-->

Kronik Toggle

Maaf, Pemerintah Tak Siapkan Buku Acuan Tangani Bencana untuk Sekolah-Sekolah

PENDIDIKAN SIAGA BENCANA
Ditunggu, Modul Bencana untuk Indonesia!
Jumat, 5 November 2010 | 10:12 WIB
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO.
Korban letusan Gunung Merapi menangis saat mengetahui anaknya belum ditemukan pascaletusan Gunung Merapi di posko pengungsian Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat (5/11/2010). Letusan Gunung Merapi yang terjadi pagi dini hari tadi mengakibatkan sedikitnya 54 orang tewas dan 66 orang luka-luka terkena semburan awan panas.
TERKAIT:
Bencana dan Kreativitas Guru-guru Kita
Mendesak, Pendidikan Kebencanaan
JAKARTA, KOMPAS.com — Modul-modul atau materi mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana belum ada di sekolah, termasuk sekolah-sekolah di daerah rawan bencana. Selama ini pengajaran kesiapsiagaan menghadapi bencana bergantung pada kreativitas guru karena pemerintah tidak menyediakannya.
Semestinya guru mendapat materi mengenai penanganan bencana.
— Afrizal
Para guru mengharapkan adanya modul-modul atau materi pengajaran mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana sehingga bisa disampaikan kepada murid secara benar dan lengkap. Murdiwiyono, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang termasuk rawan bencana letusan gunung api, mengaku, secara formal tidak ada modul atau bahan materi ajar dari pemerintah yang khusus menyampaikan cara-cara mengurangi risiko bencana atau menghadapi bencana.
Murdiwiyono, Kamis (4/11/2010), mengatakan, dirinya kerap bingung bagaimana cara menyampaikan pengetahuan dan keterampilan menghadapi bencana kepada siswa karena tidak ada panduan yang jelas. Padahal, lokasi sekolah dan tempat tinggal mayoritas siswa berada dekat dengan kawasan Gunung Merapi.
”Paling-paling ketika membahas suatu masalah, saya kait-kaitkan saja dengan lahar dingin, lahar panas, letusan, dan cara-cara menyelamatkan diri. Tetapi, tidak semua guru begitu,” ungkapnya.
Hal senada dikemukakan Afrizal, guru di SMK Kota Padang, Sumatera Barat. Ketika terjadi gempa, kata Afrizal, siswa kerap menyelamatkan diri dengan cara yang tidak tepat, bahkan membahayakan diri karena berlindung di tempat yang berbahaya. Guru yang seharusnya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang tepat juga banyak yang tidak tahu.
”Semestinya guru mendapat materi mengenai penanganan bencana,” ujarnya.
Pemerintah tak peduli
Tidak adanya modul atau materi yang resmi dari pemerintah mengenai kesiapsiagaan bencana itu, menurut Afrizal, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah. Seharusnya pemerintah pusat atau daerah secara rutin memberikan pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada daerah-daerah yang rawan bencana, seperti Padang.
”Dengan demikian, ketika terjadi bencana, semua tidak kebingungan harus lari ke mana atau berbuat apa,” ungkap Afrizal.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, pengetahuan dan keterampilan kesiapsiagaan bencana telah dituangkan ke dalam modul yang berbeda-beda untuk daerah rawan bencana banjir, tsunami, gempa, letusan gunung berapi, kekeringan, dan kebakaran. Modul yang disusun Kementerian Pendidikan Nasional, guru, dan lembaga-lembaga nonpemerintah internasional itu telah ada sejak enam bulan lalu.
Secara terpisah, Yanti Sriyulianti, Koordinator Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan di Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana, mengatakan, pendidikan kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak sekadar diajarkan di depan kelas, tetapi harus juga dipraktikkan. Selain itu, untuk sekolah di daerah rawan bencana perlu pula diajarkan materi mengenai kehidupan pascabencana. (LUK/ELN)
Kompas CetakSumber :
Editor: Latief Loading…
http://edukasi.kompas.com/read/2010/11/05/10124377/Ditunggu..Modul.Bencana.untuk.Indonesia.

JAKARTA — Modul-modul atau materi mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana belum ada di sekolah, termasuk sekolah-sekolah di daerah rawan bencana. Selama ini pengajaran kesiapsiagaan menghadapi bencana bergantung pada kreativitas guru karena pemerintah tidak menyediakannya.

Para guru mengharapkan adanya modul-modul atau materi pengajaran mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana sehingga bisa disampaikan kepada murid secara benar dan lengkap. Murdiwiyono, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang termasuk rawan bencana letusan gunung api, mengaku, secara formal tidak ada modul atau bahan materi ajar dari pemerintah yang khusus menyampaikan cara-cara mengurangi risiko bencana atau menghadapi bencana.

Murdiwiyono, Kamis (4/11/2010), mengatakan, dirinya kerap bingung bagaimana cara menyampaikan pengetahuan dan keterampilan menghadapi bencana kepada siswa karena tidak ada panduan yang jelas. Padahal, lokasi sekolah dan tempat tinggal mayoritas siswa berada dekat dengan kawasan Gunung Merapi.

”Paling-paling ketika membahas suatu masalah, saya kait-kaitkan saja dengan lahar dingin, lahar panas, letusan, dan cara-cara menyelamatkan diri. Tetapi, tidak semua guru begitu,” ungkapnya.

Hal senada dikemukakan Afrizal, guru di SMK Kota Padang, Sumatera Barat. Ketika terjadi gempa, kata Afrizal, siswa kerap menyelamatkan diri dengan cara yang tidak tepat, bahkan membahayakan diri karena berlindung di tempat yang berbahaya. Guru yang seharusnya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang tepat juga banyak yang tidak tahu.

”Semestinya guru mendapat materi mengenai penanganan bencana,” ujarnya.

Pemerintah tak peduli

Tidak adanya modul atau materi yang resmi dari pemerintah mengenai kesiapsiagaan bencana itu, menurut Afrizal, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah. Seharusnya pemerintah pusat atau daerah secara rutin memberikan pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada daerah-daerah yang rawan bencana, seperti Padang.

”Dengan demikian, ketika terjadi bencana, semua tidak kebingungan harus lari ke mana atau berbuat apa,” ungkap Afrizal.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, pengetahuan dan keterampilan kesiapsiagaan bencana telah dituangkan ke dalam modul yang berbeda-beda untuk daerah rawan bencana banjir, tsunami, gempa, letusan gunung berapi, kekeringan, dan kebakaran. Modul yang disusun Kementerian Pendidikan Nasional, guru, dan lembaga-lembaga nonpemerintah internasional itu telah ada sejak enam bulan lalu.

Secara terpisah, Yanti Sriyulianti, Koordinator Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan di Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana, mengatakan, pendidikan kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak sekadar diajarkan di depan kelas, tetapi harus juga dipraktikkan. Selain itu, untuk sekolah di daerah rawan bencana perlu pula diajarkan materi mengenai kehidupan pascabencana.

Sumber: Kompas, 5 November 2010, “Ditunggu, Modul Bencana untuk Indonesia!”

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan