-->

Peristiwa Toggle

Sudah Tepat Dewan Buku Nasional Dibubarkan

JAKARTA — Media Indonesia 8 Januari 2015, menurunkan pendapat-pendapat mengiringi pembubaran Dewan Buku Nasional oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagai alternatif ketiadaan Dewan Buku itu maka Pemerintah dan DPR perlu menetapkan UU Perbukuan sebagai landasan hukum untuk mendorong sistem perbukuan yang baik dan mendorong minat baca masyarakat. Tugas dan fungsi Dewan Buku Nasional sebagai salah satu lembaga yang dibubarkan nantinya dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang membubarkan Dewan Buku Nasional. Keberadaan lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres No 110/1999 tentang Dewan Buku Nasional itu selama ini dipandang tidak efektif. “Tidak efektif karena mereka yang duduk di Dewan Buku kebanyakan mantan pejabat birokrasi yang tidak mengetahui perkembangan dan kebutuhan masyarakat tentang perbukuan,” kata Ketua Ikapi DKI Jakarta Afrizal Sinaro di Jakarta.

Selain itu, lanjut dia, keberadaan Dewan Buku tidak memiliki landasan hukum yang kuat lantaran UU Perbukuan belum juga disahkan. Presiden Jokowi sebelumnya, pada Desember 2014, mengeluarkan Perpres No 176/2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural. Dengan keluarnya perpres, 10 keppres yang mendasari pembentukan 10 lembaga itu tidak berlaku. Tugas dan fungsi Dewan Buku Nasional sebagai salah satu lembaga yang dibubarkan nantinya dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Adapun tugas dan fungsi Dewan Buku Nasional, yakni merumuskan kebijakan dan strategi dalam pengembangan perbukuan, mendorong minat dan kegemaran baca tulis masyarakat, serta mempersiapkan sumber daya manusia di bidang perbukuan.

Menurut Afrizal, tugas perumusan kebijakan dan strategi pengembangan perbukuan saat ini stagnan. Contohnya, baru sedikit buku Indonesia yang go international. Begitu pula dari sistem perbukuan, belum bisa mendorong minat dan kegemaran masyarakat Indonesia dalam membaca dan menulis. “Bahkan, masih ada sekolah yang tidak punya perpustakaan.” Untuk sumber daya manusia di bidang perbukuan pun bernasib serupa. Minimnya jumlah dan kurang kompetennya tenaga pustakawan jadi bukti konkret ketidaksiapan sumber daya manusia bidang perbukuan.

Ia mengusulkan pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Perbukuan jadi UU. Dengan begitu, tercipta sistem perbukuan yang baik dan menggerakan budaya membaca serta menulis di masyarakat. “Sebab untuk meningkatkan budaya literasi atau minat membaca memang butuh kebijakan yang legal, struktural, dan sistematis. Tidak sebatas pembentukan Dewan Buku Nasional,” tukas Afrizal. Langkah cepat Senada dengan itu, Kepala Perpustakaan Nasional Sri Sularsih mengakui kurang mengetahui lingkup tugas dan kinerja Dewan Buku Nasional selama ini.

“Kalau dari ide, Dewan Buku Nasional mestinya bagus. Namun, saya belum melihat efisiensi dan efektivitas DPN dalam memberi masukan kons truktif untuk mengembangkan perbukuan di Indonesia,” ujar Sularsih.

Berbeda dengan Afrizal dan Sri, pemerhati pendidikan Darmaningtyas menyayangkan pembubaran itu. Menurut dia, dengan pembubaran Dewan Buku Nasional, kini tidak ada lagi institusi yang bertanggung jawab terkait dengan kebijakan dan strategi dalam pengembangan perbukuan.

“Kalau diserahkan ke Kemendikbud, selama ini Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud hanya fokus mengurusi buku pelajaran dari TK-SMA. Bagaimana dengan buku umum lainnya?” Ia pun meminta Mendikbud Anies Baswedan segera mengambil langkah cepat untuk mengurusi kebijakan dan strategi dalam pengembangan perbukuan agar bangsa Indonesia tidak tertinggal jauh dari bangsa lain dalam hal budaya membaca.

Demikian guntingan berita dari Media Indonesia. Simak terus kronik buku yang dicatat dan disimpan di radio buku dan warung arsip.

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan