-->

Kronik Toggle

Yusuf Supendi Siapkan Dua Buku Mengecam PKS

Jakarta – Yusuf Supendi, sesepuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terus melakukan perlawanan di tengah proses peradilan yang tengah dijalaninya. Selain menempuh jalur hukum yang sekarang sudah masuk tahap mediasi, mantan anggota DPR periode 2004-2009 ini tengah menyiapkan dua buah buku yang siap diterbitkan. “Ada dua judul yang telah kami siapkan,” kata Yusuf kepadaTempo, Selasa, 12 Juli 2011.

Kedua judul yang tengah disiapkan itu terbagi dalam 17 jilid dengan tebal halaman hingga 1.000 lembar. Dua buku itu berisi masalah perdata, khususnya seputar aliran dana keuangan partai PKS serta sejumlah kebobrokan pejabat PKS.

Untuk buku pertamanya, Yusuf memberi judul Kedustaan Elit PKS Berakibat Kedoliman. Sedangkan buku kedua berjudul Dari BK DPR RI Pengadilan Moral, Sampai MK Pembubaran Partai.

Kedua buku itu sedang dalam proses penyempurnaan yang digarap dua editor. Sementara, substansi materinya berasal dari enam pengacaranya.

Setelah dipecat dari keanggotaan PKS, Yusuf mengkritisi PKS. Tidak terima dengan putusan pemecatan itu, ia melaporkan 10 pejabat PKS yang notabene sebagian besar adalah mantan muridnya di Partai Keadilan (cikal bakal PKS). Langkah Yusuf membersihkan PKS dari kader PKS yang tidak baik mendapatkan apreasiasi luas kader PKS.

Di sisi lain, pejabat PKS yang digugat Yusuf itu menilai langkah Yusuf membongkar aib partai telah melanggar kode etik serta sudah tidak sejalan dengan visi-misi partai karena sikap kritisnya. Alhasil, Yusuf dipecat dari PKS.

Kasus hukum antara Yusuf dan petinggi PKS bermula ketika Yusuf dipecat dari keanggotaan PKS. Pejabat partai mengganggapnya tak sejalan dengan visi dan misi partai karena sikap kritisnya. Salah satu yang dinilai fatal adalah sikap Yusuf menolak partainya bergabung dengan Sekretariat Gabungan penyokong pemerintahan Presiden SBY-Boediono.

Tak terima dengan pemecatan itu, Yusuf melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Surat Keputusan (SK) pemecatannya dari keanggotaan PKS yang dinilainya telah melanggar aturan dan ketetapan AD/ART partai.

JAYADI SUPRIADIN

*)Tempointeraktif, 12 Juli 2011

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan