-->

Peristiwa Toggle

Naskah Kuno Bisa Jadi Acuan Hak Kelola Hutan Adat

JAMBI — Lebih dari 300 desa di wilayah hulu Jambi masih menyimpan naskah kuno melayu. Apabila dimanfaatkan dengan baik, naskah kuno dapat menjadi acuan masyarakat memperoleh pengakuan atas hak kelola hutan adat. Komunitas adat di setiap desa menyimpan naskah kuno dalam peti kayu yang tertutup rapi dan disimpan di atas loteng rumah tetua adat. Naskah dikeluarkan paling cepat satu tahun sekali saat digelar ritual adat. ”Naskah kuno melayu di Jambi unik karena dihargai sebagai pusaka sehingga dirawat sangat baik oleh masyarakat,” ujar Annabel The Gallop, Kurator Kepala pada Studi Asia Tenggara The British Library, di sela pelatihan membaca naskah kuno melayu, di Kota Jambi, Selasa (16/9).

Menurut Annabel, budaya menyimpan naskah di atas loteng dalam kotak tertutup memungkinkan naskah tetap utuh rata-rata di atas 300 tahun. Bahkan, Undang-Undang Tanjung Tanah yang ditemukan di Kerinci disebut sebagai naskah melayu tertua berusia 600 tahun.

Naskah kuno yang terdapat di Jambi, lanjut Annabel, memiliki kekhususan. Naskah umumnya berisikan perjanjian antara
pemimpin daerah atau sultan dan depati. Dalam perjanjian itu, ada penganugerahan dari sultan atas penguasaan di tiap desa. Sebagai imbalan, masyarakat menyerahkan hasil bumi secara berkala.

Sultan juga memberi hak pengelolaan tanah menurut batas wilayah yang ditentukan. Pada masa kini, kata Annabel, penetapan batas wilayah itu dapat menjadi acuan masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan pengelolaan hutan.

Sukmareni dari Humas Komunitas Konservasi Indonesia Warsi mengatakan, masyarakat sejumlah desa di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat tengah mengajukan hak kelola hutan adat. Masyarakat menggunakan naskah kuno yang mereka miliki sebagai acuan.

Di Sumatera Barat, naskah kuno masih disimpan secara pribadi. Ketua Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Zuriati mengatakan, sebagian besar masyarakat menganggap manuskrip sebagai barang sakral untuk dimiliki sendiri, bukan untuk orang lain.

Demikian Harian Kompas edisi 17 September 2014 memberitakan.

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan