-->

Lainnya Toggle

Wali Kota dan Ruang Baca Publik

Wali Kota dan Ruang Baca Publik
Kamis, 4 November 2010 | 12:13 WIB
Oleh Deffy Ruspiyandi
Ruang baca publik di perkotaan, seperti Kota Bandung, merupakan kebutuhan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu indikasi kemajuan masyarakat sebuah kota adalah kemajuan di bidang pendidikan. Elemen yang tidak bisa dipisahkan dari hal itu adalah membaca dan ketersediaan ruang untuk membaca, tentunya.
Memang kita semua menyadari, ruang baca publik seperti perpustakaan, baik milik pemerintah maupun milik independen, terkadang tidak menjadi skala prioritas utama. Menurut Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Kota Bandung Noneng Siti Kuraesin, baru ada 24 kecamatan di Kota Bandung yang memiliki perpustakaan ideal dengan sekitar 1.500 buku. Kondisi ini sebanding dengan kondisi minat baca penduduk di negeri ini.
Berdasarkan laporan dari UNDP, posisi minat baca masyarakat Indonesia pada 2006 menduduki peringkat ke-96. Orang Indonesia membaca hanya sekitar 27 halaman dalam setahun atau setiap halaman dibaca dalam waktu 2 minggu.
Masyarakat kita belum tercipta sebagai masyarakat membaca seperti di negara-negara lain. Adanya pihak-pihak swasta atau pribadi yang mengkhususkan diri menyediakan ruang baca bagi khalayak umum sudah tentu merupakan upaya strategis di dalam meningkatkan wawasan dan kualitas masyarakat yang bersangkutan.
Heri Abi Burachman Hakim, staf ahli perpustakaan Fisipol UGM, mengatakan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan perpustakaan. Sekarang masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai obyek layanan perpustakaan saja, tetapi dapat juga bertindak sebagai aktor yang memiliki peranan penting dalam pengembangan perpustakaan. Akan tampak kontradiksi tatkala sejumlah pihak menganggap penyediaan ruang baca publik dengan koleksi milik pribadi atau lembaga bersemangat berjuang menyediakan fasilitas membaca bagi khalayak. Namun, di sisi lain sepertinya pemerintah belum mengoptimalkan potensi yang ada untuk kemajuan dan pengembangan perpustakaan ke depan.
Kewajiban pemerintah
Wali Kota Bandung Dada Rosada akan membangun perpustakaan besar di Gedung Swarha di Jalan Asia-Afrika pada 2011. Lewat anggarannya Rp 9 miliar, inisiatif itu patut diapresiasi sebab jika perpustakaan daerah tidak dikemas dan dikelola secara baik, hal itu bisa saja justru akan tenggelam dengan kemajuan teknologi. Sebab, saat ini kita menuju ke arah perpustakaan digital atau orang akan mencari bahan bacaan cukup dengan membuka internet, baik milik pribadi maupun dengan cara menyewa.
Masyarakat kita memang tidak sepenuhnya sebagai masyarakat pembaca yang militan. Namun, biarpun begitu, penyediaan fasilitas ruang baca publik oleh pemerintah sudah menjadi kewajiban yang tidak terbantahkan. Ide Wali Kota Bandung itu sudah selayaknya segera direalisasikan. Terlebih, Wali Kota Bandung pada tahun ini telah mendapatkan penghargaan Nugra Jasa Darma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional sebagai kepala daerah yang memiliki perhatian dalam pengembangan perpustakaan di daerahnya.
Sesungguhnya ruang baca publik di kota ini cukup banyak, tetapi sebagian besar masyarakat Bandung tidak mengetahuinya. Ada perpustakaan ITB, perpustakaan pribadi Prof Doddy Tisna Amidjaya, perpustakaan di Gedung Merdeka, perpustakaan Masjid Habiburahman, Tobucil, Toko Buku Ultimus, dan lainnya. Semua itu adalah ruang baca publik yang selama ini cukup membantu masyarakat memenuhi hasratnya menikmati buku-buku yang berkualitas tatkala kantong tidak berisi penuh uang untuk membeli buku. Keberadaannya cukup strategis karena mendorong terciptanya kesadaran masyarakat untuk membaca dan memanfaatkan fasilitas baca yang ada di sekelilingnya.
Karenanya, alangkah bijak jika pemerintah, selain membuka perpustakaan daerah yang berada di bawah pengawasannya, juga mendorong ruang-ruang baca publik swasta atau perpustakaan independen agar bergerak menyediakan sumber bacaan. Wali Kota selaku pemimpin daerah tidak saja sekadar memberi dukungan melalui donasi uang semata, melainkan bisa saja melakukan MOU dengan penerbit untuk bisa mewakafkan buku untuk ruang-ruang baca publik swasta dan independen ini.
Tidak itu saja, bahkan pemerintah kota bisa saja mengundang pemangku kepentingan yang ada di Kota Bandung untuk urun rembuk atau Wali Kota sendiri mempunyai program yang bernama Jasmara (Jaring Aspirasi Masyarakat) khususnya bidang perpustakaan yang dilakukan paling tidak setahun dua kali untuk mengatasi segala problem atau persoalan yang dihadapi dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama melalui dinas terkait di bawahnya.
Kota perpustakaan
Tentu saja ini memang bukan persoalan mudah. Namun, upaya semua pihak harus ada. Setidaknya hal itu diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim membaca yang baik di kota-kota besar yang imbasnya bisa saja menular ke daerah-daerah lain. Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat alangkah baik jika memulai dari saat ini. Bahkan, jika memiliki banyak ruang baca publik atau perpustakaan, kelak Bandung akan dikenal sebagai kota perpustakaan. Bukankah julukan ini lebih baik daripada kota lautan sampah?
Jika pemerintah melalui Wali Kota Bandung bersungguh-sungguh mengoptimalkan ruang baca publik di Kota Kembang di sudut-sudut kota yang strategis, termasuk mewujudkan gedung perpustakaan representatif di Gedung Swarha tadi, niscaya hal itu akan memacu masyarakat mengunjungi dan membaca buku di sana.
Tentunya itu akan kembali kepada masyarakatnya. Sebagai masyarakat kota yang maju, sudah tentu membaca menjadi prioritas utama setelah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kita semua menyadari buku adalah gudang ilmu. Membaca adalah kuncinya dan ruang baca publik atau perpustakaan adalah tempat yang layak untuk masyarakat yang gemar membaca.
DEFFY RUSPIYANDY Peminat Masalah Sosial Kemasyarakatan dan Penikmat Buku di Kota Bandung
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/04/12133692/wali.kota.dan.ruang.baca.publik

Foto: Fecabook

Foto: Fecabook

Oleh: Deffy Ruspiyandi

Ruang baca publik di perkotaan, seperti Kota Bandung, merupakan kebutuhan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu indikasi kemajuan masyarakat sebuah kota adalah kemajuan di bidang pendidikan. Elemen yang tidak bisa dipisahkan dari hal itu adalah membaca dan ketersediaan ruang untuk membaca, tentunya.

Memang kita semua menyadari, ruang baca publik seperti perpustakaan, baik milik pemerintah maupun milik independen, terkadang tidak menjadi skala prioritas utama. Menurut Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Kota Bandung Noneng Siti Kuraesin, baru ada 24 kecamatan di Kota Bandung yang memiliki perpustakaan ideal dengan sekitar 1.500 buku. Kondisi ini sebanding dengan kondisi minat baca penduduk di negeri ini.

Berdasarkan laporan dari UNDP, posisi minat baca masyarakat Indonesia pada 2006 menduduki peringkat ke-96. Orang Indonesia membaca hanya sekitar 27 halaman dalam setahun atau setiap halaman dibaca dalam waktu 2 minggu.

Masyarakat kita belum tercipta sebagai masyarakat membaca seperti di negara-negara lain. Adanya pihak-pihak swasta atau pribadi yang mengkhususkan diri menyediakan ruang baca bagi khalayak umum sudah tentu merupakan upaya strategis di dalam meningkatkan wawasan dan kualitas masyarakat yang bersangkutan.

Heri Abi Burachman Hakim, staf ahli perpustakaan Fisipol UGM, mengatakan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan perpustakaan. Sekarang masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai obyek layanan perpustakaan saja, tetapi dapat juga bertindak sebagai aktor yang memiliki peranan penting dalam pengembangan perpustakaan. Akan tampak kontradiksi tatkala sejumlah pihak menganggap penyediaan ruang baca publik dengan koleksi milik pribadi atau lembaga bersemangat berjuang menyediakan fasilitas membaca bagi khalayak. Namun, di sisi lain sepertinya pemerintah belum mengoptimalkan potensi yang ada untuk kemajuan dan pengembangan perpustakaan ke depan.

Kewajiban pemerintah

Wali Kota Bandung Dada Rosada akan membangun perpustakaan besar di Gedung Swarha di Jalan Asia-Afrika pada 2011. Lewat anggarannya Rp 9 miliar, inisiatif itu patut diapresiasi sebab jika perpustakaan daerah tidak dikemas dan dikelola secara baik, hal itu bisa saja justru akan tenggelam dengan kemajuan teknologi. Sebab, saat ini kita menuju ke arah perpustakaan digital atau orang akan mencari bahan bacaan cukup dengan membuka internet, baik milik pribadi maupun dengan cara menyewa.

Masyarakat kita memang tidak sepenuhnya sebagai masyarakat pembaca yang militan. Namun, biarpun begitu, penyediaan fasilitas ruang baca publik oleh pemerintah sudah menjadi kewajiban yang tidak terbantahkan. Ide Wali Kota Bandung itu sudah selayaknya segera direalisasikan. Terlebih, Wali Kota Bandung pada tahun ini telah mendapatkan penghargaan Nugra Jasa Darma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional sebagai kepala daerah yang memiliki perhatian dalam pengembangan perpustakaan di daerahnya.

Sesungguhnya ruang baca publik di kota ini cukup banyak, tetapi sebagian besar masyarakat Bandung tidak mengetahuinya. Ada perpustakaan ITB, perpustakaan pribadi Prof Doddy Tisna Amidjaya, perpustakaan di Gedung Merdeka, perpustakaan Masjid Habiburahman, Tobucil, Toko Buku Ultimus, dan lainnya. Semua itu adalah ruang baca publik yang selama ini cukup membantu masyarakat memenuhi hasratnya menikmati buku-buku yang berkualitas tatkala kantong tidak berisi penuh uang untuk membeli buku. Keberadaannya cukup strategis karena mendorong terciptanya kesadaran masyarakat untuk membaca dan memanfaatkan fasilitas baca yang ada di sekelilingnya.

Karenanya, alangkah bijak jika pemerintah, selain membuka perpustakaan daerah yang berada di bawah pengawasannya, juga mendorong ruang-ruang baca publik swasta atau perpustakaan independen agar bergerak menyediakan sumber bacaan. Wali Kota selaku pemimpin daerah tidak saja sekadar memberi dukungan melalui donasi uang semata, melainkan bisa saja melakukan MOU dengan penerbit untuk bisa mewakafkan buku untuk ruang-ruang baca publik swasta dan independen ini.

Tidak itu saja, bahkan pemerintah kota bisa saja mengundang pemangku kepentingan yang ada di Kota Bandung untuk urun rembuk atau Wali Kota sendiri mempunyai program yang bernama Jasmara (Jaring Aspirasi Masyarakat) khususnya bidang perpustakaan yang dilakukan paling tidak setahun dua kali untuk mengatasi segala problem atau persoalan yang dihadapi dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama melalui dinas terkait di bawahnya.

Kota perpustakaan

Tentu saja ini memang bukan persoalan mudah. Namun, upaya semua pihak harus ada. Setidaknya hal itu diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim membaca yang baik di kota-kota besar yang imbasnya bisa saja menular ke daerah-daerah lain. Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat alangkah baik jika memulai dari saat ini. Bahkan, jika memiliki banyak ruang baca publik atau perpustakaan, kelak Bandung akan dikenal sebagai kota perpustakaan. Bukankah julukan ini lebih baik daripada kota lautan sampah?

Jika pemerintah melalui Wali Kota Bandung bersungguh-sungguh mengoptimalkan ruang baca publik di Kota Kembang di sudut-sudut kota yang strategis, termasuk mewujudkan gedung perpustakaan representatif di Gedung Swarha tadi, niscaya hal itu akan memacu masyarakat mengunjungi dan membaca buku di sana.

Tentunya itu akan kembali kepada masyarakatnya. Sebagai masyarakat kota yang maju, sudah tentu membaca menjadi prioritas utama setelah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kita semua menyadari buku adalah gudang ilmu. Membaca adalah kuncinya dan ruang baca publik atau perpustakaan adalah tempat yang layak untuk masyarakat yang gemar membaca.

* Peminat Masalah Sosial Kemasyarakatan dan Penikmat Buku di Kota Bandung

Sumber: Kompas Jabar, 4 November 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan