-->

Peristiwa Toggle

Pemda Enggan Cetak Buku Ajar Semester II

JAKARTA — Meski terkendala berlarut-larut dalam pengadaan dan distribusi buku ajar kurikulum 2013 pada semester I, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) tetap dipercaya mengawal pengadaan buku ajar pada semester mendatang. “Buku panduan semester II sebetulnya sudah ditawarkan ke pemda (pemerintah daerah), cuma pemda banyak yang mengajukan agar (kewenangannya) tetap pada LKPP,“ kata Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Haryono Umar kepada Media Indonesia, di Jakarta (21/9/2014).

Ia mengatakan pemda pesimistis mengenai kesediaan percetakan setempat untuk mengemban tugas pengadaan buku itu. Penyebabnya harga yang dipatok tiap buku hanya berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000.

“Akhirnya mereka sepakat wewenang itu tetap di LKPP, tapi untuk semester II percetakan hanya mendistribusikan hingga pemda, selanjutnya pemda yang mendistribusikan ke sekolah,“ tambah dia.

Opsi tersebut dianggap para stakeholder merupakan pilihan paling ideal guna mengantisipasi keterlambatan distribusi buku ajar seperti terjadi pada semester pertama.

Terkait dengan distribusi buku ajar semester satu yang hingga kini belum rampung, ia menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan LKPP sebagai pihak yang dipercayakan Kemendikbud untuk mengurus pengadaan buku dan mengadakan kontrak dengan sejumlah percetakan. Hasil koordinasi itu ialah pengenaan sanksi bagi percetakan yang terbukti wanprestasi dan mengundurkan diri.

“Kemarin kami tanya ke LKPP, ada sanksi ke percetakannya,“ terang Haryono.

Mengenai sanksi tersebut, Kepala LKPP Agus Rahardjo menyampaikan bagi percetakan yang terbukti wanprestasi, LKPP akan memberikan sanksi berupa blacklist. “Percetakan yang terbukti wanprestasi di-blacklist dalam pengadaan selanjutnya,“ kata dia.

Selain itu, akan ada sanksi berupa denda sebesar 0,001% per hari bagi percetakan yang terbukti terlambat mengirim buku ajar kurikulum. Ubah koordinasi Agus menambahkan untuk mengantisipasi terlambatnya pengadaan buku ajar kurikulum 2013 pada semester dua mendatang, LKPP telah membuat sejumlah langkah preventif.

Langkah itu, di antaranya, mengubah koordinasi distribusi buku dan pola pembayaran uang muka.

Dalam pengadaan semester kedua, nantinya percetakan pemenang harus berhubungan langsung dengan penerima buku, yakni pemda atau kota/ kabupaten setempat.

“Dalam semester pertama, percetakan berhubungan langsung dengan 260 ribu sekolah sehingga sulit sekali dan ini yang menjadi faktor penghambat distribusi buku ajar. Nanti pada semester kedua, percetakan hanya akan berhubungan langsung dengan 497 dinas kota/kabupaten di seluruh Indonesia,“ tambahnya.

Percetakan pun akan bertatap muka dengan perwakilan dinas dan menerima uang muka di awal sebesar 20% dari jumlah uang yang harus dibayarkan. “Kalau kemarin, menunggu datang pesanannya lama. Nanti, dinas setempat akan dipertemukan dengan pencetaknya langsung. Uang muka bakal dibayar di situ juga kurang lebih 20%,“ pungkas Agus.

Demikian Harian Media Indonesia edisi 22 September 2014 memberitakan.

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan