-->

Peristiwa Toggle

Saling Tuding Pemerintah dan Ikapi Soal Distribusi Buku Ajar K-13

JAKARTA — Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) pusat menjelaskan pihaknya tidak terlibat dalam proses percetakan hingga distribusi buku Kurikulum 2013. Karena itulah, tidak benar jika ada pemberitaan yang terkesan bahwa pihak penerbit yang tergabung dalam Ikapi turut berkontribusi terhadap keterlambatan penyaluran buku Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah.

“Pengerjaan buku dan distribusi buku kurikulum itu merupakan ranah percetakan, bukan ranah kami (penerbit).Buku Kurikulum 2013 ialah buku karangan serta rancangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” kata Ketua Umum Ikapi Pusat Lucya Andam Dewi kepada pers di Jakarta (12/09/2014).

Sebelumnya, Mendikbud M Nuh meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) turut bertanggung jawab dalam menyelesaikan lambannya distribusi buku. LKPP adalah lembaga yang dipercaya oleh Kemendikbud untuk membuat kontrak dengan penyedia atau penerbit.

Sebaliknya, LKPP menyangkal tudingan Kemendikbud tersebut. LKPP menilai lambannya distribusi buku kurikulum tidak semata-semata tanggung jawab LKPP dan penyedia atau penerbit.

Terkait debat kusir itu, Sekjen Ikapi Husni Syawie turut menjelaskan, setelah buku kurikulum dikarang dan dirancang pemerintah, buku lantas dicetak oleh sejumlah perusahaan yang memenangi lelang pencetakan buku yang diselenggarakan oleh LKPP.

Baru kemudian, didistribusikan ke sekolah-sekolah di regional dengan menggunakan perusahaan jasa pengiriman ataupun dengan tenaga sendiri.

“Artinya, sekarang ini, peran pemerintah sebagai penyusun, pencetak, penerbit hingga pada pendistribusian. Dengan peran sebanyak itu, pemerintah kurang meneliti atau menelaah lebih dalam terkait dengan kondisi di lapangan.Sepertinya tidak ada investigasi terlebih dahulu, atau mungkin ada, tapi ternyata keliru,” jelas Husni.

Husni juga menduga, keterlambatan distribusi buku di sekolah-sekolah disebabkan oleh faktor-faktor di lapangan, seperti keterbatasan alat cetak yang tidak memadai dan hambatan dalam pendistribusian.

“Ini yang mestinya diantisipasi sebelumnya. Jangan sampai seperti saat ini, yang dirugikan ialah siswa,” kata Husni.

Agar peristiwa tidak terulang lagi, dia berharap ke depan penerbitan buku dapat dikembalikan kepada penerbit yang tergabung dalam Ikapi. Manajemen lemah Pengamat pendidikan dari Universitas Mercu Buana (UMB) Arissetyanto Nugroho menilai keterlambatan buku Kurikulum 2013 yang terjadi pada sebagian besar daerah akibat lemahnya manajemen pengelolaan dan pengawasan pemerintah atas kurikulum baru tersebut.

“Mestinya tiga tahun sebelum diluncurkan yakni pada 2010 harus sudah dilakukan sosialisasi termasuk juga trial and error distribusi buku. Kalau sudah seperti ini, kasihan siswa,” jelas Rektor UMB ini di sela-sela kuliah umum Kepala Staf TNI-AL Laksamana Marsetio di kampus UMB, Jakarta.

Dia pun menyarankan saat ini pemerintah mesti berani mengambil kebijakan yakni bagi sekolah yang belum menerima buku Kurikulum 2013, untuk terlebih dahulu menggunakan buku lama, yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006.

Demikian Harian Media Indonesia edisi 13 September 2014 mengabarkan.

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan