-->

Lainnya Toggle

Dibalik Penulisan Buku "Indonesia dalam Arus Sejarah"

Asvi Warman AdamOleh: Asvi Warman Adam

Pada Januari 2009, naskah buku Indonesia dalam Arus Sejarah, yang terdiri atas delapan jilid membahas tentang zaman prasejarah sampai reformasi, diserahkan kepada Sekretariat Negara. Setiap jilid terdiri atas sekitar 600 halaman. Diharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan buku tersebut, yang termasuk dalam program 100 hari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Pada awal reformasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Sudarsono menyatakan bahwa Sejarah Nasional Indonesia (SNI), yang disunting Nugroho Notosusanto, tidak lagi dijadikan rujukan. Karena itu, perlu ditulis buku pedoman yang baru. Meskipun demikian, penyunting umum Prof Dr Taufik Abdullah mengatakan bahwa buku ini bukan dimaksudkan sebagai buku babon sebagaimana halnya SNI pada masa Orde Baru. Buku yang disusun dengan model ensiklopedi secara tematis ini merupakan pengayaan perbendaharaan pengetahuan sejarah dari waktu ke waktu. Seyogianya, secara berkala diterbitkan buku serupa yang mendeskripsikan arah dan kecenderungan penulisan sejarah Indonesia.

Setelah memakan waktu sekitar sepuluh tahun dengan “bongkar-pasang” tim penulis, buku itu akhirnya rampung. Jilid pertama sampai keenam tidak banyak memiliki kontroversi. Persoalan muncul pada jilid ke-7 dan ke-8, yang membahas masa kontemporer. Jilid ke-8 membahas tentang masa Orde Baru dan era Reformasi, setebal 635 halaman, dengan 24 topik bahasan. Di samping beberapa nama baru, di dalam daftar penulis terdapat pakar yang memang ahli di bidangnya, seperti Thee Kian Wie, Leo Suryadinata, dan Edi Sedyawati. Tulisan Saleh Djamhari tentang “Lahirnya Orde Baru” masih ditulis dengan perspektif Angkatan Darat, yang menyerang Sukarno. Sementara itu, tulisan Ketut Ardhana, guru besar sejarah dari Universitas Udayana, Bali, diberi judul “Konflik Lokal Setelah Kudeta yang Gagal” meskipun pembantaian massal pada 1965 itu digerakkan secara nasional.

Namun penyunting keseluruhan buku ini (Taufik Abdullah dan A.B. Lapian) secara tepat sudah menulis aksi yang terjadi saat itu sebagai Gerakan 30 September (G30S) tanpa strip atau embel-embel PKI. Hal ini melegakan para guru yang sebelumnya sempat dibuat bingung oleh kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 yang urung dijalankan sudah digunakan istilah G30S. Namun, dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 yang dikeluarkan Menteri Bambang Sudibyo, istilahnya kembali ke penulisan era Orde Baru, yakni G30S/PKI.

Tidak direstui Presiden?

Buku Indonesia dalam Arus Sejarah itu ternyata tidak terbit dalam program 100 hari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Tahun demi tahun berlalu, tapi sampai Juni 2011 naskah itu entah tertahan di mana. Belakangan, dari sumber yang dapat dipercaya di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, saya memperoleh informasi bahwa buku itu kabarnya belum bisa terbit karena tidak membahas soal reformasi TNI yang dilakukan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu masih aktif di bidang militer. Saya mengakui bahwa SBY pernah menulis dan memikirkan tentang reformasi TNI. Kalau belum sempat ditulis, hal itu sebetulnya dapat ditambahkan dalam buku tersebut.

Mungkin keterangan yang saya terima tidak sepenuhnya tepat dan lengkap. Tapi pertanyaannya adalah siapa di Sekretariat Negara atau di lingkaran Presiden yang menghambat penerbitan buku tersebut. Apakah ada alasan-alasan lain? Tentu perlu dicari solusi agar buku ilmiah tersebut dapat dibaca masyarakat dan dimanfaatkan untuk pengajaran sejarah. Proyek itu dibiayai dengan dana Kementerian, sehingga seyogianya naskah tersebut dapat diterbitkan untuk umum, bukan untuk ditumpuk dalam filing cabinet.

Dalam kesempatan lain, Presiden SBY sangat peduli terhadap ikon sejarah, misalnya dalam perluasan monumen Panglima Besar Sudirman di Desa Pakis, Nobo, Nawangan, Pacitan. Crash program yang dimulai sejak medio 2008 dengan menugasi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri PU, dan Panglima TNI itu dapat dirampungkan dalam tempo enam bulan (saja). Pada 15 Desember 2008, proyek bersejarah itu diresmikan, beberapa bulan menjelang pemilihan presiden 2009.

Dalam kongres Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) pada 2006, buku Indonesia dalam Arus Sejarah telah diluncurkan, walaupun baru sampul depannya. Pada 5-7 Juli 2011 akan dilangsungkan kongres dan konferensi sejarah MSI di Hotel Bidakara, Jakarta. Pembukaan akan berlangsung di Istana Wakil Presiden. Sebaiknya dalam kesempatan itu betul-betul diluncurkan buku pedoman penulisan sejarah Indonesia tersebut. Saya sendiri tidak ikut dalam proyek penulisannya. Namun saya berpendapat, terlepas dari kekurangannya, buku semacam ini perlu terbit sekali tiap lima tahun.

*) Asvi Warman Adam, pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia

1 Comment

Bilmar sitanggang - 23. Agu, 2012 -

Judul buku ini akan di lelangkan di kementerian pendidikan dan kebudayaan RI.dan kami salah satu peserta yg akan mengikuti…hanya saja kami tidak di beri bahan untuk buku ini…dimana kami bisa mendapatkannya…mohon balasan nya…karena kalau tidak proyek ini akan kami permasalahkan..

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan