-->

Kronik Toggle

Polisi Diminta Hormati Kebebasan Pers

Jakarta – Kalangan pers meminta polisi menghormati kebebasan pers dalam kaitan dengan laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini berjudul “Rekening Gendut Perwira Polisi”. “Kalau langsung mengambil langkah hukum, mereka tidak menghormati kebebasan pers,” ujar mantan Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara.
Leo mengingatkan Polri agar mengindahkan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden, kata Leo, pernah meminta, bila ada sengketa yang melibatkan pers, silakan menggunakan hak jawab. “Kalau tidak puas, mengadu ke Dewan Pers,” kata dia.

Leo menambahkan, apa yang dilakukan Tempo adalah sebagai kontrol media atas kinerja kepolisian, sehingga langkah hukum yang diambil terhadap Tempo dianggap kurang tepat.

Langkah hukum yang akan diambil Polri juga mendapat tanggapan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Koordinator Advokasi AJI, Margiono, mengatakan apa yang akan dilakukan Polri sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Polri tidak bisa langsung mengambil langkah hukum,” kata Margiono.

Dia menjelaskan, dalam undang-undang itu diatur tata cara bila sengketa yang melibatkan pers terjadi. Karena itu, Polri, kata dia, seharusnya menggunakan hak jawab terlebih dulu.

Bila merasa tak puas, Polri bisa mengadu ke Dewan Pers. “Nanti Dewan Pers yang akan menilai apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak,” kata dia. “AJI menyarankan Polri untuk menghormati Undang-Undang Pers,” ujar Margiono.

Sebelumnya, Markas Besar Kepolisian RI mengaku merasa terhina oleh gambar di sampul majalah Tempo. Karena itu, Polri memutuskan akan mengambil langkah hukum terhadap Tempo. “Cover itu sangat mencemarkan, menghina, merusak nilai-nilai kehormatan Polri,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Edward Aritonang saat dihubungi kemarin.

Menurut Edward, setelah beredarnya majalah Tempo terbaru itu, Mabes Polri menerima telepon dari para anggota kepolisian di seluruh Indonesia. “Mereka mempertanyakan, kenapa kami sepertinya bergelimang binatang,” kata dia.

Edward mempersilakan Tempo menganggap sampul itu sebagai celengan babi ataupun sebagai ekspresi seni. Tapi, bagi kepolisian, kata dia, yang digambar di halaman muka itu adalah sosok polisi dan tiga babi. “Itu binatang. Kami akan mengambil langkah hukum,” ujarnya.

Mabes Polri menyayangkan munculnya cover babi itu karena seolah-olah mewakili anggota Polri. “Kami sudah korbankan nyawa. Kasihan mereka disimbolkan seperti itu,” kata Edward.

Edward juga membantah tudingan bahwa pihaknya berada di balik aksi borong majalah Tempo sejak terbit pada Senin lalu. Alasannya, polisi tak punya uang untuk melakukan itu. “Mana bisa kami membungkam informasi,” ujarnya. “Dari mana uangnya? Harganya saja sudah Rp 100 ribu.”

Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Muryadi menilai ancaman Polri untuk mengambil langkah hukum terhadap Tempo sebagai sesuatu yang belum jelas. Meski begitu, pihak Tempo saat ini dalam posisi menunggu apa yang akan dilakukan Polri.

“Tapi, kalau gugat-menggugat, saya sarankan tidak usah,” katanya.
Wahyu menyarankan Polri agar menggunakan langkah bertahap seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Langkah itu, dia mencontohkan, adalah menggunakan hak jawab. Dia menambahkan, apa yang telah dilaporkan majalah Tempo telah profesional dan sesuai dengan etika jurnalistik.
AMIRULLAH | CORNILA DESYANA | TOMI

*)tempointeraktif, 30 Juni 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan