-->

Kronik Toggle

Peluncuran Buku Politik Hijau Sang Nasionalis

Jakarta, ANTARA Jateng – Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memiliki rencana jangka panjang terhadap pembangunan lingkungan hidup. Sangat jauh dari prestasi penting di bidang lingkungan hidup sehingga tidak mengherankan bila kualitas lingkungan hidup bangsa ini terus merosot.

Hal itu dikemukakan A.P. Batubara (75) dalam peluncuran bukunya berjudul “Politik Hijau Sang Nasionalis, 75 Tahun A.P. Batubara” di Jakarta, Sabtu.

Lebih jauh A.P. Batubara–peraih penghargaan lingkungan hidup internasional Sahwali Award pada tahun 1997–menyatakan bahwa SBY tidak pernah membicarakan, apalagi membahas kebijakan lingkungan hidup secara khusus. Bahkan, terkesan tidak menganggap penting urusan lingkungan hidup.

“SBY hanya membahas isu lingkungan hidup ketika ada momen tertentu, misalnya, Hari Bumi tiap 22 April, Hari Lingkungan Hidup se-Dunia tiap 5 Juni, atau menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pendek kata, jika tidak ada momen, SBY mengunci mulutnya untuk membahas lingkungan hidup,” katanya kepada anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani.

Ia mengatakan, “Kualitas air, udara, tanah, dan lingkungan hidup kita terus memburuk. World Bank menaksir setiap tahun terjadi pengurangan wilayah hutan (deforestasi) antara 700.000–1.200.000 hektare. Artinya, setiap tahun kita kehilangan hutan seluas 2.461.538 kali lapangan sepak bola.”

Seperti diumumkan Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), kualitas air sungai di 32 provinsi di Indonesia juga jelek, yakni sebanyak 82 persen tercemar berat, 13 persen tercemar sedang, 3 persen tercemar ringan, dan hanya 2 persen yang memenuhi Kriteria Mutu Air Kelas II. Begitu pula World Health Organization (WHO) menyatakan mutu udara di kota-kota besar Indonesia kebanyakan tercemar polusi udara, kecuali Pekanbaru.

Jalan keluar dari kerusakan lingkungan hidup ini, menurut A.P. Batubara, adalah ideologi pembangunan lingkungan hidup. Anggota Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menjelaskan bahwa aneka rupa kerusakan lingkungan tidak dapat ditanggulangi hanya dengan kemauan politik (political will) dan kebijakan pemerintah (government policy).

Kerusakan lingkungan hanya dapat ditanggulangi jika pemerintah dan masyarakat menganut ideologi pembangunan lingkungan hidup. Maknanya adalah lingkungan hidup mesti terus-menerus dibangun, bukan hanya dipelihara dan dilestarikan.

Lingkungan hidup harus diposisikan sebagai salah satu leading sektor dalam mengelola berbagai aspek di Indonesia. Berbagai negara sudah menerapkan “sustainable environment”, sementara di Indonesia masih sebatas wacana. Environment sebagai salah satu “leading sector” pembangunan ke depan karena “sustanaible environment” adalah kunci dari “sustanaible energy sources and sustanaible food sources”.

Batubara mengutarakan bahwa pembangunan lingkungan hidup itu bukan hanya urusan fisik, melainkan juga nonfisik. Kebersihan batin, ketaatan beribadah sesuai dengan agama masing-masing, antikorupsi, suasana kerja yang menyenangkan dan membangkitkan semangat, juga bagian dari lingkungan hidup yang perlu terus-menerus dibangun.

“Mengapa masalah nonfisik juga penting? Sebab, jika lingkungan nonfisik tidak dibangun, dia akan merusak lingkungan fisik,” ujarnya.

Tanpa kebersihan batin dan sikap antikorupsi, menurut dia, pembangunan fisik lingkungan yang sudah baik akan dirusak oleh nafsu serakah untuk korupsi. Anggaran dinas kebersihan di pemerintah daerah akan disunat, dimasukkan ke kantong pribadi.
Anggaran pemeliharaan sungai juga akan disikat. Begitu pula, anggaran sosialisasi mengenai pembangunan lingkungan hidup bisa raib, dipindahkan ke saku para pegawai yang mengelolanya, katanya.

Akibat tidak adanya pemihakan pada lingkungan hidup itu, SBY dan jajaran menterinya tidak mengetahui kejanggalan dan ketidaksinkronan kebijakan mengenai lingkungan hidup. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 tidak sinkron dengan Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014.

Ketidaksinkronan itu, menurut dia, kemudian berlanjut antara RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) 2010–2014, yang pada gilirannya memunculkan kejanggalan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) KLH. Masalah ini dijelaskan dalam buku yang diluncurkan A.P. Batubara.

Sebagai tokoh senior PDI Perjuangan, A.P. Batubara menuntut pemerintah SBY menyusun perencanaan pembangunan lingkungan hidup yang terarah dan bekerja lebih keras mengimplementasikan rencana tersebut, bukan hanya berwacana.

*) Antara Jateng, 1 September 2012

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan