-->

Kronik Toggle

Terbit, "Tahun 1511-Lima Ratus Tahun Kemudian"

Indonesia sebagai negara kepulauan sudah seharusnya lebih memprioritaskan potensi dan pembangunan wilayah lautnya. Hal yang paling mendasar terutama menjaga kedaulatan maritimnya.

Namun setelah merdeka, bidang kelautan diperlakukan seperti anak tiri. Penyerobotan yang dilakukan kapal-kapal asing baik untuk keperluan militer maupun ekonomi menjadi hal yang dianggap wajar dan tak terkendali. Perairan Indonesia masih kedodoran di sana-sini dan seperti tak bertuan.

Salah satu yang ditawarkan dalam buku ini–untuk membangun kelautan Indonesia–ialah melakukan reformasi birokrasi kelautan termasuk mengatasi tumpang tindih peraturan warisan pemerintah lalu.

Kehadiran wadah tunggal yang multifungsi mutlak diperlukan. Hal itu berguna untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan menghindari pihak lain yang hendak mencuri hasil kekayaan laut Indonesia. Dalam buku “Tahun 1511-Lima Ratus Tahun Kemudian”, ada sebuah pemetaan. Yakni, sebuah benang merah untuk membangun kejayaan kelautan Indonesia, terutama di masa sekarang dan masa depan.

Buku setebal 247 halaman ini ditulis Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo bersama 33 wartawan dari berbagai media massa.

“Laut kita belum terjaga keamanannya dengan baik. Lewat buku ini, semua pihak bisa belajar untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut dengan maksimal,” ujar Didik dalam pengantarnya.

Akibat masih lemahnya pengelolaan laut, sengketa mengenai batas laut sering mencuat terutama dengan negara tetangga. Sebut saja wilayah laut Indonesia yang ada di Sumatra Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka, sering terjadi gesekan di sana.

Sekadar contoh, kasus yang terjadi pada 27 Mei 2011 saat terjadi penangkapan dua kapal berbendera Malaysia. Ada kesalahpahaman antara Angkatan Laut Diraja Malaysia dan Angkatan Laut RI di seputar wilayah perbatasan.

Tiap pihak memiliki versi. Indonesia menganggap Malaysia sudah melanggar batas NKRI, sedangkan Malaysia menganggap masih berada di perairan mereka, (hal 89).

Catatan lain yang menunjukkan lemahnya pengelolaan wilayah laut nasional ialah banyaknya kasus pencurian ikan, penambangan pasir, illegal logging, transshipment, perdagangan orang, penyelundupan narkoba, dan subversi.

Untuk mengantisipasi permasalahan itu, perlu adanya badan tunggal yang memiliki fungsi koordinasi dan operasi wilayah kelautan. Jadi bisa dibayangkan jika wilayah kelautan Indonesia itu dikelola tanpa koordinasi, mengingat Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki pulau sekitar 17.506 dengan luas 5,7 juta kilometer persegi atau dua pertiga bagian wilayah NKRI, dengan panjang pantainya 81 ribu km.

Bakorkamla

Sudah menjadi hal yang mutlak jika pengelolaan wilayah (laut) setiap negara memerlukan dukungan teknologi canggih. Hal itu mengingat, dalam realitasnya, pertahanan laut yang mengandalkan kekuatan militer saja masih minim. Terlebih secara geografis, tidak sedikit pulau yang menjadi wilayah kedaulatan RI tak berpenghuni.

Pembentukan Bakorkamla didasari kebutuhan untuk menjaga integritas negara hingga menjaga aset-aset kelautan.

Kehadiran Bakorkamla sangat relevan untuk menguatkan tuntutan objektif di tingkat internasional. Sebagai anggota International Maritime Organisation (IMO) sejak 1959, Indonesia diwajibkan menetapkan instansi yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan maritim.

Sumber: Portal Berita mediaindonesia.com, 17 Januari 2012

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan