-->

Lainnya Toggle

Tentang Membaca – Sebuah tinjauan kritis terhadap pandangan dominan

Putu PenditOleh: Putu Laxman Pendit

Pandangan dominan tentang membaca yang dianut Kepustakawanan Indonesia dapat dikatakan sebagai pandangan positivistik. Pandangan ini dianut oleh institusi-institusi yang dominan dalam Kepustakawanan Indonesia, khususnya institusi Pemerintah melalui dua organ birokrasi terbesarnya, yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Selain itu, pandangan dominan ini dianut oleh institusi-institusi pendidikan Ilmu Perpustakaan & Informasi (IP&I) yang selama ini membantu kedua institusi tersebut mengembangkan kebijakan tentang membaca, khususnya lembaga pendidikan yang mengutus dosen-dosen mereka untuk membantu PNRI dan Depdiknas, baik sebagai konsultan maupun sebagai peneliti.

Saya melakukan tinjauan kritis terhadap pandangan dominan ini berdasakan dokumen-dokumen yang tersedia di tempat umum (publik). Secara spesifik, dokumen utama yang akan saya telisik adalah hasil penelitian minat baca yang sudah dilakukan besar-besaran oleh PNRI dan Depdiknas yang ringkasannya dapat disimak dalam artikel berjudul “Minat Baca Lagi”. Artikel ini amat gamblang menunjukkan bahwa pandangannya tentang membaca adalah selaras dengan pandangan PNRI dan Depdiknas, sehingga dapat dianggap sebagai wakil dari pandangan dominan di Kepustakawanan Indonesia.

Di artikel tentang minat baca itu, penulis artikel tersebut menyatakan bahwa pembicaraan minat baca tidak ada habisnya dan “kontroversi selalu ada”. Menurut pembacaan saya, “kontroversi” yang ia maksud tak diulas lebih mendalam, melainkan ia menyajikan berbagai pandangan dominan tentang membaca yang memang berbeda-beda, tetapi tidak berbantahan, melainkan saling melengkapi. Ia tidak menyajikan pandangan yang “kontra” (asal kata dari “kontroversi”) terhadap pandangan dominan tentang membaca. Pandangan dominan tersebut sama-sama menyebut persoalan “minat baca” di Indonesia, walaupun ada perbedaan tentang sebab-akibat dan bagaimana mengukurnya. Dalam konteks inilah, saya ingin mengajukan pendapat “kontra” terhadap pandangan dominan yang saya sebut sebagai positivistik tersebut. Namun tentu saja sebelumnya saya harus menjelaskan, mengapa pandangan dominan yang ada di Kepustakawanan Indonesia tentang membaca saat ini adalah pandangan positivistik.

Ada tiga unsur dari pandangan positivistik ini yang saya harus uraikan satu per satu, lalu saya akan sampaikan kontra-pendapatnya.

PERTAMA, pandangan dominan dan positivistik tentang membaca yang dianut PNRI dan Depdiknas selalu dimulai dengan sebuah “rumus” baku yang tak pernah dipersoalkan oleh para penganutnya sendiri, yaitu bahwa membaca itu bermanfaat . Semua pandangan tentang membaca (termasuk tentang minat baca) dimulai dengan asumsi bahwa kegiatan membaca adalah kegiatan yang baik atau bermanfaat. Salah satu manfaat yang paling sering diajukan sebagai argumentasi pandangan positivistik ini adalah bahwa membaca menimbulkan kecerdasan pada individu yang membaca. Rumusnya sangat sederhana: semakin banyak membaca, semakin cerdaslah si individu. Secara lebih spesifik pula, kecerdasan ini terutama dikaitkan dengan kondisi kognitif (pikiran), sedemikian rupa sehingga muncul anggapan bahwa membaca adalah memasukkan sesuatu ke dalam pikiran manusia; makin banyak yang dimasukkan (dari luar, yaitu dari buku), semakin cerdaslah si pemilik pikiran tersebut.

Dengan asumsi seperti itu, tidaklah mengherankan jika para penganut positivisme segera mengutip Ratnaningsih secara sepotong, yaitu bahwa membaca adalah “MEMPEROLEH pengertian dari kata-kata yang ditulis orang lain”, dan “proses penafsiran dan pemberian makna tentang lambang-lambang oleh seorang pembaca dalam usahanya untuk MEMPEROLEH pesan”. Saya sengaja membesarkan kata MEMPEROLEH untuk menegaskan betapa para penganut positivisme amat percaya bahwa membaca adalah kegiatan memasukkan sesuatu dari luar ke dalam kepala manusia. Saya juga mengatakan bahwa pengutipan ini dilakukan “sepotong” karena sebenarnya ada banyak aspek dari membaca yang tidak dipertimbangkan oleh penganut positivisme.

Dengan pandangan yang positivistik seperti di atas, keseluruhan kebijakan tentang membaca di Indonesia yang dianut PNRI dan Depdiknas serta para pengikutnya, dimulai dengan sebuah pandangan tentang SEBERAPA BANYAK orang Indonesia membaca. Janganlah pula heran jika PNRI dan Depdiknas secara bersungguh-sungguh (dan dengan biaya besar) melakukan survei yang ujung-ujungnya ingin mengetahui kondisi KUANTITATIF (berkenan dengan jumlah) masyarakat Indonesia dalam hal membaca. Mereka memberi judul penelitian tersebut dengan PEMETAAN di beberapa daerah dan isinya adalah indikator kuantitatif-geografis. Hasil penelitian ini didukung pula oleh pandangan positivistik Abdul Razak yang amat kuantitatif tentang membaca, dan yang dijadikan landasan teori dalam artikel yang menjadi rujukan utama dalam tulisan ini.

Asumsi-asumsi positivistik ini, menurut hemat saya, bersifat “sepotong” dan kesimpulan bahwa “membaca itu PASTI bermanfaat” amat lemah, karena menggeneralisasikan kecerdasan sebagai sesuatu yang pasif, kumulatif dan bersumber dari luar si pembaca. Selain itu, rumus tentang manfaat dan kecerdasan ini juga mengabaikan keragaman bacaan serta keragaman proses membaca.

Walaupun kaum positivistik mempercayai manfaat dari membaca, namun aspek “manfaat” amat jarang dikaji karena sudah ditetapkan sejak awal sebagai sesuatu yang tidak problematik. Artinya, amat jarang penganut positivisme mempersoalkan, sebenarnya apa yang dimaksud dengan “manfaat” tersebut. Mereka bahkan tidak pernah mau menyoal, apakah seseorang yang membaca (atau tidak membaca) sepaham dengan “manfaat” dari buku yang dibaca (atau tidak dibaca). Dengan menghindari persoalan ini, tidaklah heran jika para penganut positivisme langsung mengambil kesimpulan bahwa “minat baca” berkaitan dengan jumlah bacaan, frekuensi bacaan, dan perilaku (tertampak). Mereka langsung pula mengatakan bahwa “minat baca” yang “rendah” (secara kuantititatif) akan mengganggu pembangunan bangsa, sebab akan menyebabkan bangsa ini tidak cerdas. Tak ada dalam pikiran mereka bahwa jangan-jangan seseorang tidak mau membaca buku karena berpendapat bahwa membaca buku itu tidak bermanfaat buatnya!

Dari sisi ini saja, kita sudah dapat mengajukan sebuah kontra-pendapat terhadap para penganut positivisme, yaitu berupa hipotesis: Orang Indonesia mungkin tidak mau membaca karena tidak menganggap membaca itu bermanfaat. Lebih jauh lagi, kalau kita ingin mengajukan kontra-pendapat kepada institusi penganut positivisme dominan (PNRI dan Depdiknas serta para pendukungnya) maka kita bisa mengatakan: Orang Indonesia mungkin tidak mau membaca BUKU-BUKU YANG DISEDIAKAN (oleh institusi dominan tersebut), karena mereka tidak menganggap membaca BUKU-BUKU YANG DISEDIAKAN (oleh institusi dominan tersebut) sebagai sesuatu yang bermanfaat.

Itulah kontra-pendapat yang dapat kita catat untuk aspek pertama dari positivisme. Berdasarkan kontra-pendapat ini, saya menganjurkan (dan mendukung) penelitian-penelitian tentang apa sesungguhnya “manfaat” membaca dalam konteks Indonesia, daripada meneliti tentang “minat”. Tentu saja, khususnya untuk seorang Pustakawan (baik yang berada di PNRI, Depdiknas, maupun yang sepaham atau mendukung pandangan dominan yang dianut kedua lembaga itu), penelitian semacam ini harus dimulai dari diri mereka sendiri. Apakah Pustakawan di PNRI, Depdiknas, dan institusi-institusi ilmiah pendukung mereka itu, semua membaca? Menurut mereka, apakah “manfaat” dari bacaan mereka? Bagaimana mereka membuktikan (setidaknya kepada diri mereka sendiri), bahwa mereka memperoleh “manfaat” dari buku yang mereka baca? Kalau mereka percaya pada kuantifikasi, tentu harus dibuktikan dulu oleh mereka sendiri, apa ukuran “manfaat” yang diperoleh dari sejumlah buku yang sudah mereka baca? Berapa banyak buku yang mereka baca perhari, dan berapa persen dari buku yang mereka baca itu “bermanfaat”? Terlebih-lebih lagi, mereka juga harus membuktikan dahulu apa “manfaat” itu bagi diri mereka sendiri, dan bahwa mereka lebih cerdas dari orang-orang yang selama ini mereka anggap lemah dalam “minat baca”.

Kalau mereka saja tak pernah tahu apa “manfaat” membaca karena mereka sendiri jarang membaca, lalu bagaimana mereka berani-beraninya meneliti orang lain? Dari segi ini, para penganut positivisme sebenarnya hanya mau mengukur orang lain lewat instrumen-instrumen formal, padahal diri mereka sendiri tak pernah terukur.

KEDUA, pandangan positivistik sangat berkonsentrasi pada aspek teknis dari membaca, khususnya pada faktor kemampuan membaca yang tercermin dalam bentuk indikator melek-huruf (literasi). Kegigihan kaum positivis untuk berkonsentrasi pada aspek teknis ini sejalan dengan kekukuhan mereka tentang “manfaat” di atas. Perhatikanlah bahwa di satu sisi kaum positivis percaya bahwa membaca buku PASTI bermanfaat, tetapi di sisi lain mereka menyoroti kemampuan (dan ketidakmampuan) membaca. Jadi, sebenarnya kaum positivis memang amat “cerdik”, karena memiliki sebuah kepercayaan yang bersayap, yaitu: kegiatan membaca dapat dikatakan bermanfaat kalau kegiatan itu mampu dilakukan. Kaum positivis berani mengatakan bahwa membaca itu bermanfaat, dan untuk bisa membaca seseorang harus melek-huruf dahulu.

Di balik logika kaum positivis tersebut, kita dapat mengungkap sebuah “ideologi” khas kaum ini, yaitu bahwa sesungguhnya kaum positivis juga adalah kaum yang “memaksakan” konsep membaca seperti yang mereka kehendaki kepada masyarakatnya. Kita dapat menyimpulkan bahwa “pemaksaan” ini dimulai dengan memastikan bahwa semua orang mampu membaca, yaitu lewat sebuah program yang kita kenal dengan nama Pemberantasan Buta Huruf. Selanjutnya, “pemaksaan” juga dilakukan secara nasional lewat sebuah sistem yang mereka namakan “sistem pendidikan” (dengan koordinatornya: Depdiknas, tentu saja!). Program-program ini sudah memakan biaya amat besar dan berlangsung berpuluh tahun sejak Indonesia merdeka. Wajarlah jika sampai sekarang para penganut positivisme itu terus-menerus memantau indikator melek-huruf. Jika indikator itu rendah, mereka buru-buru mengatakan “minat baca” bangsa Indonesia rendah, atau bangsa Indonesia dianggap terlalu “bodoh” untuk bisa membaca. Tak pernah terpikir oleh kaum positivistik ini: mungkin justru program yang mereka usung selama inilah yang salah, atau setidaknya salah-urus, atau (sangat mungkin) tergerus korupsi. Ingatlah, kita berbicara tentang Pemerintah Indonesia, dan kita tahu seperti apa kondisi manajemen Pemerintah.

Namun untuk tidak memperluas persoalan, saya ingin mengabaikan dahulu faktor kemungkinan “salah-urus” di program-program Pemberantasan Buta Huruf, dan mengajak Sidang Pembaca menengok ke salah satu bagian dari kekeras-hatian kaum positivistik dalam bentuk “pemaksaan” yang selama ini mereka bungkus dengan frasa indah: kampanye literasi. Dalam kampanye ini, yang patut disorot secara khusus adalah upaya kaum positivis membenturkan kelisanan (orality) dengan kemelek-hurufan (literasi). Di dalam konsideran penelitian PNRI dan Depdiknas, maupun di dalam artikel-artikel yang dikutip sebagai teori di dalamnya, jelaslah bahwa kaum positivis “menyerang” kelisanan sebagai biang-kerok dari rendahnya apa yang mereka sebut sebagai “minat baca”.

Pandangan anti-kelisanan ini sebenarnya adalah merupakan ciri pandangan mereka yang menamakan diri mereka kaum modernis dan kaum “pembangunanisme” (developmentalist). Jelas bahwa PNRI dan Depdiknas serta para pendukungnya menempatkan diri sebagai institusi-institusi yang punya tugas memodernisasi bangsa Indonesia dengan “menghancurkan” kelisanan yang dianggap terbelakang dan menggantinya dengan literasi yang dianggap bukti kemajuan. Ungkapan bahwa “bangsa Indonesia lebih senang ngobrol daripada baca” menjadi ungkapan bertuah yang digunakan kaum positivis untuk menyerang budaya-budaya berbasis kelisanan, dan menunjuk-hidung budaya tersebut sebagai penyebab lemahnya minat baca.

Dengan pandangan seperti itu, janganlah heran jika walaupun penelitian PNRI dan Depdiknas tentang minat baca dilakukan di berbagai daerah di Indonesia (Sulawesi Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Batam, Jawa Timur), tak satu pun budaya-lisan di daerah-daerah itu dijadikan pertimbangan dalam analisis. Jelas-jelas bahwa para peneliti dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian itu MENGABAIKAN keberadaan budaya lisan dengan asumsi bahwa budaya lisan tersebut MENGGANGGU perkembangan minat baca. Ini jelas-jelas sebuah pandangan yang juga sama tidak peduli (ignorant) dengan pandangan pertama. Kaum positivis berlaku tidak adil dengan memaksakan ukuran mereka sendiri tentang kemampuan membaca dan manfaat membaca, tanpa terlebih dahulu memahami budaya-lisan yang mereka anggap sebagai tandingan. Dengan bahasa sederhana dapat dikatakan bahwa kaum positivis menghindari adu argumentasi dengan budaya lisan, dan lebih senang menyalahkan budaya lisan tanpa terlebih dahulu mau memahaminya.

Dari hal ini, kita pun dapat mengajukan kontra-pendapat kedua terhadap kaum positivis tersebut, yaitu bahwa pemahaman tentang kemampuan dan minat membaca harus terlebih dahulu didasari pada upaya memahami budaya lisan di masing-masing daerah di Indonesia. Kontra-pendapat ini harus dimulai dengan asumsi bahwa baik budaya lisan maupun budaya tulisan punya hak yang sama untuk hadir di Indonesia. Budaya lisan tak dapat secara serta-merta dikaitkan dengan budaya tulisan, apalagi dianggap sebagai penghalang budaya tulisan. Terlebih jauh lagi, budaya lisan memiliki konsep tentang “manfaat” maupun “kecerdasan” yang berbeda dari budaya tulisan. Kalau Kepustakawanan Indonesia ingin sungguh-sungguh berpihak kepada masyarakat Indonesia, maka hal pertama (dan utama!) yang harus dilakukan adalah memahami budaya masyarakat Indonesia dan menghindari pendekatan “pembangunanisme” yang dianut para positivis. Penelitian tentang minat baca di Indonesia seharusnya terlebih dahulu dilakukan dengan meneliti, menganalisis, dan memahami budaya lisan sebagai pendamping dari budaya tulisan. Dari pemahaman tentang budaya lisan tersebut, barulah kita dapat membandingkan praktik-praktik perolehan kecerdasan dan pemanfaatan pengetahuan antara komunikasi lisan dan komunikasi tertulis (membaca). Setelah membandingkan, barulah kita boleh menyimpulkan apa peran masing-masing budaya dan apa “manfaat” dari masing-masing moda/pola komunikasi itu. Begitulah proses sebuah penelitian ilmiah seharusnya dilakukan terhadap masyarakat, yaitu dengan mempertimbangkan semua pihak di sebuah masyarakat. Dengan tidak melakukan pertimbangang-pertimbangan seperti itu, maka kaum positivis di PNRI dan Depdiknas telah mengabaikan proses ilmiah yang baik dan benar.

Kontra-pendapat ini sekaligus menganjurkan agar Kepustakawanan Indonesia berhenti menganggap dirinya sebagai agen modernisasi dan positivisme yang mengabaikan budaya lisan, khususnya karena budaya lisan adalah juga budaya lokal. Kontra-pendapat ini sekaligus menolak hasil penelitian PNRI dan Depdiknas di 8 wilayah Republik Indonesia itu karena penelitian-penelitian tersebut mengabaikan budaya lokal yang adalah budaya Indonesia juga! Apalagi kemudian hasil penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan kondisi Indonesia dengan Jepang. Gegabah sekali membandingkan kedua negara tanpa membandingkan budayanya!

KETIGA, pandangan kaum positivistik tentang membaca sangat dipengaruhi oleh pertimbangan hukum sebab-akibat yang linear (lurus, satu arah), tetapi sekaligus juga berfokus hanya pada satu sisi atau satu dimensi dari membaca. Kaum positivis selalu berkonsentrasi pada “sosok yang membaca” sebagai objek penelitian dan kebijakan mereka, walau di saat sama mereka mengakui kenyataan bahwa dalam setiap orang yang membaca ada orang yang menulis (dan ada yang menerbitkan tulisan itu). Pandangan linear kaum positivistik tentang membaca itu amatlah lihai, yaitu dengan mengajukan asumsi bahwa “minat baca” masyarakat rendah antara lain karena bahan bacaan yang tersedia sedikit.

Salah satu contoh dari pandangan linear yang dominan dianut kaum positivis, dan antara lain pernah diungkapkan oleh pejabat di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat yang kemudian menjadi elite di PNRI adalah “minat baca sudah ada atau tidak rendah, namun yang jadi masalah adalah penyediaan bahan bacaannya yang sangat terkendala terutama dari segi jumlah dan tingkat pemerataannya”. Menurutnya, di masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi seperti di Jawa Barat yang umumnya petani, keberadaan buku-buku bacaan tentunya bukanlah barang yang “murah” dan “mudah dijangkau”. Dalam bahasa lain, argumentasi ini dapat disebut argumentasi ekonomi, karena mengaitkan permintaan (demand) dengan pasokan (supply). Argumentasi di atas amat klasik, dan jadi elemen analisis penting dalam kajian-kajian PNRI dan Depdiknas. Kedua institusi ini langsung mengukur daya beli dan “korbanan” (kemauan untuk mengorbankan sesuatu) untuk kegiatan membaca.

Namun análisis tentang kondisi sosial-ekonomi itu berhenti sampai di situ! Tak ada sedikit pun upaya menjawab atau menjelaskan mengapa pasokan buku rendah, dan mengapa kaum positivis menganggap bahwa pembaca adalah juga konsumen? Apakah karena kaum positivis hendak melihat kegiatan membaca sebagai aktivitas ekonomi; dan jika “ya” mengapa tak ada analisis ekonomi terhadap kegiatan membaca, khususnya dari sisi produsen bacaan (misalnya, mengapa buku mahal)? Kalau pun hubungan antara pembaca dan penulis adalah hubungan ekonomi/perdagangan, mengapa dalam pembicaraan tentang “manfaat” (lihat butir pertama di atas) juga tak ada penjelasan tentang “manfaat ekonomi” dari membaca? Ketiadaan argumentasi ekonomi, padahal “minat baca” dikaitkan dengan daya beli, menunjukkan dua hal, yaitu kelemahan argumentasi kaum positivis tentang hubungan pembaca-penulis (atau penerbit), dan pada saat sama ada upaya menempatkan produsen sebagai satu-satunya penentu kondisi bacaan.

Izinkan saya memperdalam persoalan ini.

Sinyalemen pejabat tersebut di atas juga menyebut “petani” sebagai contoh dari kelas di masyarakat yang tidak mampu membeli bahan bacaan, dan karena itu mereka tidak atau jarang membaca. Sinyalemen ini dapat kita kaitkan, walau tak langsung, dengan salah satu pandangan positivistik lain tentang posisi pembaca-penulis (penyedia bacaan), yaitu pandangan Taufiq Ismail tentang bacaan sastra di sekolah-sekolah Indonesia. Persamaan antara sinyalemen pejabat PNRI dan pandangan Taufiq Ismail adalah landasan logikanya, yang terdiri dari dua : (1) pembaca kurang membaca karena produsen kurang memberikan bacaan, dan (2) pembaca memiliki daya-beli atau daya-baca rendah karena bacaannya terlalu sedikit atau bernilai terlalu tinggi. Perbedaan antara sinyalemen pekabat PNRI dan pandangan Taufiq adalah pada “isi” atau “nilai” bacaan; jika pejabat PNRI mempertimbangkan nilai-ekonomi, Taufiq mempertimbangkan nilai-sastrawi. Keduanya menganut pandangan positivistik tentang proses membaca sebagai proses membeli dan proses menerima pemberian dari pihak lain.

Kontra-pendapat yang dapat kita ajukan terhadap pandangan ini adalah: nilai ekonomi dan nilai sastra seharusnya ditetapkan oleh dua pihak, bukan hanya oleh pihak produsen atau penulis. Jika pejabat PNRI mengangkat persoalan “petani” sebagai kelas dalam masyarakat yang terpinggirkan dari segi “ekonomi membaca”, maka seharusnya ia atau institusi-institusi yang sepaham melakukan kajian yang menyeluruh, sungguh-sungguh, dan terbuka terhadap kehidupan petani sebagai pembaca. Termasuk dalam kajian ini adalah kajian terhadap penyebab sesungguhnya mengapa daya-beli petani terhadap buku rendah, jangan hanya menunjuk pada kemiskinan mereka. Kaum positivis harus berhenti menjadikan “petani” sebagai objek penelitian pasif dan sumber justifikasi kebijakan yang ujung-ujungnya hanya bermanfaat bagi produsen buku. Jika PNRI dan Depdiknas sebagai institusi Pemerintah percaya bahwa buku terlalu mahal untuk petani, maka seharusnya kedua institusi ini punya jawaban berapa seharusnya harga buku untuk petani sehingga tidak lagi terasa mahal. Kalau PNRI dan Depdiknas tidak punya jawaban terhadap hal ini dan berlindung di balik rumus “mekanisme pasar”, maka PNRI dan Depdiknas akan terlihat sebagai dua lembaga kapitalis yang hanya memikirkan kepentingan produsen buku (penerbit).

Kontra-pendapat serupa juga dapat kita ajukan untuk Taufiq Ismail yang pandangannya selalu dikutip oleh PNRI dan para pendukung positivisme. Jika memang di Indonesia ada 0 buku sastra (dibandingkan dengan Amerika Serikat atau Rusia ketika masih Uni Soviet, Jepang, Thailand, dan sebagainya), maka harus ada asumsi bahwa sastra di Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Thailand adalah sastra yang dinilai relevan oleh pembacanya, dan karena itulah di negara-negara tersebut buku-buku sastra dibaca dalam jumlah besar. Jika di sekolah-sekolah Indonesia ada 0 buku sastra, itu berarti ada persoalan di sastra Indonesia, bukan di pembacanya! Kalau memang anak-anak Indonesia (dan para guru mereka) tak membaca satu pun buku sastra, belum tentu karena tidak ada pasokan (supply) dari sastrawan, tetapi mungkin karena belum ada nilai-sastrawi yang dianggap perlu atau cocok oleh anak-anak (dan para guru mereka) sebab kondisi sastra di Indonesia belum pula jelas. Sama dengan argumentasi tentang “daya beli petani” di atas, yang tentu saja selalu rendah karena harga bukunya selalu tinggi alias tidak relevan dengan kondisi petani Indonesia, maka anak-anak Indonesia selalu membaca 0 buku sastra karena buku sastranya selalu “tinggi” alias tidak relevan dengan kondisi anak-anak Indonesia.

Baik persoalan “petani” dan “sastra” di atas pada akhirnya menyangkut kebijakan Pemerintah Indonesia, khususnya kebijakan perbukuan dan persekolahan. Mungkin tanpa disadari, baik pejabat PNRI maupun Taufiq sebenarnya sedang mengritik kebijakan pemerintah. Harga buku mahal adalah karena kebijakan pemerintah tentang penerbitan. Sastra tidak masuk ke sekolah adalah karena kebijakan pemerintah tentang sastra. Jadi, berdasarkan kontra-pendapat yang saya ajukan di atas, maka seharusnya kajian-kajian tentang “minat baca” tak perlu lagi menjadikan petani atau anak-anak sebagai objek penelitian. Kajian-kajian PNRI dan Depdiknas harusnya lebih banyak diarahkan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah tentang perbukuan dan sastra. Kajian ini harus menelisik sejarah kebijakan-kebijakan itu, termasuk kemungkinan salah-urus, salah-keputusan, dan salah-sasaran dalam kebijakan-kebijakan itu. Kajian tersebut dapat dimulai dengan pemeriksaan terhadap regulasi tentang penerbitan buku dan sastra di Indonesia. Sebenarnya kajian seperti ini sudah banyak dilakukan, tetapi PNRI dan Depdiknas tak pernah menjadikannya sebagai bahan pertimbangan. Seperti terlihat dalam daftar kutipan yang mereka gunakan di penelitian-penelitian mereka, pendapat yang dikutip selalu pendapat positivistik dan linear tentang hubungan pembaca-penulis. Pendapat kritis tentang kondisi perbukuan dan sastra di Indonesia tak pernah mereka jadikan pertimbangan.

Dari tiga pandangan positivistik dan kontra-pendapat terhadapnya, saya mengusulkan satu lusin langkah untuk mengkaji kondisi “membaca” di Indonesia yang merupakan alternatif dari pandangan dominan di Indonesia, yaitu:

(1) Hentikan penggunaan istilah “minat baca”, ganti dengan “membaca”. Tak perlu penelitian “minat baca”, melainkan penelitian “membaca”.

(2) Pahami “membaca” sebagai diskursus (discourse) yang melibatkan kepentingan pembaca, selain penulis, penerbit, atau perpustakaan.

(3) Penelitian “membaca” harus dimulai dengan memahami kehidupan lokal (misalnya “petani”), bukan dimulai dengan “manfaat”.

(4) Kehidupan lokal harus disimpulkan sebagai faktor penentu, sehingga “membaca” selalu dimulai dari kepentingan lokal.

(5) Hentikan kalkulasi kuantitatif, ganti dengan analisis makna; kita lebih perlu tahu apa makna buku, bukan harga buku.

(6) Makna buku dan membaca harus dikaitkan dengan butir (3) dan (4).

(7) Hentikan pertentangan antara kelisanan dan literasi berbasis tulisan. Semua teks (tertulis atau terucapkan) sama pentingnya.

(8) Tingkatkan frekuensi penelitian tentang kelisanan sejalan dengan anjuran butir (3), (4), dan (6).

(9) Hentikan “kampanye gemar membaca”; ganti dengan promosi nilai-nilai lokal.

(10) Gunakan pemahaman lokal (lihat butir 3,4,6) untuk program pemberdayaan (empowerment) lokal.

(11) Adakan penelitian-aksi (action research) untuk mengembangkan program membaca lokal.

(12) Adakan análisis terhadap kebijakan pemerintah tentang buku. Gunakan pendekatan kritis untuk ini.

Selain 12 langkah tersebut, saya mengusulkan pula konsentrasi penelitian membaca pada kelompok-kelompok lokal berikut ini: petani (khususnya buruh tani), perempuan (khususnya perempuan di pedesaan), kelompok marjinal (anak-anak jalanan, pekerja malam, kaum yang dianggap menyimpang, kelompok religi minoritas), pelajar/mahasiswa miskin, dan buruh pabrik. Kelokalan tersebut dapat dikenali di semua daerah di Indonesia, dan pertimbangan budaya lokal harus ikut jadi konsideran penelitian.

Dengan melakukan 12 langkah terhadap kelompok-kelompok tersebut, kelak akan didapat kenyataan sesungguhnya tentang situasi membaca di Indonesia. Kenyataan ini harus diangkat ke permukaan untuk mengimbangi laporan-laporan Pemerintah tentang tingginya angka buta huruf, rendahnya minat baca, rendahnya frekuensi kunjungan ke perpustakaan, dan rendahnya daya beli buku. Tanpa imbangan seperti ini, seluruh laporan dari penelitian-penelitian kuantitatif yang memakan biaya besar itu tak akan ada artinya, dan tak akan memberikan solusi apa-apa pada kondisi membaca di Indonesia.

Saya mengusulkan, ilmuwan IP&I menggunakan pendekatan alternatif ini untuk mengimbangi pandangan positivistik yang amat dominan di Indonesia, sebab menurut saya pandangan dominan itu belum memberikan solusi apa-apa terhadap kondisi membaca di Indonesia. Walaupun dominan, pandangan positivistik itu tak pernah punya tawaran solusi selain memperbesar anggaran pembelian buku dan penyelenggaraan program-program kampanye gemar membaca.

Tentu saja, usul ini diajukan lebih kepada ilmuwan IP&I yang tidak berada di bawah naungan sayap institusi yang dominan tersebut, walaupun jika ada ilmuwan di institusi dominan yang bersedia mendengarkan usul ini, saya akan sangat berterimakasih!

***

Catatan Penyalin

Artikel ini merupakan salinan dari catatan facebook milik Putu Laxman Pendit. Salinan ini sudah melalui proses penyuntingan di beberapa bagian. Apabila pembaca berminat membaca versi asli serta ingin mendiskusikan artikel ini, penulis artikel ini membuka forum diskusi di bawah catatan facebook miliknya mengenai topik ini.

Silahkan simak beberapa tulisan terkait artikel ini melalui tautan-tautan berikut ini:

Minat Baca Lagi

Laporan Penelitian Pemetaan Minat Baca Masyarakat di Tiga Provinsi: Sulawesi Selatan, Riau, dan Kalimantan Selatan

Hentikan Propaganda Lisan versus Tulisan

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan