-->

Peristiwa Toggle

Irjen Kemendikbud Haryono Umar: 10 dari 30 Percetakan Buku Ajar Bermasalah

JAKARTA — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ma sih enggan membeberkan sejumlah percetakan pemenang tender yang diberi sanksi terkait keterlambatan distribusi buku ajar kurikulum 2013 ke sekolah-sekolah. Mereka beralasan masih mendalami kasus per kasus percetakan itu. Jika terbukti bersalah, mereka akan di-blacklist dan tidak lagi mendapat tender buku ajar semester II tahun ajaran 2014/2015.

“Masih kami dalami, sebab kalau keterlambatan tidak murni disebabkan oleh percetakan, percetakan itu tidak dapat kena delik,” ujar Kasubdit Advokasi Wilayah 1 Timur LKPP Julianto kepada Media Indonesia di Jakarta (22/9/2014).

Namun, Julianto membenarkan apa yang diungkapkan Irjen Kemendikbud Haryono Umar bahwa dari sekitar 30 percetakan, setidaknya ada 10 percetakan bermasalah.

Sayangnya, ia menolak memberitahukan siapa saja 10 percetakan bermasalah yang dimaksud.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh meminta LKPP ikut bertanggung jawab menyelesaikan distribusi buku ajar kurikulum 2013 ke sekolah-sekolah, sebab LKPP selama ini dipercaya Kemendikbud untuk membuat kontrak dengan percetak an atau penyedia yang ditunjuk mencetak buku ajar kurikulum.

Irjen Kemendikbud Haryono Umar sendiri memastikan dari audit tim itjen sejak awal bulan ini, keterlambatan buku ajar ke sekolah diduga lantaran sejumlah percetakan wanprestasi.

Dia menyebutkan dari 30 percetakan pemenang tender, 10 di antaranya bermasalah. “Dari sekitar 30 percetakan, setidaknya 10 bermasalah. Mereka ada yang mengundurkan diri serta wanprestasi,” terang Haryono.

Mengenai apakah percetakan yang bermasalah itu sama dengan percetakan yang bermasalah saat penyelenggaraan ujian nasional (UN) tahun lalu, Haryono belum meresponsnya.

Terkait itu, Sekjen Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Suparman mendesak agar Mendikbud M Nuh meminta LKPP segera membeberkan siapa saja percetakan yang bermasalah tersebut.

Mengenai sanksi juga harus tegas, yakni tidak hanya mendapatkan proyek percetakan pada semester II, tapi izin percetakannya juga harus dicabut, sebab banyak guru dan siswa yang dirugikan akibat keterlambatan buku-buku ajar tiba di sekolah.Kontrak pemesanan Terkait pengadaan buku ajar kurikulum 2013 semester II, LKPP akan memberlakukan kontrak payung dan kontrak pemesanan.Nantinya, dinas pendidikan kabupaten/kota berkoordinasi langsung dengan percetakan dalam kontrak yang mengacu pada kontrak dengan LKPP.

“Jadi namanya kontrak payung antara LKPP dan percetakan.Kontrak itu hanya mengatur harga buku yang berlaku sampai tenggat tertentu, yakni sampai Maret, besarannya masih menunggu hasil lelang,” terang Julianto.

Dia menambahkan, saat ini sudah dibuka tahapan prakualifikasi lelang bagi percetakan untuk pengadaan buku semester II.Pemenangnya nanti ditawarkan daring untuk pengadaan buku ajar semester II. Lewat daring pula, dinas akan berhubungan langsung dengan percetakan.

`’Baru nanti mereka buat kontrak sendiri, disebut kontrak pemesanan. Kontrak itu mengatur jumlah buku dan tenggat pemesanan,” kata dia.

Demikian Harian Media Indonesia edisi 23 September 2014 memberitakan.

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan