-->

Kronik Toggle

Dinas P & K Purworejo ancam tindak sekolah penjual buku

PURWOREJO—Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo mewanti-wanti agar sekolah tidak melanggar kebijakan terkait kasus penjualan buku oleh sekolah yang belakangan tengah merebak. Dinas berjanji akan menindak sekolah yang kedapatan melakukan pelanggaran tersebut.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kusmartiyah menegaskan, Dinas sejak awal sudah melarang sekolah di lingkungannya untuk tidak menjual buku. Dinas juga mewanti-wanti agar sekolah, terutama SD tidak menyalahi kebijakan yang diambil Dinas. “Sejak awal sudah kami ingatkan, hati-hati jangan melakukan hal-hal di luar yang sudah Dinas berikan, termasuk tidak boleh berjualan buku,” tandasnya kepada Harian Jogja, Senin (25/7) di kantornya.

Dia mengakui, sampai saat ini belum ada laporan masyarakat terkait kasus penjualan buku di sekolah-sekolah SD. Namun, pihaknya berjanji akan menindak sekolah-sekolah yang kedapatan melanggar aturan yang sudah ditentukan. “Tahun lalu pernah Pak Kadinas (Bambang Aryawan) yang menemukan kasus tersebut. Dinas memberi peringatan dan catatan. Untuk tahun ini, kami akan kroscek dulu ke sekolah tersebut,” akunya.

Menurutnya, tahun ini setiap murid di SD mendapat dana BOS (biaya operasional sekolah) sebanyak Rp557.000 per tahun. Dana BOS sebesar itu, tambahnya, sebenarnya sudah bisa mencukupi kebutuhan sekolah. “Dana terebut idealnya sudah cukup untuk Purworejo, bahkan bisa membelikan buku pelajaran di luar buku BOS,” tandasnya.

Sementara, Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo, dalam pesan singkatnya menegaskan kembali jika sekolah dilarang keras untuk menjual buku. “Pada prinsipnya, sekolah tidak boleh jual buku,” tulis Bambang yang sedang berada di Semarang.

Sebagaimana diberitakan Harian Jogja, Senin (25/7), warga menyesalkan sejumlah sekolah SD yang masih menjual buku meski Dinas sudah melarangnya. “Tapi praktiknya, di SD Pangenjurutengah 1, sekolah nyambi buku,” jelas salah seorang wali murid saat dihubungi Harian Jogja, Sabtu (23/7).

Dia mengakui, sekolah tidak mewajibkan orang tua membeli buku yang dimaksud. Selain itu, orang tua juga bisa mencicil pembelian buku. “Hanya saja, kalau setiap hari anak selalu dibebani PR dengan buku umum itu, sampai di rumah anak selalu ribut dan akhirnya terpaksa membeli,” tandasnya.

Ditengarai, praktik serupa juga dilakukan di hampir semua sekolah SD di Purworejo. Modus yang dilakukan, selain memberikan PR siswa menggunakan buku pegangan yang direkomendasikan sekolah, penjualan buku dilakukan di koperasi masing-masing.(Harian Jogja/Abdul Hamied Razak)

*)Harianjogja,25 Juli 2011

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan