-->

Peristiwa Toggle

Arsip Keraton dan Pakualaman Yogyakarta Diterbitkan

YOGYAKARTA — Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan sejumlah buku yang berisi arsip-arsip Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman untuk memudahkan para peneliti dan masyarakat luas mengakses dokumen-dokumen tersebut. Penerbitan arsip itu disambut gembira kalangan sejarawan karena akan memperkaya penelitian sejarah yang selama ini banyak mengacu pada dokumen milik pemerintah kolonial Hindia Belanda.

”Penerbitan buku ini untuk mempermudah pelajar, mahasiswa, dan peneliti yang ingin membaca arsip-arsip itu,” kata Kepala Bidang Arsip Statis Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Endah Pratiwi, Kamis (4/9), di sela-sela bedah buku Praktek Persewaan Tanah Lungguh di Kesultanan Yogyakarta pada Masa Sultan Hamengku Buwono VII Tahun 1977-1921, di Yogyakarta.

Endah menjelaskan, penerbitan buku berisi arsip Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2005. Pada rentang 2005-2009, BPAD DIY menerbitkan lima buku dengan tema berbeda, misalnya kebijakan Sultan Hamengku Buwono IX terkait kesejahteraan abdi dalem, sistem peradilan di Kadipaten Pakualaman sebelum kemerdekaan, dan tentang pelaksanaan Pemilu 1971 di DIY.

Sejak tahun lalu, lima buku itu diterbitkan ulang dan disosialisasikan ke kalangan yang lebih luas. Buku-buku tersebut juga bisa dibeli masyarakat umum. ”Sebelumnya, buku-buku itu tidak tersosialisasikan dengan baik dan sistem penjualannya ke masyarakat juga belum tertata karena aturannya belum ada. Mulai tahun lalu, kami akan menyosialisasikan penerbitan ini secara lebih luas,” tutur Endah.

Buku Praktek Persewaan Tanah Lungguh merupakan satu dari lima buku yang diterbitkan ulang BPAD DIY. Buku yang pertama kali terbit tahun 2009 itu berisi 36 surat perintah dari Sultan Hamengku Buwono VII, Raja Keraton Yogyakarta kala itu, kepada Pangeran Adipati Mangkubumi untuk memeriksa permohonan para abdi dalem yang ingin menyewakan tanah lungguh. Tanah lungguh merupakan tanah milik raja yang diserahkan kepada keluarga raja dan pejabat kerajaan untuk menopang kehidupan mereka.

Koordinator Arsiparis BPAD DIY Burhanudin mengatakan, selain lima buku arsip yang sudah diterbitkan, BPAD DIY juga akan menerbitkan lima buku lain pada tahun-tahun mendatang. Setiap buku berisi arsip dengan satu tema tertentu yang sudah dialihbahasakan dan dialihaksarakan ke bahasa Indonesia. ”Kami juga menyertakan konteks sejarah dan kondisi sosial saat arsip itu dibuat,” ujarnya.

Dosen Program Studi Sejarah Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Anton Haryono, mengatakan, penerbitan arsip itu penting karena bisa menjadi penyeimbang terhadap arsip keluaran pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selama ini, penelitian sejarah Indonesia pada masa kolonial lebih kerap mengacu pada arsip milik pemerintah kolonial daripada arsip lokal milik kerajaan.

Demikian dikabarkan Harian Kompas edisi 5 September 2014.

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan