-->

Kronik Toggle

Pendapat Publik tentang Pembubaran Diskusi Salihara

“Bukan kali ini saja Komunitas Salihara menggelar acara diskusi yang mengundang pembicara warga negara asing. Sebelumnya kami sering mengundang pembicara dari luar negeri, seperti Anwar Ibrahim, tapi tidak dipermasalahkan. Alasan pembicara asing harus memiliki izin terlalu mengada-ada. Saya yakin alasan pembubaran yang disampaikan polisi tidak memiliki aspek legalitas yang kuat dan tidak berdasar. Sebelumnya kami pernah mengundang pembicara dari luar negeri, tapi mengapa baru sekarang dipersoalkan. Alasan polisi yang menyatakan tidak ada izin tersebut, aneh. Soalnya, Komunitas Salihara sejak awal didirikan merupakan komunitas kesenian dan kebudayaan yang sudah memiliki izin rutin. Wakil Presiden Boediono pernah hadir, Gubernur Fauzi Bowo pernah hadir, dan kapolsek serta dandim sebelumnya juga sering hadir. Jadi ini bukan komunitas gelap”

(Sitok Srengenge, Kurator Komunitas Salihara, Tempo.co 5 Mei 2012)

Kami mengutuk tindakan Polsek Pasar Minggu yang membubarkan paksa acara diskusi. Ini mencederai kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Diskusi Salihara itu sendiri merupakan diskusi ilmiah dan merupakan hak memperoleh informasi yang dijamin oleh UUD 1945. Cara polisi membubarkan diskusi adalah cara yang menebar ancaman kepada peserta diskusi. Polisi tidak menangkap massa yang mencoba mengganggu diskusi, justru mengakomodir tuntutan massa untuk membubarkan diskusi dan mengancam tidak akan memberi perlindungan jika diskusi masih berlangung. Pembubaran acara diskusi yang dihadiri sekitar 150 peserta itu  tidak akan mengganggu program Komunitas Salihara yang sudah direncanakan. Kami belum memutuskan apakah akan mengajukan proses hukum terkait peristiwa tersebu karena anggota Komunitas Salihara belum berkumpul seluruhnya.

(Hening Nurjanah, Manajer Program Komunitas Salihara. Tempo.co 5 Mei 2012)

Polisi harusa melakukan evaluasi diri atas sikap mereka dalam membubarkan diskusi yang diadakan Komunitas Salihara. Ada dua hal yang perlu dievaluasi. Yang pertama adalah alasan kenapa mereka membubarkan diskusi tersebut dan kenapa mereka lunak terhadap salah satu ormas. Jika dalihnya berpotensi menimbulkan keresahan maka batasannya kabur.  Seharusnya polisi melindungi penyelenggara acara dari ormas yang hendak membuat kerusuhan. Adalah tugas kepolisian sebagai pelindung masyarakat. Kalau seperti ini mereka terlihat takut pada salah satu ormas dengan bersikap lunak

(Salahuddin Wahid, mantan Wakil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tempo pada Sabtu, 5 Mei 2012.)

Umat beragama di Indonesia harus mewaspadai diskusi dan bedah buku “Allah, Liberty, and Love” karya feminis muslim asal Kanada, Irshad Manji. Diskusi tersebut merupakan bagian dari gerakan pengkondisian untuk merintis pengesahan undang-undang perkawinan sejenis, laki-laki kawin dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Beberapa anggota DPR RI kabarnya telah melawat ke Copenhagen, Denmark, untuk belajar undang-undang perkawinan sejenis. Padahal perkawinan sejenis sangat bertentangan dengan semua agama. Perkawinan sejenis bukan hanya bertentangan dengan agama-agama tapi bertentangan dengan kodrat. Di Eropa Barat dan Amerika, gerakan perkawinan sejenis digerakkan oleh kaum atheis. Homoseksual dan lesbi adalah penyakit kejiwaan dan sosial yang harus disembuhkan dengan psikoterapi dan pembinaan, bukan dilegalisir. Oleh karena itu, partai-partai yang mengaku Islam di parlemen harus menjaga agar tidak kebobolan, demikian juga umat beragama harus bersiap-siap. Saat inilah waktunya umat Islam bersatu melakukan nahi mungkar. Kalau gerakan atheisme ini menggunakan HAM, padahal isinya merusak, maka umat beragama harus menggunakan HAM juga untuk penyelamatan agama.

Hasyim memperingatkan ormas Islam agar tidak mudah dikelabuhi oleh pihak atau kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu atas dasar membela minoritas. “HAM tidak boleh dipakai merusak tatanan Ketuhanan Yang Maha Esa

(KH Hasyim Muzadi, Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatull Ulama- Merdeka.com 7 Mei 2012)

Aksi yang dilakukan FPI tersebut, bagi Asosiasi LBH APIK Indonesia sangat disayangkan, sebab siapapun di negara ini memiliki jaminan konstitusional yang sama untuk dilindungi, bebas dari perlakuan diskriminatif, bebas dari kekerasan, bebas berkumpul dan berserikat. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak dan kebebasan dan dijamin oleh Konstitusi. Aparat kepolisian melakukan pembiaran atas pembubaran yang dilakukan FPI tersebut. Polisi semestinya melakukan penjagaan agar acara tersebut bisa terus bisa berjalan. Bukan “tunduk” pada kemauan FPI. Karena itu, Asosiasi LBH APIK Indonesia mendesak aparat kepolisian untuk menindak masa FPI yang melakukan pembubaran tersebut. Tanpa ketegasan dari aparat kepolisian aksi-aksi serupa akan terus terjadi.

(Nursyahbani Katjasungkana, Koordinator Nasional Asosiasi LBH APIK Indonesia, Tribunnews, 7/5/2012).

Kepolisian tidak berhak membubarkan acara peluncuran buku karya Irshad Manji, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 hanya mengatur tugas pokok kepolisian, yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat. Praduga saya ini lebih ke desakan dorongan masyarakat sehingga polisi menggunakan dalil-dalil

(Zainal Abdin, aktivis Elsam, Kompas.com, 5 Mei 2012)

Negara jangan tunduk pada ormas. Seharusnya polisi tidak membubarkan acara diskusi. Ia menilai acara diskusi itu diadakan tanpa melanggar aturan karena diadakan di ruang privat. Peserta diskusi toh tenang-tenang saja di dalam. Demonstrasi yang dilakukan massa FPI di luar gedung komunitas Salihara pun perlu difasilitasi. Sebab mereka berhak menyatakan ketidaksetujuan dengan materi yang akan disampaikan Irshad. Yang perlu ditindak, kata Yenny, adalah mereka yang berbuat onar. Boleh tidak setuju. Tapi begitu menggunakan kekerasan, mereka harus ditindak. Seharusnya FPI menggunakan cara-cara lain untuk mengutarakan perbedaan pendapat. FPI bisa mengadakan forum untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka atas materi Irshad. FPI juga bisa melakukan demonstrasi damai. Ide harus dilawan dengan ide. Jika cara-cara kekerasan dibiarkan, kejadian serupa berpotensi terulang. Kalah oleh premanisme akhirnya yang terjadi hukum rimba. Yang kuat yang menang.

Yenny Wahid, Putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan