yang ditulis di Pulau Buru dan mencetak ulang sebagian karyanya sebelum ditahan, seperti Perburuan dan Panggil Aku Kartini Saja.

Usaha itu tentu bukan tanpa masalah. Di tahun 1980-an Orde Baru tengah mencapai puncak kejayaannya. Segala bentuk perlawanan, mulai dari PKI, kaum nasionalis, ulama sampai mahasiswa berhasil diredam dan kontrol militer berlaku di segala bidang. Kehidupan sosial-budaya dirasuki semangat “penertiban dan penyeragaman”, di mana pikiran berbeda adalah ancaman, dan mereka yang melakukannya bisa dianggap berkhianat terhadap bangsa dan negara.

Sekeping Pernyataan Demokrasi

Awalnya sederhana. Tahun 1973 Pramoedya yang ditahan di Pulau Buru diberi sedikit keleluasaan untuk melanjutkan kerja kreatif. Hasrat lama untuk menyusun siklus sejarah Indonesia dalam bentuk cerita pun kembali ditekuninya. Dengan bahan yang serba terbatas ia mulai menceritakan jilid pertama Bumi Manusia kepada tahanan yang lain di sawah-ladang maupun barak penampungan. Baru dua tahun kemudian ia mulai menulis atas jasa beberapa tahanan yang memperbaiki dan menyerahkan mesin tik tua Royal 440 untuknya.

Hasjim Rachman, mantan pemimpin redaksi Bintang Timur, yang ikut menikmati kisah-kisah Pramoedya suatu saat mendatanginya dan meminta izin untuk menerbitkannya setelah bebas. Pramoedya pun setuju. “Suatu persetujuan lisan, tanpa bukti, tanpa saksi. Tetapi di balik itu kami berdua menyadari: penerbitan adalah sekeping pernyataan demokrasi,” tulis Pramoedya beberapa tahun kemudian. Di tengah ketidakpastian nasib sebagai tahanan Orde Baru pembicaraan berlanjut membahas rencana-rencana mewujudkan niat itu.

Bulan April 1980 selepas dari tahanan, Hasjim dan Pramoedya menemui Joesoef Isak, mantan wartawan Merdeka yang belasan tahun mendekam di Rutan Salemba. Diskusi berkembang, dan kesepakatan dicapai untuk menyiarkan karya eks-tapol yang selama ini tidak mendapat sambutan dari penerbit lain. Awalnya mereka berniat tidak hanya menerbitkan karya tulis, tapi juga menyiarkan rekaman musik, lukisan dan hasil kerja kreatif lainnya. “Kami mau membuktikan kepada dunia bahwa dari Pulau Buru juga bisa lahir hal-hal yang positif, bukan hanya cerita sedih dan penderitaan saja,” kata Hasjim ketika itu.

Pembagian kerja dimulai. Pramoedya terus menulis dan memperbaiki naskah-naskah yang disusunnya selama di tahanan. Dua di antaranya, Mata Pusaran dan Oroh Ratusanagara, sampai sekarang tidak jelas nasibnya. Setelah keluar dari tahanan, naskah Ensiklopedi Citrawi Indonesia yang disusunnya bertahun-tahun jadi sasaran. Bulan September 1979 seorang kapten TNI-AL datang mengambil semua naskahnya dan setelah itu tak pernah kedengaran kabarnya lagi. Joesoef bertindak sebagai editor berbekal pengalaman belasan tahun menjadi wartawan sekian suratkabar sebelum 1965, sementara Hasjim menangani segi usaha dan keuangan. Bulan Mei mereka sepakat menggunakan nama yang dicipta Pramoedya saat masih mendekam di tahanan, Hasta Mitra (Tangan Sahabat).

Tidak banyak milik mereka sekeluar dari penjara. Rumah keluarga Joesoef di kawasan Duren Tiga disulap jadi kantor dengan peralatan serba terbatas. Hanya ada satu mesin tik listrik Olivetti yang dipakai bergantian oleh Pramoedya dan Hasjim untuk menggarap pekerjaan mereka. “Modal awal kami ambil dari dapurnya Hasjim,” kenang Joesoef. Beberapa kerabat dan sahabat yang simpati kemudian memberi tambahan modal sehingga Hasta Mitra bisa mulai berjalan.

Tetralogi Buru: Demokrasi Hasil Keringat Sendiri

Naskah pertama yang mereka pilih untuk diterbitkan adalah Bumi Manusia, jilid pertama dari kisah pergerakan nasional Indonesia antara 1898-1918. Pramoedya kembali bekerja keras memilah tumpukan kertas doorslag yang berhasil diselamatkannya dari Pulau Buru. Hampir semua naskah aslinya ditahan oleh penguasa kamp dan sampai hari ini belum dikembalikan. Dalam waktu tiga bulan ia berhasil menyalin kembali dan merajut tumpukan kertas lusuh yang dimakan cuaca menjadi naskah buku. Hasjim dan Joesoef sementara itu berkeliling menemui beberapa pejabat pemerintah, termasuk wakil presiden Adam Malik, yang ternyata memberikan sambutan baik.

Awal Juli 1980 naskah Bumi Manusia dikirim ke percetakan Aga Press dengan harapan terbit menjelang peringatan Proklamasi. Cetakan pertama keluar tanggal 25 Agustus, agak meleset dari harapan semula karena alasan teknis. Hari-hari yang sungguh berarti karena setelah sekian tahun kerja paksa dan setelah lepas dilarang bekerja, kini mereka menikmati hasil kerja sendiri yang pertama. Bagi Pramoedya penerbitan Bumi Manusia, seperti yang dicatatnya, berarti “suatu kebulatan tekad, keikhlasan, dan sekaligus ketabahan untuk memberikan saham pada perkembangan demokrasi di Indonesia – dan bukan demokrasi warisan sah kolonial, demokrasi hasil keringat sendiri”.

Bumi Manusia memang pilihan yang tepat. Dalam waktu 12 hari sekitar 5.000 eksemplar habis terjual. Hasjim sampai kewalahan melayani permintaan dari segala penjuru, termasuk dari Malaysia, Belanda dan Australia. Iklan kecil yang dipasangnya di harian Kompas ditelan oleh berita dan tinjauan panjang-lebar dari sejumlah penulis. Walau mendapat pembayaran penuh dari agen dan toko buku, cetakan kedua langsung dipesan.

Dalam bulan November Hasta Mitra sudah membuat cetakan ketiga, dan berhasil menjual sekurangnya 10.000 eksemplar. Dan sambutan pun semakin ramai, mulai dari kritikus Jakob Soemardjo dan Parakitri Simbolon sampai artis remaja Yessy Gusman yang menyebutnya “karya sastra yang terbagus saat ini.” Harian Angkatan Bersenjata yang dikelola Mabes ABRI pun menyebutnya sebagai “sumbangan baru untuk khasanah sastra Indonesia”.

Pemasukan awal cukup lumayan sehingga Hasta Mitra bisa membenahi ruang kantornya dan mempekerjakan 20 pegawai, yang hampir semuanya adalah eks-tapol. “Hasta Mitra memang tidak untuk cari untung, tapi juga menampung teman-teman yang kesulitan. Waktu itu banyak kantor yang tutup pintu kalau pelamarnya pernah mendekam di tahanan,” kata Joesoef. Seorang kerabat yang simpati memberi sumbangan mesin typeset CR-Tronics yang sangat canggih untuk zamannya dan melengkapi beberapa perabot yang diperlukan.

Keberhasilan pertama membuahkan bayangan indah di benak ketiganya. Niat untuk ikut menyumbang pada perkembangan ilmu dan seni semakin membesar. “Mimpi saya sudah macam-macam, bahkan kalau bisa punya koran lagi,” kata Joesoef. Tidak semua mimpinya terwujud, terutama karena rezim Orde Baru mulai menganggapnya sebagai ancaman yang harus ditindak.

Pelarangan: Bukan Hanya Membelenggu Pikiran

Keberhasilan Bumi Manusia sudah tentu membuat penguasa gerah. Dua hari sebelum cetakan pertama keluar, kantor Hasta Mitra ditelepon oleh Kadit Polkam Kejaksaan Agung. Petugas itu meminta agar buku itu tidak diedarkan sebelum ada clearance dari pihaknya. Permintaan yang aneh tentunya, karena menurut aturan Kejaksaan Agung hanya berwenang melarang buku yang sudah diterbitkan. Pada pertengahan September Hasjim dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Tiga hari ia harus melayani pertanyaan para jaksa pemeriksa yang mengatakan bahwa Bumi Manusia “mengandung teori Marxisme terselubung”, tanpa menjelaskan maksudnya tentu saja.

Tidak ada kata putus. Sementara itu sejumlah tokoh masyarakat, sastrawan dan pejabat pemerintah mulai menyambut tuduhan kejaksaan. Dengan caranya sendiri-sendiri mereka membenarkan bahwa karya itu memang “mengandung ajaran Marxis” walau selalu gagal menunjukkannya dengan jelas. “Saya heran kenapa banyak intelektual yang sebenarnya sadar, justru bungkam,” kenang Joesoef. Ia berulangkali bertemu dengan ilmuwan, sastrawan dan tokoh kebudayaan yang mengaku “penggemar berat Pramoedya”, tapi tidak memberi pendapat apa pun ketika karyanya dilarang.

Kejaksaan pun merangsak maju. Tidak puas dengan tuduhannya sendiri mereka mulai beralih mempersoalan status Pramoedya sebagai eks-tapol. Percetakan Ampat Lima yang memproduksi Bumi Manusia pun jadi sasaran. Pemiliknya berulangkali dipanggil dan diminta agar tidak mencetak terbitan Hasta Mitra. Redaktur media massa pun ditelepon agar tidak memuat resensi apalagi pujian bagi karya Pramoedya.

Tetap tidak ada keputusan resmi dan Hasta Mitra bergerak lagi mengeluarkan buku Anak Semua Bangsa. Sambutan pun makin meluas sampai ke daerah-daerah, dan beberapa penerbit di luar negeri mulai menghubungi Hasjim dan Pramoedya, meminta izin menerbitkan edisi bahasa asingnya.

Reaksi pun semakin besar. Pertengahan April 1981 beberapa organisasi pemuda ciptaan Orde Baru menggelar diskusi yang isinya mengecam karya Pramoedya. Hasil diskusi ini kemudian disiarkan melalui media massa sebagai “bukti keresahan masyarakat”, modal penting bagi Kejaksaan Agung untuk menetapkan larangan. Suratkabar pendukung Orde Baru seperti Suara Karya, Pelita dan Karya Dharma mulai menerbitkan kecaman terhadap Bumi Manusia dan pengarangnya.

Sambutan yang semula baik mulai melemah. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) yang akan menyelenggarakan pameran buku tahunan, tiba-tiba mengirim surat pembatalan ke alamat Hasta Mitra. Padahal sebelumnya panitia kelihatan sangat bergairah mengajak penerbit itu menjadi anggota dan turut serta dalam kegiatan-kegiatannya. Suratkabar yang semula simpati semakin jarang memberi tempat dan bahkan beberapa tulisan yang siap naik cetak tiba-tiba dibatalkan, hanya karena penulisnya memuji kedua karya Pramoedya.

Masalah semakin jelas ketika tanggal 29 Mei 1981 Jaksa Agung mengeluarkan SK-052/JA/5/1981 tentang pelarangan Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa. Dalam surat itu antara lain disebutkan sepucuk surat dari Kopkamtib yang keluar seminggu sebelumnya, dan Rakor Polkam tanggal 18 Mei 1981. Pelarangan itu sepenuhnya adalah keputusan politik dan tidak ada kaitannya dengan nilai sastra, argumentasi ilmiah serta alasan-alasan yang dikemukakan sebelumnya.

Surat keputusan itu memperkuat persekutuan Orde Baru untuk menghantam Hasta Mitra. Para perwira tinggi militer, termasuk Pangkopkamtib Soedomo, selalu menyempatkan diri untuk berkomentar tentang karya Pramoedya. Sebelumnya di markas Kodam Jaya ada pertemuan khusus antara sastrawan dan intelektual yang memberi “landasan ilmiah dan kultural” kepada pejabat militer untuk mengomentari karya-karya Pramoedya. “Menariknya, ada juga di antara mereka yang di masa reformasi malah ikut-ikutan menyambut Pramoedya sebagai penulis besar,’ kata Joesoef sambil tersenyum.

Gempuran itu bukan hanya dirasakan Hasta Mitra. Bulan September 1981, penerjemah Bumi Manusia ke dalam bahasa Inggris, Maxwell Lane, yang juga staf kedutaan besar Australia di Jakarta, dipulangkan oleh pemerintahnya. Perusahaan Ampat Lima yang mencetak kedua karya pertama juga akhirnya mundur karena tekanan dari Kejaksaan dan aparat keamanan. Akibatnya saat hendak menerbitkan Sang Pemula dan Jejak Langkah tahun 1985, Hasjim terpaksa mencari percetakan kecil di kawasan Kramat yang dikelola seorang ibu tua dan anak-anaknya.

Bagi Hasta Mitra yang “bermodal dengkul”, pelarangan itu adalah masalah serius. Semua agen dan toko buku didatangi oleh Kejaksaan Agung yang menyita semua eksemplar Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa. Beberapa di antaranya malah mengambil inisiatif menyerahkannya secara sukarela. Tapi anehnya sampai Agustus 1981, hanya ada 972 eksemplar yang diterima oleh Kejaksaan Agung, dari sekitar 20.000 eksemplar yang beredar.

Rupanya banyak agen dan toko buku yang malah memilih menjual eksemplar yang tersisa di bawah tangan. Masalahnya tak satu pun agen dan toko itu membayarnya kembali kepada Hasta Mitra, sehingga pendapatan mereka terus merosot. Pada pertengahan tahun 1980-an toko buku Hasta Mitra di Senen praktis menjadi satu-satunya tempat menjual terbitan mereka secara terbuka. Tapi karena hutang bertumpuk, akhirnya toko itu terpaksa ditutup. Niat menerbitkan karya eks-tapol yang lain pun diurungkan. “Itulah esensi pelarangan buku-buku kami: untuk menghancurkan kegiatan Hasta Mitra secara politik maupun ekonomi,” kata Joesoef.

Ekspansi di Tengah Represi

Pelarangan demi pelarangan boleh jadi meredam sambutan di negeri sendiri, tapi tidak demikian halnya di luar negeri. Hanya beberapa bulan setelah Bumi Manusia keluar, sejumlah penerbit di Hongkong, Belanda dan Australia mendekati Hasta Mitra untuk mendapat hak terjemahan. Kesepakatan pun dibuat. Pramoedya sebagai penulis tetap mendapat royalti sementara Hasta Mitra hanya bertindak sebagai perantara. Penerbit Wira Karya di Malaysia adalah yang pertama menerbitkan ulang Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa dengan membayar royalti sebesar 12% langsung kepada Pramoedya.

Setelah kedua buku itu dilarang, Hasjim mulai berusaha menjual eksemplar yang masih tersisa di gudang ke luar negeri. Ia menghubungi sejumlah perpustakaan, pusat penelitian dan toko buku, tapi tidak selalu mendapat tanggapan positif.

Di tengah kesulitan lagi-lagi ada pertolongan dari beberapa sahabat yang mengumpulkan modal 50.000 gulden untuk mendirikan cabang perusahaan di Amsterdam dengan nama terjemahan dalam bahasa Latin, Manus Amici. Penerbit dan toko buku itu terletak di pusat kota Amsterdam dan dikelola oleh Edi Tahsin, eksil Indonesia dari Tiongkok yang sejak 1977 bermukim di Belanda. Bulan September 1981 ia menerbitkan terjemahan Bumi Manusia dalam bahasa Belanda, disusul oleh Anak Semua Bangsa.

Tapi tidak semua kegiatannya berjalan mulus. Di Belanda, Manus Amici tidak hanya menerbitkan buku. Banyak dana yang dikirim dari Jakarta ternyata habis untuk membantu para eksil, mulai dari menyeberangkan mereka di perbatasan negara Eropa Barat sampai mengurus paspor dan izin tinggal.

Hasil penjualan buku dalam bahasa asing pun banyak disalurkan untuk kegiatan seperti itu sehingga modalnya tidak pernah berkembang. “Memang sejak awal Hasta Mitra punya misi membantu teman-teman yang kesulitan. Untung itu perkara nomer dua,” kata Joesoef. Modal awal sebesar 50.000 gulden pun amblas dalam waktu beberapa tahun, dan Manus Amici pun gulung tikar. Dan selanjutnya penerbitan dalam bahasa asing – saat ini karya Pramoedya sudah diterbitkan sekurangnya dalam 12 bahasa – ditangani langsung dari kantor di Jakarta.

Di samping itu ada juga penerbit yang menerbitkan karya Pramoedya tanpa membayar royalti sesen pun. Di Malaysia misalnya penerbit Abbas Bandung mengeruk untung cukup besar dari penjualan karya Pramoedya, termasuk Keluarga Gerilya yang sejak tahun 1970-an menjadi bacaan wajib di sekolah menengah. Pertengahan 1987 karena jengkel Pramoedya pernah menuntut penerbit Pustaka Antara pimpinan Datuk Aziz Ahmad karena dianggap tidak membayar royalti seperti seharusnya.

Sekalipun harus menanggung rugi, para pendiri Hasta Mitra merasakan banyak “keuntungan” lain. Konsep “tangan sahabat” berkembang karena banyak aktivis yang membantu menyalurkan buku-buku terbitannya, mengadakan diskusi dan bahkan menggunakan hasil penjualan untuk membiayai penerbitan mereka sendiri. Di samping itu juga ada keluarga eks-tapol yang bisa mereka bantu seadanya menghadapi tekanan yang hebat secara ekonomi, sosial maupun politik.

Tanpa direncanakan sebelumnya, dalam waktu beberapa tahun jaringan distribusi dan pembaca buku terbitan Hasta Mitra terbentuk. Bagi aktivis mahasiswa di zaman itu membaca terbitan Hasta Mitra menjadi semacam “syarat pergaulan” dan bahkan bacaan wajib untuk mereka yang tertarik pada nasib negerinya. “Itulah sumbangan Hasta Mitra bagi gerakan demokrasi. Di samping menyumbang gagasan tentang sejarah bangsa ini, terbitan kami juga bisa digunakan oleh orang lain untuk mengembangkan kegiatannya sendiri,” kata Joesoef. “Hasta Mitra mungkin satu-satunya penerbit yang bisa bertahan 21 tahun tanpa melakukan akumulasi modal. Dan memang karena bukan itu kehendak kami.”

Menjadi Penerbit Gerakan

Sejak awal para pendiri tidak terlalu peduli masalah administrasi. Dunia penerbitan bagi mereka adalah bagian dari perjuangan. Di tahun pertama-tama pernah juga seorang pejabat BNI menawarkan kredit ringan karena melihat prospek usaha yang cerah. Ada juga yayasan besar yang tertarik untuk memberikan dana. Tapi semuanya mundur teratur setelah larangan pertama dijatuhkan oleh Jaksa Agung.

Uluran “tangan sahabat” ternyata lebih banyak disambut oleh komunitas aktivis pro-demokrasi dan kalangan intelektual dan pekerja kreatif yang terlibat maupun bersimpati pada perjuangan itu. Dari segi bisnis, menurut Hasjim, yang paling berjasa menyebarkan terbitan Hasta Mitra adalah agen dan toko buku kecil. Perusahaan mapan lainnya baru mulai nimbrung setelah Soeharto turun tahun 1998. Sebuah penerbit besar yang terkenal di Jakarta dalam tahun pertama “reformasi” bahkan ingin membeli hak cipta karya Pramoedya dari Hasta Mitra. “Tapi setelah keadaan mulai berbalik, dan serangan-serangan terhadap buku kiri mulai terjadi, mereka mundur teratur,” ujar Joesoef sambil tertawa.

Banyak juga kalangan yang menganggap Hasta Mitra bisa mengeruk untung besar setelah pembatasan terhadap terbitan mereka dilonggarkan. “Itu tidak betul,” kata Joesoef. “Buktinya dalam tahun pertama setelah Soeharto jatuh, kami tidak menerbitkan satu eksemplar pun. Karena uangnya tidak ada.” Baru akhir 1999 mereka mulai bangkit dengan menerbitkan Arok Dedes, bekerjasama dengan sebuah perusahaan percetakan di Yogyakarta. Dengan kerjasama ini untuk pertama kalinya Hasta Mitra bisa membayar royalti Pramoedya sebesar 17,5% di muka.

Bulan Oktober 1999 Hasjim Rachman meninggal dunia setelah bertarung melawan kanker di tenggorokannya selama beberapa tahun. Setelah itu semua kegiatan penerbitan, mulai dari penyuntingan naskah, lay-out, mengurus percetakan dan distribusi ditangani sendiri oleh Joesoef Isak. “Padahal urusan duit, aku lebih ceroboh dari Hasjim,” katanya. Ditambah lagi kebiasaannya memberi bantuan ke sana-sini sehingga kadang uang dapurnya sendiri terbawa-bawa.

Beberapa kerjasama pun dijajaki, antara lain dengan QB Books dan Equinox Publishing, walau masih tersendat-sendat. Perjalanan keliling ke Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa juga membuahkan hasil, antara lain bantuan modal. Di usia 73 tahun ia masih bersemangat dan terus memikirkan cara mengembangkan Hasta Mitra sebagai penerbit gerakan untuk menegakkan demokrasi dengan keringat sendiri.

* RAZIF, aktif di Jaringan Kerja Budaya
** Diunduh dari http://www.progind.net/modules/smartsection/item.php?itemid=78

Equinox, Mengglobalkan Indonesia Lewat Buku

equinoxman globalisasi saat ini memungkinkan berbagai jenis komoditas masuk pasar dunia, tak terkecuali komoditas kebudayaan seperti buku. Di Indonesia sendiri, ribuan buku karya dan tentang negeri lain masuk dan dikonsumsi jutaan penduduk. Sebaliknya, belum banyak buku karya anak negeri ataupun tentang Indonesia yang mengisi rak-rak buku warga dunia.

Salah satu penerbit yang berupaya membawa Indonesia masuk ke dalam perbincangan komunitas dunia adalah Equinox. Didirikan tahun 1999 oleh Mark Hanusz, seorang warga Amerika Serikat, yang menjadi pemilik sekaligus managing editor, Equinox menerbitkan puluhan buku karya penulis asing tentang Indonesia ataupun beberapa karya penulis dalam negeri. Tema-tema buku sangat bervariasi, mulai dari tema akademik, seperti analisis ekonomi, politik, ilmu sosial di Indonesia, demografi, militer, kebijakan luar negeri Indonesia, hingga tema sastra, biografi, sejarah organisasi serta produk kebudayaan Indonesia, seperti rokok keretek, kopi, ataupun seluk-beluk kehidupan warga Jakarta.

Untuk bisa masuk pergaulan global, Equinox menerbitkan karya orang Indonesia dalam bahasa Inggris, selain puluhan buku yang memang ditulis dalam bahasa Inggris. Seluruh buku terbitannya juga dijual lewat toko buku terbesar dunia, yaitu situs www.amazon.com, selain beberapa distributor dunia dan institusi akademik, seperti Institute of South East Asian Studies (ISEAS). Ragam tema dan isi yang menarik membuat cukup banyak di antara buku-buku terbitannya menjadi pembicaraan buletin, koran, dan majalah asing, seperti New York Times, Asia Observer, South China Morning Post, Straits Times, Far Eastern Economic Review, Time Asia, The Asian Review of Books, dan International Institute for Asian Studies.

Namun, Equinox tetap menyediakan beberapa judul yang diterbitkan dalam bahasa Inggris ataupun Indonesia, agar lebih banyak warga Indonesia ikut membacanya.

Dari saham ke buku

Awalnya adalah tahun 1998, ketika Indonesia dihantam krisis ekonomi. Saat itu Mark Hanusz telah bekerja di Swiss Bank Corporation (SBC) selama tujuh tahun dan dua tahun ditugaskan di Jakarta menangani penjualan saham. Krisis mengakibatkan perdagangan saham sepi, tak ada orang mau menjual atau membeli saham. Alih-alih kembali ke tanah airnya, Mark Hanusz memutuskan tetap tinggal di Indonesia. Ia pun lalu melakukan riset tentang keretek dan menuliskannya dalam bentuk buku.

”Sudah sejak lama saya ingin sekali menulis buku. Saya kira itu keinginan semua orang. It’s human nature,” ceritanya. Ia pun memulai riset tentang rokok keretek yang membawanya ke berbagai tempat di Indonesia bahkan hingga ke Belanda, terutama Tropen Museum di Amsterdam dan Leiden. ”Waktu itu banyak bisnis mati di sini, tetapi industri rokok tidak. Ia justru paling laku. Dan keretek itu tidak ada di AS, tidak ada di Eropa, atau negeri-negeri lain. Hanya ada di sini, khas Indonesia,” papar laki-laki kelahiran 26 Juli 1976 ini.

Totalitas menulis buku dibuktikan Mark Hanusz dengan bekerja full-time dari pagi hingga malam sejak konsep hingga akhir penulisan selama 18 bulan. Ia mendatangi keluarga Nitisemito, pelopor industri rokok keretek Indonesia, untuk menuliskan sejarah awal produksi massal keretek di Kudus, Jawa Tengah. Selain itu, ia juga berkeliling ke 60 perusahaan rokok yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta pergi ke Sulawesi untuk meneliti cengkeh yang digunakan di dalam produksi keretek. ”Saya pegang semua pekerjaan saat itu, wawancara, mencari foto-foto, menulis, mengedit, dan membiayai semua proses hingga penerbitan. Tidak ada sponsor, tidak ada penerbit. I was crazy at that time,” urainya lagi.

Penerbitan buku tentang keretek itulah yang menjadi awal mula berdirinya Equinox Publishing. Buku berjudul Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia’s Clove Cigarettes diluncurkan pada 21 Maret 2000 di Jakarta yang dimeriahkan dengan peragaan pembuatan rokok kelobot, rokok dengan pembungkus daun jagung, dan sekaligus sebagai pengumuman tidak resmi tentang Equinox. ”Sebetulnya saya tidak pandai menulis. Ada dua buku lagi yang saya tulis bersama teman setelah Kretek, tetapi tidak sebagus Kretek. Namun, saya kira saya lebih pandai mengelola bisnis buku daripada menulis buku,” jelas Mark Hanusz dengan lugas.

Tentang Indonesia

Selama delapan tahun, Equinox telah menerbitkan 74 judul buku yang menjabarkan berbagai aspek tentang Indonesia. Terbagi atas kategori fiksi, nonfiksi, illustrated books, buku-buku akademik, dan seri klasik Indonesia, Equinox menampilkan ragam persoalan dengan berbagai sudut pandang, yang ditulis oleh orang Indonesia ataupun asing.

Beberapa buku nonfiksi yang ditulis oleh Ken Conboy, seorang konsultan manajemen keamanan yang telah tinggal di Indonesia sejak 1992, misalnya, memaparkan sejarah serta seluk-beluk lembaga militer Indonesia, baik pasukan elite di ke-empat angkatan, Kopassus, ataupun lembaga intelijen negara. Buku lainnya yang ditulis oleh Wimar Witoelar mengungkap hal-hal yang terjadi saat ia menjadi Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada aspek lain, terbit juga buku tentang pembunuhan wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin, berjudul The Invisible Palace yang ditulis Jose Manuel Tesoro, seorang koresponden majalah Asiaweek. Buku ini mendapat predikat buku terkemuka dalam Kiriyama Award pada tahun 2005, sebuah institusi yang mendorong terbitnya karya-karya untuk menumbuhkan dialog kebudayaan antarbangsa di kawasan Pasifik dan Asia Selatan.

Ulasan cukup banyak diberikan kepada buku Equinox lainnya yang berjudul Jakarta Inside Out, karya Daniel Ziv, mantan Pemimpin Redaksi djakarta!. ”Berbeda dengan buku-buku tentang wisata untuk para turis, Daniel Ziv menyajikan aspek yang tidak klise tentang sebuah kota dengan bahasa populer, foto-foto dengan sudut pengambilan gambar yang tidak biasa, tetapi tetap berbasis pada pengamatan yang mendalam,” tulis majalah Time Asia. Sementara itu, Far Eastern Economic Review menyebut buku Ziv, ”Berhasil memadukan gambaran tentang karakter sebuah Ibu Kota negara dengan format baru gaya penulisan pop-art.”

Gambaran tentang Indonesia dilengkapi Equinox dengan penerbitan kembali buku-buku yang tidak lagi dicetak, tetapi memiliki arti penting dalam pembentukan pemahaman tentang Indonesia. Terdapat 16 judul yang telah terbit dan dikategorikan sebagai Classics Indonesia. Sebagian besar di antaranya pernah diterbitkan oleh Cornell University, AS, seperti buku Language and Power dari Benedict Anderson yang pernah terbit tahun 1990, Army and Politics buah pena Harold Crouch dan terbit pertama kali tahun 1978 serta pernah dilarang beredar di sini, ataupun buku Villages in Indonesia karya Koentjaraningrat yang pernah terbit tahun 1967.

Dalam peluncuran tujuh judul seri Classics Indonesia pada Maret 2007, salah satu buku, yaitu The Rise of Indonesian Communism karya Ruth T McVey, dicekal oleh Bea dan Cukai. ”Buku itu dicetak di luar negeri. Ketika dibawa masuk ke Indonesia, ditahan oleh Bea dan Cukai. Kurang jelas alasannya. Sampai saat ini tidak ada yang memberi tahu saya kenapa buku itu tidak bisa keluar dari Bea dan Cukai,” jelas Mark Hanusz.

Ketika diajukan kemungkinan komunisme sebagai alasan pencekalan, ia menjawab sambil menunjukkan keheranannya, ”Buku itu adalah buku sejarah, bukan buku yang mempromosikan ideologi komunisme. Dan semua orang sudah tahu bahwa memang dahulu di Indonesia ada partai komunis yang besar sekali. Pada saat peluncuran itu Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan bahwa buku itu boleh beredar di sini.”

Margin kecil

Sebagai penerbit berbahasa Inggris yang mengkhususkan diri pada buku-buku mengenai Indonesia, Equinox mendistribusikan sebagian besar buku-bukunya keluar Indonesia. Harga banderolnya pun dipasang sesuai standar pasar dunia, mulai dari 8 dollar AS hingga 75 dollar AS. ”Penerbit buku Indonesia yang agresif sekali adalah ISEAS, sementara Oxford Asia sudah tutup dan penerbit lainnya tidak banyak,” jelasnya lagi. Dengan kata lain, di dalam pasar buku Indonesia di dunia, Equinox hampir-hampir tidak memiliki saingan.

Hingga kini buku Equinox yang cukup banyak terjual adalah novel karya Pramoedya Ananta Toer yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Tales from Djakarta sekitar 4.000 eksemplar. Buku lainnya, Jakarta Inside Out, terjual 3.000 eksemplar dalam kurun waktu empat bulan. ”Awalnya kami mencetak di luar negeri, yaitu di AS dan Inggris. Sekarang semua buku kami cetak di sini dan Equinox sudah mengeluarkan banyak buku. Jadi bisnis ini sudah lumayan,” paparnya tanpa bersedia menyebutkan omzet yang didapat setiap tahun.

Meskipun demikian, Equinox memiliki komitmen lain, yaitu turut melestarikan lingkungan hidup, terutama hutan Indonesia. Oleh karena itu, sejak awal penerbitan buku seri Classics Indonesia, Equinox menggunakan kertas daur ulang yang diimpor dari Denmark. ”Ongkosnya memang lebih mahal sehingga margin profit kecil, but it’s good for the environment,” ujarnya.

Untuk menyiasati ongkos yang mahal tersebut, Equinox menerapkan sistem print on demand (POD), yaitu mencetak sesuai permintaan. Hal ini akan menghindari buku dengan ongkos produksi lebih mahal menumpuk di gudang. Hingga saat ini buku Java in A Time of Revolution karya Ben Anderson merupakan buku dari kategori ini yang paling banyak diminati.

* Digunting dari Harian Kompas Edisi Senin, 12 Mei 2008 | 01:13 WIB

Taman Bacaan Kurang Optimal

Taman bacaan masyarakat yang ada selama ini masih kurang optimal dikembangkan. Belakangan, anggaran pengembangan taman bacaan masyarakat juga terpangkas seiring dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2008.

Padahal, taman bacaan masyarakat berpotensi memberdayakan komunitas. Berawal dari upaya memperkenalkan bacaan ke masyarakat sekitarnya, taman bacaan dapat berkembang menjadi wadah aktivitas di komunitas.

Seperti diwartakan sebelumnya, penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah yang semula dianggarkan sekitar Rp 41 miliar kini terpotong separuhnya. Dana tersebut untuk bantuan rintisan dan penguatan taman bacaan masyarakat di 33 provinsi dengan target awal sekitar 2.250 lembaga. Adapun anggaran pengadaan sebanyak 143 taman bacaan masyarakat layanan khusus bersifat mobile atau bergerak tidak jadi dilaksanakan lantaran anggarannya sebesar Rp 46 miliar terpangkas seluruhnya.

Hari Buku Dunia

Dalam peringatan World Book Day atau Hari Buku Dunia 2008 yang dibuka pada Rabu (23/4), sejumlah taman bacaan masyarakat ikut ambil bagian dalam memperkenalkan arti penting membaca dan kehadiran taman bacaan masyarakat. Perayaan Hari Buku Dunia berpusat di Museum Bank Mandiri, Kota, Jakarta, dan akan berlangsung pada 23-27 April 2008.

Pendiri taman bacaan masyarakat Arjasari yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus Munawar, mengatakan, kendala pendanaan menjadi persoalan umum bagi taman bacaan masyarakat. Pendiri taman bacaan umumnya membangun taman bacaan masyarakat dengan dana swadaya. ”Kami biasanya berburu ke tempat penjualan buku murah atau ke penerbit,” ujarnya.

Menurut Agus, minat baca masyarakat sebetulnya tinggi. Hanya saja, tidak semua orang sanggup membeli buku yang saat ini harganya masih terbilang mahal.

Hal senada diungkapkan pendiri taman bacaan Mutiara Ilmu, Kabupaten Bekasi, Soimah. Untuk mengelola taman bacaannya, dia mengeluarkan dana pribadi. ”Saya tidak menyesal mengeluarkan dana sendiri, yang penting taman bacaannya berjalan,” ujarnya.

Edi Dimyati, salah satu pendiri taman bacaan Kuartet Cibubur, Jakarta Timur, mengatakan, taman bacaannya tidak sekadar menjadi tempat membaca. Setiap akhir pekan diselenggarakan kegiatan yang bersifat edukatif, seperti permainan, menggambar, menonton film edukatif, dan berkunjung ke museum.

* Digunting dari Harian Kompas, 24 April 2008

Riwayat Percetakan Arnoldus Ende

Penderitaan, kemiskinan, kemelaratan—juga keterbelakangan—merupakan cap yang sampai kini masih melekat pada wilayah Indonesia bagian timur, seperti Pulau Flores dan daerah lainnya di Nusa Tenggara Timur.

Namun, itu bukan akhir harapan. Percetakan Arnoldus Ende di Kota Ende, yang merupakan percetakan pertama di Pulau Flores, bisa membuktikannya.

Percetakan yang berdiri 80 tahun lalu, tepatnya pada 1926, merupakan unit perusahaan PT Arnoldus Nusa Indah (PT ANI) yang sampai sekarang tetap berkibar. Bahkan, percetakan ini terus berkembang dengan segala tantangan dan tingkat kompetisi yang makin berat.

Di satu sisi, percetakan ini juga mengemban misi membantu pewartaan gereja lokal di Flores. Akan tetapi, publikasi umum—termasuk buku-buku pendidikan dan filsafat—merupakan ranah penerbitan yang banyak ditopang tenaga-tenaga ahli rohaniwan itu. Dengan demikian, Percetakan Arnoldus juga berkembang bukan semata-mata menjalankan usaha bisnis, tetapi juga pendidikan dan kerohanian.

“Kendala yang kami hadapi cukup berat, yakni masalah sumber daya manusia dan ketertinggalan dalam hal teknologi,” kata Koordinator Divisi Percetakan Arnoldus Ende, Bruder Yakobus Pajo SVD.

Jumlah karyawan percetakan di Jalan Katedral No 5, Ende, ini semula hanya 20 orang, kini sudah menjadi 65 orang. Jumlah ini sudah berkurang beberapa orang karena ada yang dipindah ke unit perusahaan lain, atau telah memasuki masa pensiun.

Percetakan Arnoldus merupakan salah unit usaha PT ANI. Unit usaha yang lain, yaitu Toko Buku dan Penerbit Nusa Indah, harian Flores Pos, bengkel kayu dan besi, serta sebuah sanggar rekaman lagu. Dengan segala keterbatasan peralatan percetakan dan SDM, beban percetakan juga tak ringan. Apalagi terkait perubahan struktur perusahaan yang dilakukan pada Oktober 2005.

Perubahan struktur yang dimaksud berupa penggabungan semua unit usaha dalam satu garis komando. Konsekuensinya, unit yang “basah” akan membantu kelangsungan unit yang “kering”. “Dari sekian unit, yang menerima order secara kontinu dan relatif besar dalam hal pemasukan adalah percetakan dan bengkel kayu,” ujarnya.

Percetakan Arnoldus kini telah membuka cabang di Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat) dan Lewoleba (Kabupaten Lembata), serta di Kota Kupang. Percetakan di tingkat cabang hanya melayani bidang pekerjaan kecil, seperti penjilidan serta fotokopi. Pesanan dengan oplah besar akan ditangani di Ende.

Pesaing

Di sisi lain, dengan mulai masuknya pesaing di wilayah NTT, Bruder Pajo menyatakan hal ini bukan menjadi petaka, melainkan justru pemicu untuk terus meningkatkan kualitas, kreatif, dan inovatif.

Percetakan yang berdiri di NTT umumnya hanya memasang nama atau bendera, sementara untuk produksi mereka masih bekerja sama dengan percetakan besar di Jawa. Hal ini tentu akan berdampak pada harga, sehingga pesaing demikian tak terlalu menakutkan bagi Percetakan Arnoldus.

Meski harga cetak penerbit yang “berafiliasi” ke percetakan di Jawa lebih murah, hal ini dapat disiasati dengan selisih harga tak terlalu besar, jaminan kualitas yang tak mengecewakan, serta order diselesaikan dalam waktu cepat.

“Kami bisa menyiasatinya dengan mengambil keuntungan sedikit saja, sebab tak dapat dimungkiri untuk bahan baku kami harus mengambil dari Jawa. Sementara percetakan di Jawa tanpa harus mengeluarkan ongkos ekspedisi, karena bisa mendapatkan bahan di tempat. Tapi, jangan lupa, terkadang tak disadari oleh pemesan, mereka bisa mengeluarkan biaya yang tak terduga. Misalkan, kalau ada masalah dalam percetakan di Jawa, atau harus mengalami perubahan, bukankah pemesan akan menghubungi percetakan itu? Biaya interlokal, kan, besar,” kata bruder yang pernah ditugaskan di Australia ini.

Selain menerima order dari swasta, Percetakan Arnoldus juga banyak menerima pesanan dari dari BUMN, serta pemerintah daerah di Flores. Order dari pemda biasanya dari dinas pendidikan, dinas pendapatan daerah, serta rumah sakit umum daerah (RSUD). Namun, order terbanyak percetakan ini menyangkut buku-buku rohani.

Selain itu, percetakan ini juga bekerja sama dengan PLN Cabang Flores Bagian Timur, serta BNI Cabang Flores Bagian Barat dan Timur. Pada Pemilu 2005, percetakan ini juga melayani pesanan dari komisi pemilihan umum daerah (KPUD) untuk pencetakan surat suara. Surat suara itu untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ngada dan Manggarai Barat.

“Dengan demikian, peluang di bidang percetakan masih tetap terbuka lebar. Tinggal bagaimana membaca peluang tersebut dan meraihnya. Tenaga pemasaran memang harus kuat dan jeli,” katanya.

Nama Arnoldus

Nama Arnoldus mengambil nama dari Beato Arnoldus Janssen, pendiri ordo SVD (Societas Verbi Divine). Pemilihan nama Arnoldus dijadikan sebagai pelindung percetakan ini. Cetakan pertama pada 21 Juni 1926 berupa buku doa yang disusun dalam bahasa Melayu. Buku itu berjudul Sende Aus yang artinya Utuslah.

Pemrakarsa pendirian percetakan adalah Pater Petrus Noyen SVD, yang merupakan pretek apostolik pertama di wilayah Nusa Tenggara. Pater Noyen kala itu didukung oleh Pater Frans D Lange SVD.

Beroperasinya Percetakan Arnoldus pada waktu itu juga tak lepas dari bantuan Percetakan St Mikael di Steyl, Jerman. Mesin cetak dari Steyl tiba di Pelabuhan Ende pada April 1926. Satu bulan kemudian, dua pekerja yang bertugas sebagai tenaga pencetak di bawah pimpinan Bruder Viatori dari Shanghai tiba di Ende.

Mesin-mesin yang dikirim pada saat itu antara lain mesin cetak Boston, lalu masing-masing satu mesin susun tipograf, segel pres, mesin jilid kawat, dan mesin potong kertas.

Berikutnya, tercatat dalam kurun waktu 1947-1954 juga didatangkan satu mesin susun linotype, satu mesin perforasi, dan mesin jahit penjilidan. Lalu, pada tahun 1974, percetakan ini juga melakukan modernisasi dengan mendatangkan dua unit mesin ofset.

“Mesin yang kami pakai ada yang dari Jerman, Jepang, dan pernah Cekoslowakia. Bahkan, sampai sekarang ada satu unit yang masih digunakan, yaitu mesin cetak yang pernah digunakan Harian Kompas. Kendala yang kami hadapi soal teknologi, mesin percetakan biasanya mesti diganti setiap sekitar tiga tahun. Tapi, karena keterbatasan modal, kami menggantinya lebih lama, paling tidak sampai lima tahun baru ganti,” tutur Pajo.

Bruder Pajo, yang juga pernah ditugaskan di Papua Niugini (1998), mengungkapkan bahwa tahun lalu Percetakan Arnoldus baru membeli mesin dari Jepang seharga Rp 500 juta serta tiga unit mesin cetak warna seharga Rp 1 miliar. Adapun omzet Percetakan Arnoldus dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mencapai sekitar Rp 1 miliar per tahun.

“Tetapi, alat-alat yang baru kami beli itu sebenarnya masih tertinggal juga jika dibandingkan dengan teknologi percetakan di Jawa yang sudah mampu mencetak empat warna sekali kerja. Sedangkan yang kami miliki saat ini baru dua warna,” ungkapnya.

Kendala lain yang dihadapi percetakan ini menyangkut SDM. Menurut Bruder Pajo, tenaga kerja percetakan di Flores tidak siap pakai. Dia mencontohkan, lulusan SMK di Ende belum ada yang memiliki spesifikasi di bidang grafika.

“Kalau di Jawa tak susah mencari tenaga grafika. Seperti di Jakarta ada SMK Budi Mulia. Dengan demikian, kalau kami merekrut tenaga teknik lokal harus dididik lagi. Ini jelas membutuhkan waktu. Tetapi, bagaimanapun harus kami lakukan, sebab sesuai misi awal, antara lain adalah sebagai bentuk tanggung jawab sosial memberdayakan masyarakat Flores yang tertinggal,” ujar bruder yang pernah menjabat Wakil Manajer Percetakan Arnoldus Ende.

Adapun untuk mengejar ketertinggalan teknologi, salah satu upaya yang sedang dipikirkan adalah pembelian mesin berteknologi baru dengan bantuan modal dari bank.

“Tetapi, upaya ini masih kami pertimbangkan secara hati-hati. Memang sudah ada pembahasan dengan pihak bank. Namun, dengan pinjaman yang besar, maka dituntut konsekuensi kerja lebih keras untuk dapat mengembalikan pinjaman. Lagi pula, yang menjadi kendala saat ini adalah mental dan budaya kerja karyawan belum siap,” ujar Direktur Utama PT ANI, Bruder Gerinus Sanda SVD.

* Digunting dari Harian Kompas Edisi 23 November 2006

Muhidin, Geertz, dan Kiai Yazid

Sudah dua kali Muhidin M. Dahlan membuat catatan tentang Kediri di rubrik ini. Yakni, tentang buruknya manajemen perpustakaan daerah yang dikelola pemerintah. Pertama, perpustakaan di Kota Kediri yang untuk masuk saja anak kecil dibuat ketakutan –karena ada dua patung hitam besar di lantai dasarnya yang gelap (JP, 9/7/2006). Kedua, perpustakaan Kabupaten Kediri di Pare yang petugasnya pun tak kenal siapa itu Clifford Geertz, antropolog yang berjasa menginternasionalisasikan Pare dengan sebutan Mojokuto (JP, 16/9/2007).>>perpustakaan

Tak Ada Clifford Geertz di (Perpus) Pare

Siapa akademisi yang bergelut di bidang sosial dan antropologi yang tak kenal dengan sepotong nama: Clifford Geertz (Lahir: San Francisco, 23 Agustus 1926). Siapa pula yang tak kenal dengan generalisasi antropologisnya yang nyaris klasik tentang (pemeluk) agama di Jawa: Santri, Abangan, dan Priyayi dalam karyanya The Religion of Java? Saya berani bertaruh mencari orang yang tahu nama ini saja di jantung kota Pare–Geertz menyebutnya Mojokuto–ibarat mencari seekor kutu di dalam lumbung. Padahal jasa Geertz memperkenalkan nama kota ini ke jantung universitas-universitas Eropa dan Amerika—khususnya yang mengkaji hal-ihwal spiritualitas masyarakat Jawa—bukanlah sepele.>>esai

Penerbit Ombak: Menunggang Gelombang Amnesia Sejarah

Oleh Fadila Fikriani Armadita

Sejarah Indonesia silang sengkarut. Banyak yang dismbunyikan, banyak pula yang tak sesuai dengan fakta. Kabur, tak jelas barang bukti banyak disembunyikan. Demi egoisme kalangan kebenaran digadai. Semua demi satu kata tahta!

Sekian tahun tersembunyi, tak ada yang berani mengungkap. Bukan karena tak tahu tapi karena takut. Setelah runtuh semua terungkap bahkan sampai riak-riak kecil yang tak banyak orang tahu. Mereka yang selama ini bungkam angkat bicara, demikian lancar melesat begitu saja kata-kata yang dipunyainya seolah tanpa beban dan hambatan.

Kontroversi ada sejak dulu, bahkan ketika para pemuda mulai bangkit untuk bergerak. Gejolak 1965 menambah daftar panjang kontroversi sejarah Indonesia, yang terus menjadi perdebatan, Banyak yang menjadi pertanyaan dan belum terungkap, betulkan PKI adalah dalang dari gerakan yang menewaskan 6 Jenderal itu. Benarkah Suharto menggelapkan Supersemar? Betulkan ada kekejaman terhadap PKI, pembantaian besar-besaran, asal tangkap kadang terjadi, orang yang tak terlibat ditangkap dan diasingkan.

Tak heran buku yang menerakan kesaksian dari mereka yang bungkam tentang gejolak 1965 laris manis, diserbu pembaca. Tak banyak orang mau ambil peduli dengan penerbitan buku-buku itu. Tak ayal rasa takut masih menghantui benak mereka.

Ombak, rumah penerbitan yang mengambil jargon Mata Air Inspirasi, salah satu penerbit muda yang terus menjaga idelismenya di tengah penerbit yang menyesuaikan tuntutan pasar yang tekadang penerbitan lebih mementingkan kepentingan pasar ketimbang nilai idealisme yang diusung.

Tahun 2003, sekelompok pemuda yang dikomandani oleh M Nursam bersepakat untuk mendirikan sebuah rumah penerbitan yang konsen berbicara ihwal peristiwa 1965, buku-buku sejarah yang selama ini banyak menimbulkan tanda tanya, juga sastra dan kebudayaan yang tak jarang menimbulkan polemik. Buku-buku yang menjadikan sejarah sebagai wacana intelektual, bukan sekadar simbol. Kalau sejarah sebagai simbol, biarlah digarap oleh mereka yang menerbitkan buku ajar sejarah di sekolah. Tak heran ketika nilai idealisme lebih ke depankan ketimbang menuruti permintaan pasar.

Penerbit yang bermarkas di bilangan Nogotirto Yogyakarta ini telah menerbitkan puluhan judul buku terutama buku sejarah 1965 yang selama ini dibutakan oleh pemerintah orde baru. Sebut saja Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia (Asvi Warman Adam), Menggugat Historiografi Indonesia (B Purwanto), Mendobrak Penjara Rezim Orde Baru (Adam Soepardjan), Apakah Soekarno Terlibat G 30 S? (Kerstin Beise), Mendobrak Kekuasaan: Turba Lekra di Klaten (JJ Kusni), Membela Martabat Indonesia (JJ Kusni), Titik-titik Kisar di Perjalananku (Otobiografi Syafii Maarif), Raja, Priyayi, dan Kawula (Kuntowijoyo).

Buku terakhir yang diselesaikan Kuntowijoyo sebelum maut menjemput juga diterbitkan oleh Ombak dengan judul Peran Borjuasi dalam Transformasi Eropa, yang tak lain adalah skripsi yang ditulis oleh Sang Begawan pada tahun 1963. Terakhir, Seabad Kontroversi Sejarah, Perempuan dalam Kehidupan Soekarno: Biografi Inggid Garnasih, dan Istri-Istri Soekarno menjadi pilihan Ombak untuk melihat sisi lain sejarah Indonesia.

Pada ranah sastra ada Derak-Derak (novel Zoya Herawati), Kemerdekaan Di Mulai dari Lidah (novel AD Donggo), Bercermin di Muka Kaca (Basuki Resobowo), dan Sansana Anak Naga dan Tahun-Tahun Pembunuhan (puisi JJ Kusni).

Penerbitan yang dipimpin oleh alumnus Sejarah UGM ini tak mau begitu saja menuruti permintaan pasar, atau mengikuti arus, terkena hasut, atau propaganda yang ditebarkan oleh pemerintah orde baru dan mereka yang pro kepada penguasa. Ombak terus bertahan pada idealisme yang digaungkan sejak awal didirikan awal 2003 lalu. Mengungkap yang tersembunyi, membuka tabir kelam sejarah Indonesia tahun 1965. Mengkritisinya bukan mencaci apa yang diselewengkan dalam rentetan panjang sejarah Indonesia.

Hadirnya buku-buku prahara ’65 ini merupakan ikhtiar pelurusan atas pembengkokan kelampauan yang dilakukan Orde Baru. Paling tidak, ada bacaan sejarah alternatif dan wacana tanding atas apa yang disebut “sejarah senyap”. Dan kita tahu sampai hari ini usaha “bersih-bersih sejarah” itu belum juga tuntas benar dilakukan. Idealisme terus dijaga bertahun-tahun tak peduli buku yang diterbitkan diterima pasar atau tidak, laku atau tidak.

Lihatlah, buku-buku ajar sekolah khususnya sejarah tidak jauh berbeda, dari jaman ordebaru dulu, tak ayal kontroversi pun banyak terjadi. Guru tak berani menyajikan tandingan entah karena alasan takut ataupun karena tidak tahu. Karya-karya sastrawan yang dicap komunis belum bisa masuk dalam daftar bacaan wajib di sekolah.

Karena itu, melawan amnesia sejarah dengan buku tampaknya masih jadi kerja besar yang harus terus digelorakan. Dan perlawanan ini mengandaikan cadangan kesabaran dan stok idealisme yang memadai. Bukankah data hatus dilawan dengan data, bukan dengan tindakan anarkis atau perlawanan.

Ya, menerbitkan pustaka ’65 memang sebuah pilihan yang berani. Suatu idealisme yang langka. Penerbit pengusung bendera “sejarah senyap” ini bukannya tak sadar bahwa pustaka ’65 mereka bakal disambut pasar dengan dingin karena kata orang, “temanya lawas, (telah) kehilangan momentum, serta nggak gaul”. Tapi bukankah harus ada yang memilih. Harus ada yang berkorban dan terus nyalakan cita-cita serta harapan agar langit historiografi Indonesia tak selalu digelungi gumpalan awan hitam kebohongan.

Penerbit Komunitas Bambu: Kembali ke Kampoeng Batavia

Oleh Fadila Fikriani Armadita

Awal Mei 1998 bulan dan tahun yang sama dengan runtuhnya rezim orde baru . Sekelompok anak muda berstatus mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berkumpul, berdiskusi tentang apa saja mulai dari sajak sampai hasil penelitian. Bermula dari itulah kelompok diskusi yang dinamakan Komunitas Bambu ingin dikenal khalayak, yah eksistensi diri dengan melebarkan sayap. Dibangunlah divisi penerbitan Komunitas Bambu yang kelak mempublikasikan hasil diskusi, penelitian, ataupun karya anggota komunitas bambu. Bukan itu saja diskusi juga membuka kesempatan bagi anggota Komunitas Bambu untuk bermain-main di bidang sastra, sejarah, filsafat, dan juga psikologi.

Tak sembarangan hasil penelitian Komunitas Bambu. Salah satunya tentang Biografi Soeharto, mantan penguasa negeri ini, yang ditulis oleh Bagus Takwin. Juga penelitian yang dilakukan oleh Keith Foulcher, terkait dengan rekayasa sejarah sumpah pemuda.

Meluncurlah Komunitas Bambu dalam kancah dunia buku. Sejarah dan sastra menjadi prioritas utama, tema-tema yang belum banyak dilirik penerbit kebanyakan. Pasar menjadi pilihan berikutnya, prioritas utama adalah naskah yang memiliki kesegaran baru dalam dunia buku, tak heran naskah yang terpinggirkan terkadang menjadi pilihan Komunitas Bambu.

Setiap tahu, digelarlah sidang redaksi Komunitas Bambu. Dari sanalah kemudian ditentukan tema apa saja yang akan diangkat. Setelah semua siap, melangkahlah mereka keluar kantor redaksi untuk mencari penulis yang sesuai dengan tema. Mera juga mulai bergerak mencari editor yang baik untuk membuat semacam rampai dengan mengkompilasi tulisan-tulisan yang fundamental sesuai tema yang diinginkan. Dalam menentukan ide mereka tak main-main terkadang mereka berdiskusi dengan orang-orang yang cukup kompeten dengan tema yang mereka angkat.

Sitor Situmorang, salah satu penulis pilihan Komunitas Bambu. Delapan buku Sitor diterbitkan oleh Komunitas Bambu baik sajak maupun cerita pendek Sitor. Komunitas Bambu pun mengusahakan buku-buku Sitor diterbitkan dalam pelbagai bahasa. Tiga bahasa sudah buku Sitor diterbitkan Perancis, Belanda, dan Italia.

Bukan tanpa alasan Komunitas Bambu memilih Sitor Situmorang. Penerbitan sajak-sajak Sitor sejak 1948 – 2006 yang mencapai lebih dari 1000 halaman juga kumpulan lengkap cerpennya menurut Komunitas Bambu bukan saja penting untuk memahami perkembangan sejarah sastra Indonesia, sekaligus juga menjernihkan pandangan kita akan kepengarangannnya. Lebih jauh lagi kumpulan itu juga akan memberikan kita semacam panduan atau mistar pengukur arti dan nilai sesuatu yang disebut “pencapaian sastra” dalam perjalanan sejarah sastra modern Indonesia.

Bukan saja ihwal sastra yang mereka perdebatkan dalam buku. Sejarah tak ketinggalan turut dirambah. Tema alternatif juga sensitif menjadi pilihan Komunitas Bambu untuk menerbitkan buku-buku sejarah. Komunitas Bambu mencoba merambah wilayah yang banyak belum tersentuh dalam peta historiografi Indonesia selain buku-buku sejarah lokal Jakarta yang tak mereka lewati.

Komunitas Bambu pun melebarkan sayapnya lagi. Sayapnya ini khusus berbicara tentang kebudayaan Jakarta, mereka menamakannya Masup Jakarta, asal tentang Jakarta akan menjadi pertimbangan, bukan Jakarta tidak masup dalam kriteria. Untuk naskah seperti inilah Komunitas Bambu harus rela ‘Pasang Badan’ banting tulang mencari lembaga yang bersedia menyediakan dana.

Setelah empat tahun berkibar di dunia pernerbitan, baru tahun lalu Komunitas Bambu mempunyai buku-buku best seller, buku yang berjudul Orang Indonesia di Kamp Nazi: Otobiografi Parlindungan Lubis., tercatat toko buku Gramedia memeasan 150 eksemplar buku sebuah angka yang tak biasa dipesan Gramedia, angka penjualannya pun tak jauh berbeda dari angka pesanan.

Empat warsa pertama dari terbentuknya Komunitas Bambu mengonsentrasikan diri pada sebuah komunitas tak ambil peduli dengan tetek bengek urusan administrasi atawa marketing. Kurunwaktu terakhir pimpinan Kominits Bambu sadar bahwa banyak penerbit independen yang tumbang lantaran tak dimanage secara baik, adminitrasi yang kocar-kacir juga menjadi kendala dari penerbit independen. Tak jarang Komunitas Bambu mendapat tawaran berupa dana dengan jumlah yang cukup menggiurkan, selama itu sesuai dengan jalan yang ditempuh Komunitas bambu, itu bukan hambatan bagi mereka. Asal masih jelas juntrungannya mereka menerima dengan tangan terbuka. Paling utama adalah tim redaksi yang kokoh juga konsekuen dan jeli untuk konsekuen dengan tema sejarah dan sastra.

Tak jarang buku-buku Komunitas Bambu dibedah atau menjadi bahan diskusi atau bahan kajian beberapa kalangan yang terkait dengan dunia intelektual. Itu merupakan salah satu bentuk apresiai masyarakat terhadap buku-buku Komunitas Bambu, meski respon yang didapat cukup masif bukan berarti itu berkorelasi dengan pembelian buku-buku di pasar oleh masyarakat.

Bisakah Perpustakaan Umum Menjadi Ruang Publik?

Oleh: Putu Laxman Pendit

Bagi pemikir Jurgen Habermas, sebuah “ruang publik” (public sphere) secara sederhana adalah “ruang penciptaan opini non-pemerintah” (sphere of non-governmental opinion-making) – sebuah ruang abstrak maupun ruang fisik yang menjadi ajang pembentukan pendapat anggota-anggota masyarakat di luar kendali pemerintah. Secara sederhana pula, konsep “ruang publik” ini menganggap bahwa pemerintah (baik dalam bentuk pelaksana negara modern maupun dalam wujud raja atau kaisar) bukan satu-satunya pihak yang dapat memonopoli kebenaran atau pengambilan keputusan. Secara idealnya, sebuah masyarakat memiliki hak dan kemampuan untuk berdebat, bersepakat, dan berkeputusan tentang hal-hal penting yang menyangkut diri mereka. Pemerintah lalu tinggal melaksanakan saja keputusan masyarakat tersebut.

Dilihat dari namanya, kita dapat beranggapan bahwa “perpustakaan umum” adalah salah satu bentuk ideal dari ruang publik yang dimaksud Habermas di atas. Bayangkan saja, ada sebuah ruang fisik, sebuah bangunan perpustakaan lumayan megah, yang terbuka untuk umum, dan menjadi tempat bagi semua orang untuk membaca, berdiskusi, dan mengambil keputusan tentang berbagai hal. Di dalam perpustakaan umum tersedia berbagai bacaan yang dibutuhkan orang banyak dari berbagai lapisan, tanpa mengenal latarbelakang.

Kenyataannya, di Indonesia Perpustakaan Umum pertama-tama adalah “lembaga pemerintah”, dan sama sekali bukan tempat populer bagi anggota masyarakat untuk mendiskusikan hal-hal penting dalam hidup mereka. Terpenting lagi, Perpustakaan Umum di Indonesia sama sekali tidak berkaitan dengan “opini non-pemerintah”. Sulit membayangkan pegawai-pegawai negeri yang mengelola perpustakaan umum itu memiliki visi dan misi non-pemerintah. Apalagi kemudian mereka juga tidak sepenuhnya melaksanakan fungsi-fungsi pustakawan, melainkan lebih sebagai administrator atau birokrat.

Kalau memang Perpustakaan Umum di Indonesia bukan ruang publik, maka pertanyaan sederhananya adalah: ruang apakah sebenarnya ia? Mengapa kata “umum” yang melekat di nama institusi ini tidak sertamerta dapat diartikan sebagai “publik” dalam pemikiran Habermas? Coba kita letakkan perpustakaan umum Indonesia dalam konteks kebudayaan dan mari kita periksa sejarah perkembangannya. Mungkin kita dapat jawab pertanyaan ini.

Kita asumsikan bahwa perpustakaan umum biar bagaimanapun mengandung pengetahuan-pengetahuan yang dapat (boleh) dimanfaatkan oleh siapa pun juga yang hendak berkunjung. Ini asumsi dasar saja, dan belum tentu benar-benar terjadi. Kebanyakan perpustakaan umum di Indonesia tidak terlalu populer untuk semua lapisan, sehingga mungkin lebih mirip institusi elit atau institusi untuk anggota kelas tertentu di masyarakat. Untuk memudahkan pembahasan, kita anggap saja perpustakaan umum mengandung pengetahuan untuk umum. Sekarang, mari kita periksa bagaimana kebudayaan Indonesia memandang pengetahuan.

Menurut Kuntowijoyo (1987) Indonesia mengenal adanya dualisme dalam sistem pengetahuan masyarakatnya. la mengambil contoh masyarakat Jawa di jaman kerajaan dan memperlihatkan betapa ada dua kubu sehubungan dengan penyebaran pengetahuan dan sosialisasinya. Kubu pertama adalah istana yang menjadi produsen pengetahuan untuk masyarakat luas di luar kraton. Mesin produksi pengetahuan ini digerakkan antara lain oleh para pujangga kraton, abdi dalem dalang atau abdi dalem juru sungging, dan merupakan pengesahan kraton sebagai pusat kebudayaan. Kalau pun kemudian muncul pesantren dan perguruan, maka keduanya tidak bisa menandingi kekuasaan kraton waktu itu.

Sementara itu, desa merupakan kubu lain yang juga memproduksi pengetahuan dengan cara mereka sendiri, tetapi yang harus menerima pengetahuan dari kubu pertama, atau dari dua sumber lainnya di atas. Sebagai produsen, kraton juga memproduksi buku dan bentuk-bentuk dokumentalis lainnya walaupun dengan teknologi yang sangat sederhana. Harus pula segera dicatat di sini, buku-buku dan dokumen itu juga disimpan dalam bentuk perpustakaan, misalnya Radyo Pustoko yang terkenal itu. Kubu kedua, atau desa dan masyarakat luas, tampaknya tidak punya bentuk-bentuk penyimpanan buku dan dokumen, tetapi mempunyai tradisi mengkonsumsi buku lewat lapisan literati yang ada di masyarakat desa (dilanjutkan dalam bentuk macopat di Jawa, atau mebasan di Bali). Bahwa kemudian masing-masing literati memelihara koleksi mereka, bisa jadi adalah trend yang tidak dicatat oleh sejarah.

Ketika kemudian kerajaan-kerajaan mengalami kemunduran, produksi pengetahuan ikut terhenti dan hubungan “kraton-desa” terputus sudah. Sebagai pengganti kraton, muncul golongan baru dalam masyarakat yang memproduksi pengetahuan, kali ini bahkan dengan bantuan mesin-mesin cetak. Tetapi patut segera dicatat di sini bahwa pengetahuan yang diproduksi tersebut sebagian besarnya melanjutkan produksi kraton yaitu pengetahuan humaniora dan kesenian (yang oleh Alisyahbana dikelompokkan kepada aspek ekspresif). Sementara itu, di desa-desa terus berlangsung penyebaran pengetahuan dengan cara lama, karena karya-karya baru tersebut tidak sepenuhnya diterima di desa-desa. Pesantren dan perguruan juga melanjutkan tradisi mereka berhubungan dengan desa-desa lewat caranya masing-masing.

Kita bisa melihat, walau bagaimana pun selalu ada pola yang sama, yaitu: kaum elit berupaya memompakan pengetahuan ke desa-desa. Di jaman kolonial, pola ini sangat sistematis dijalankan oleh penguasa Belanda. Indonesia di jaman kolonial ikut terlanda gerakan penyebaran tulisan kaum intelektual Jawa. Kaum ini direkrut oleh apa yang disebut Kuntowijoyo sebagai “usaha kapitalistik di bidang penerbitan”. Tulisan mereka menyebar lewat sebuah “pasar” yang diciptakan oleh pemerintah Belanda untuk buku-buku berisi karya-karya orang Jawa. Usaha kolonial yang sebagian besar dikelola swasta ini mendapat dukungan dari para penulis yang saat itu sedang melepaskan diri dari belenggu kraton.

Penyebaran pengetahuan ala kolonial ini tidaklah merata, dan justru menimbulkan kesenjangan, sehingga muncullah fenomena cendekiawan kota, cendekiawan daerah dan cendekiawan pedesaan (Bachtiar, 1983, 73-91). Cendekiawan kota, sebagaimana digambarkan Bachtiar, adalah produk dari berlanjutnya pendidikan kolonial Belanda (misalnya yang dimulai dengan School tot Opieideng van Indische Artsen, STOVIA, di Batavia). Mereka tinggal di kota-kota besar Indonesia dan memiliki komposisi yang agak rumit karena datang dari berbagai daerah dengan latarbelakang berbeda. Cendekiawan daerah muncul dalam bentuk penggerak pusat-pusat kebudayaan daerah, yang terutama mengkaji masalah-masalah kedaerahan. Mereka tidak selamanya “berpendidikan” dalam pengertian lulus dari sekolah tertentu, tetapi lebih merupakan para pemerhati yang didorong oleh rasa-rasa kedaerahan. Demikian pula kelompok cendekiawan pedesaan, yakni para “pemimpin-pemimpin tradisional” yang seringkali juga adalah pemimpin-pemimpin informal tetapi punya kapasitas sebagai pemimpin pendapat (opinion leader).

Dalam kondisi budaya seperti di atas lah perpustakaan dan kepustakawanan Indonesia coba ditumbuh-kembangkan. Persoalan yang dihadapi oleh dunia ilmu pengetahuan, pendidikan dan cendekiawan sebagaimana diuraikan di atas ikut mewarnai usaha pengembangan itu. Kita kini misalnya bisa melihat betapa perpustakaan di Indonesia seperti terletak di antara dua sisi yang saling berlawanan. Pada sisi yang satu terdapat elite yang merasa diri mereka adalah pelaku dan pembawa modernisasi, sedangkan pada sisi lain terdapat lapisan masyarakat dengan kebudayaan tradisionalnya. Celakanya, kedua sisi ini tampaknya tidak mempunyai acuan nilai yang jelas untuk pranata semacam perpustakaan. Para elite dan cendekiawan barangkali memerlukan sekali perpustakaan, tetapi mereka seperti tidak punya cukup kekuatan, dan barangkali juga kemauan, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan untuk landasan kepustakawanan di Indonesia.

Melihat kelahirannya, terutama kelahiran sistem perpustakaan umum, Indonesia pada awal kemerdekaan tampaknya tidak punya pilihan lain selain memakai pendekatan rekayasa sosial yang dipelopori pemerintah, karena pada saat merdeka hanya elite pemerintahlah yang cukup terdidik dan berpikiran modern. Apalagi tentunya waktu itu hanya pemerintahlah yang punya dana. Tidak pernah ada bukti bahwa hasrat mengembangkan perpustakaan datang dari “publik” pada umumnya. Apalagi, tidak ada bukti bahwa perpustakaan umum merupakan “ruang publik” yang dapat mencermati dan mengritik kerja pemerintah. Sebaliknya, terdapat banyak bukti bahwa rekayasa sosial untuk memperkenalkan perpustakaan di Indonesia memakai model rekayasa modernisasi model kolonial.

Perpustakaan umum tidak hanya merupakan intervensi pemerintah dalam pembangunan fisik gedung perpustakaan (yang memang tidak bisa dilakukan pihak lain), tetapi juga berkembang menjadi intervensi dalam segala pola pengembangan perpustakaan. Pada awalnya, intervensi ini tampaknya dijustifikasi oleh maksud pemerintah untuk mengangkat tingkat meiek huruf dari hanya sekitar 10% di awal kemerdekaan menjadi sekitar 50% di awal tahun 60-an. Namun pada perkembangannya kemudian, intervensi ini mirip intervensi yang dilakukan pada umumnya di bidang pendidikan, yakni pemberian pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi daerah dengan tujuan-tujuan keseragaman nasional.
Dari gambaran-gambaran di atas, sulitlah lari dari kesimpulan bahwa perpustakaan umum di Indonesia sebenarnya adalah lembaga elit yang mencoba memompakan “pengetahuan yang sah” dari kaum elit ke rakyat jelata. Sekarang ini, pola yang sama muncul dalam bentuk semangat “mengembangkan minat baca” dan juga dalam bentuk aktivitas kaum elit (baik yang berduit maupun yang tidak) untuk membuat taman-taman bacaan “demi meningkatkan kehidupan orang banyak”.

BACAAN:

Bachtiar, Harsja W. (1983), “Kaum cendekiawan di Indonesia : suatu sketsa sosiologi” dalam Cendekiawan dan Politik, Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (ed.), Jakarta : LP3ES.

Kuntowijoyo (1987), Budaya dan Masyarakat, Yogyakarta : Tiara Wacana.

* Diunduh dari kepustakawanan.blogspot.com

Sumber foto depan: nikonians.org

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan