-->

Peristiwa Toggle

Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam Menuai Protes

JOMBANG — Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, akhirnya melaporkan dugaan pidana dalam materi buku pegangan guru untuk pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Madrasah Tsanawiyah (MTs) kelas VII terbitan Kementerian Agama cetakan 1 tahun 2014.

ISNU mempermasalahkan sejumlah teks dalam buku setebal 138 halaman itu yang dianggap mendiskreditkan agama dan faham tertentu. “Secara resmi kami mengadukan dan melaporkan ke Polres Jombang,” kata Kordinator Departemen Politik ISNU Jombang, Mohamad Makmun, di markas Polres Jombang, Rabu, 17 September 2014.

Makmun mengatakan, materi yang digugat adalah penjelasan proses pembelajaran oleh guru mengenai kondisi kepercayaan masyarakat Mekkah sebelum Islam. Dalam materi itu disebutkan contoh pertanyaan dari guru dan jawaban yang diharapkan muncul dari siswa mengenai kondisi kepercayaan masyarakat Mekkah sebelum Islam, terutama tentang penyembahan pada berhala.

Dalam contoh jawaban yang tertulis di buku disebutkan antara lain: 1. Berhala dilakukan oleh agama selain Islam yaitu Hindu, Budha; 2. Berhala sekarang adalah kuburan para Wali; 3. Istilah dukun berubah menjadi paranormal atau guru spiritual.

Poin 1 dan 2 tadi yang dipersoalkan karena dianggap mendiskreditkan agama selain Islam dan faham tertentu dalam Islam, yang membolehkan ziarah kubur atau makam, terutama makam para wali. “Ini bisa menimbulkan keresahan dan konflik horisontal di internal Islam maupun antara Islam dengan agama lain,” kata Makmun.

Poin 2 tersebut, menurutnya, telah menyinggung faham ahlussunnah wal jamaah yang selama ini dipegang NU, terutama dalam ziarah kubur yang dianjurkan dalam NU.

Kordinator Departemen Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM), PC ISNU, Jombang, Akhmad Zainuddin, menganggap ada kesengajaan memasukkan ajaran faham lain yang menolak ziarah kubur dalam buku yang disusun sesuai Kurikulum 2013 tersebut. “Saya kira ada kesengajaan dan Islam garis kelas khususnya radikalisme rupanya mulai merasuk pada buku ini,” ujarnya.

Zainuddin juga menuduh ada kelalaian dari tim penelaah Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama RI yang bertugas menelaah isi buku tersebut. “Padahal negara kita terkenal dengan pluralismenya, apalagi yang menerbitkan buku ini institusi negara,” ujarnya.

Protes dari Tegal

Gelombang protes terhadap buku Sejarah Kebudayaan Islam yang menyebut makam wali sebagai contoh berhala belum berhenti meski Kementerian Agama telah meminta maaf dan akan menarik peredaran buku produk Kurikulum 2013 itu.

“Kami sudah memaafkan. Tapi kami tidak terima dengan alasan Kemenag yang menyatakan karena faktor human error,” kata Al-Habib Thohir bin Abdullah al-Kaaf, pengasuh Pondok Pesantren Daarul Hijrah, Tegal, Jawa Tengah, Kamis, 18 September 2014.

Thohir yakin munculnya kalimat tersebut tidak sekadar disebabkan oleh faktor human error. “Alasannya kok enteng sekali. Padahal, kalimat itu mengindikasikan adanya penyisipan paham Prutanis atau Salafi,” ujarnya.

Menurut Thohir, penggalan kalimat itu telah menyinggung perasaan umat Islam penganut ahlussunah waljamaah. Bila tidak segera diantisipasi, kata dia, dampaknya bisa besar. “Gerakan 5 ribu mahasiswa saja dampaknya luar biasa, apalagi kalau 50 ribu santri,” kata Thohir.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Tegal, Sihono, mengatakan editor harus hati-hati saat menemukan materi yang sensitif dan rawan menimbulkan gejolak. “Jangan hanya melihat konten, tapi harus mencermati kata demi kata, kalimat demi kalimat,” kata Sihono.

Sihono menilai sikap Kementerian Agama segera meminta maaf dan menarik buku yang telanjur beredar itu sudah tepat. “Karena masalah ini menyangkut akidah atau keyakinan,” ujarnya.

Kemendikbud Setuju Buku MTs Direvisi  

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ainun Naim mengatakan setiap buku pelajaran sekolah yang telah beredar bisa direvisi. Tidak terkecuali cetakan pertama buku Sejarah Kebudayaan Islam untuk madrasah tsanawiyah (MTs) Kelas VII terbitan Kementerian Agama tahun 2014. Buku tersebut layak direvisi karena sebagian materinya mengundang kontroversi.

“Esensinya adalah buku selalu bisa diperbaiki dan di-update,” kata Ainun setelahi meresmikan Universitas Darussalam Gontor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Kamis, 18 September 2014.

Dengan adanya revisi, ujar dia, isi buku itu akan menjadi lebih baik serta layak menjadi pegangan guru dalam mendidik. “Kalau ada perbaikan, tentunya buku baru yang dipakai, sehingga bisa membangun karakter pada anak-anak,” ujar Ainun. Ainun enggan mengomentari hal-hal teknis lantaran buku itu diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Wakil Rektor I Universitas Darussalam Gontor, Hamid Fahmy Zarkasyi, menyatakan munculnya kontroversi dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam menunjukkan keteledoran Kementerian Agama. Sebab, sebelum dicetak dan didistribusikan, seharusnya buku itu telah diseleksi. “Pemerintah perlu memiliki ahli di bidang agama untuk menyeleksi buku-buku,” ujarnya.

Hamid mendesak Kementerian Agama segera menarik dan merevisi semua buku yang telah beredar. Dengan demikian, teks yang dinilai mendiskreditkan agama lain dan paham tertentu itu tidak disampaikan oleh guru kepada siswa.

Demikian disarikan dari situs berita daring tempo.co 18 September 2014.

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan