-->

Peristiwa Toggle

Saleh Asád Djamhari: Arsip 1965 Berisi Program Partai Komunis Indonesia

JAKARTA — Sejarawan Saleh Asád Djamhari (76) adalah salah satu pelaku sejarah yang turut mengumpulkan dan menyerahkan arsip-arsip Partai Komunis Indonesia ke Arsip Nasional Republik Indonesia pada Oktober 1965. Dalam situasi kekacauan politik saat itu, hanya sedikit informasi yang dapat diketahui, di antaranya berisikan program-program pembangunan oleh partai itu.

”Waktu itu, saya menjadi mahasiswa Jurusan Sejarah di Universitas Indonesia. Saya, bersama mahasiswa-mahasiswa lainnya, diminta membantu mengumpulkan arsip-arsip Partai Komunis Indonesia (PKI) hasil rampasan tentara. Kemudian, arsip-arsip itu diserahkan ke Arsip Nasional,” tutur Saleh.

Saleh mendapat tugas mengumpulkan dan menyerahkan arsip PKI dari suatu komando distrik militer (kodim) di Jakarta Kota ke gedung Arsip Nasional. ”Waktu itu, saya mendapat imbalan dana yang cukup menyenangkan,” ujar Saleh.

Menurut Saleh, tugas mengumpulkan dan menyerahkan arsip-arsip PKI itu dilakukan dalam suasana ketakutan. Tidak ada keberanian untuk mengetahui persis isi arsip-arsip tersebut.

”Setahu saya, di antara arsip itu, ada program pembangunan sekolah pada masa itu,” kata Saleh.
Tertutup rapat

Sampai saat ini, arsip PKI yang tersimpan di gedung Arsip Nasional Republik Indonesia belum dibuka untuk diketahui publik. Menurut sejarawan lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Asvi Warman Adam, ketidakterbukaan pemerintah terhadap arsip PKI tahun 1965 merupakan suatu ketakutan yang dibuat-buat.

”Saya pernah diminta pendapat mengenai dibuka atau tidak arsip-arsip masa PKI 1965. Saya minta supaya dibuka saja sebagai salah satu sumber pengetahuan untuk publik,” tutur Asvi.

Batasan suatu arsip merupakan rahasia negara, menurut Asvi, biasanya sampai 25 tahun, selanjutnya dapat dibuka untuk keperluan publik. Dirahasiakannya suatu arsip biasanya karena dikhawatirkan mengganggu
keamanan dan pertahanan negara.

”Dibukanya arsip-arsip PKI tahun 1965 juga bukan berarti sebagai upaya mengajarkan komunisme. Untuk membukanya, juga tidak diperlukan lagi izin dari institusi keamanan dan militer,” papar Asvi.

Demikian dikabarkan Harian Kompas 3 September 2014.

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan