-->

Peristiwa Toggle

Koruptor Kitab Suci Divonis 15 Tahun Penjara

JAKARTA —  Terdakwa I kasus korupsi pengadaan laboratorium komputer dan pengadaan Alquran di Kementerian Agama,  Zulkarnaen Djabar, akhirnya divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sedangkan putranya, Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra yang menjadi terdakwa II, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.

Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan.

“Mengadili, menyatakan terdakwa bahwa Terdakwa I Zulkarnaen Djabar dan Terdakwa II Dendy Prasetya Zukarnaen Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,” tegas Ketua Majelis Tipikor saat membacakan amar putusan, Kamis (30/1).

Majelis juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama satu bulan. Mereka juga diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp5,745 miliar. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita jaksa untuk dilelang. Apabila jumlah asetnya tidak mencukupi, akan diganti dengan pidana 2 tahun penjara.

Hal yang memberatkan para terdakwa karena dinilai telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Karena anggaran yang telah ditentukan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Zulkarnaen yang merupakan anggota DPR RI dan publik figur, dianggap tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Sementara anaknya, Dendy, dianggap telah memanfaatkan posisi Zulkarnaen sebagai anggota DPR RI untuk mencari keuntungan pribadi.

Perbuatan terdakwa dianggap telah mencoreng lembaga DPR dan Kemenag, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. Perbuatan para terdakwa juga dianggap telah mencederai umat Islam, karena perbuatannya terkait dengan pengadaan ayat suci Alquran.

Sementara hal yang meringankan, karena para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, bersikap baik dalam persidangan, dan tidak pernah dihukum.

Dalam pertimbangannya, majelis memperhatikan Pasal UU 12 huruf b jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peratuan UU lain yang bersangkutan. Demikian dikabarkan situs daring skalanews.com, 31 Mei 2013.

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan