-->

Kronik Toggle

Gendut Sudarto dan Murad Irawan Soal Pengadaan Buku

Pembelaan Gendut Dinilai Ganjil

JOGJA – Pengakuan Sekda Bantul Gendut Sudarto soal uang Rp 500 juta dari mantan kepala Perwakilan PT Balai Pustaka Jateng-DIJ Murad Irawan, dinilai ganjil. Alasan Gendut bahwa uang itu sebagai pinjaman daerah karena Pemkab Bantul mengalami kesulitan keuangan untuk membayar pengadaan komputer bekas dari Jepang pada 2005 tak bisa dibenarkan.

Menurut Kadiv Investigasi Jogja Corruption Watch (JCW) Syarifudin M. Kasih SH, untuk mengadakan pinjaman ke pihak lain, ada ketentuan yang harus dipatuhi pemerintah daerah. ”Tidak bisa sembarangan dan hanya atas kesepakatan Gendut Sudarto dan Murad semata,” ungkap Kadiv Investigasi Jogja Corruption Watch (JCW) Syarifudin M Kasih SH, kemarin (11/6).

Dari penelusuran JCW, aliran dana dari Murad itu terjadi pada 15 April 2005. Bila menilik tanggal kejadian ketika transaksi pinjaman terjadi, aturan tentang pinjaman daerah masih diatur dengan PP No. 107 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan PP No. 54 Tahun 2005.

Berdasarkan PP tersebut, bila daerah akan mengadakan pinjaman, harus atas persetujuan dewan. Setiap pinjaman daerah juga harus dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman yang ditandatangani atas nama daerah oleh kepala daerah dan pemberi pinjaman.

”Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap pinjaman yang dilakukan daerah harus diumumkan dalam lembaran daerah,” beber Syarifudin.

Anggota DPRD Bantul Agus Effendi mengaku tidak tahu menahu soal utang tersebut. ”Kami justru baru tahu pemkab ternyata pernah memiliki utang kepada Murad Irawan ataupun PT Balai Pustaka. Pada saat itu saya yang menjabat sebagai wakil ketua Komisi A tidak pernah diajak bicara,” kata Agus dihubungi terpisah, kemarin.

Agus juga mengaku heran dengan pernyataan Gendut yang mengatakan terpaksa utang ke Murad, yang diketahui saat itu sedang melakukan lobi untuk pengadaan buku ajar di Bantul. Apalagi, Sekda juga mengaku terpaksa utang karena pemkab tengah mengalami kesulitan keuangan untuk pengadaan komputer dari Jepang.

”Saya kira pernyataan dan alibi Sekda ini perlu diklarifikasi. Pengadaan komputer saat itu sudah dianggarkan sebesar Rp 2 miliar. Jadi biar semuanya jelas, harus ada klarifikasi yang komprehensifterkait masalah ini,” kata politikus PKS ini.

Syarifudin menambahkan, dia merasa curiga dengan alasan Gendut yang terkesan dicari-cari tersebut. Alasannya, aturan soal prosedur pinjaman daerah itu tak dipenuhi Gendut.

Ia yakin, sebagai birokrat yang telah bekerja puluhan tahun, Gendut paham dan menguasai aturan tersebut. Karena itu, Syarifudin merasa kaget ketika mengetahui dalih Gendut bahwa uang yang diterimanya dari Murad merupakan pinjaman daerah.

”Sejak kapan Pemkab Bantul mengalami kesulitan keuangan dan mulai kapan Murad jadi orang baik hati yang suka meminjamkan uang ke pemerintah daerah?” tanyanya.

Alumnus Fakultas Hukum Universita Jana Badra (UJB) itu juga membeberkan hasil investigasi JCW soal transaksi uang yang diterima Gendut. Awalnya uang Rp 500 juta itu masuk ke nomor rekening 35028890 atas nama Pemkab Bantul pada 15 April 2005. Setelah itu, uang sejumlah Rp 200 juta diambil dan ditransfer ke nomor rekening 30113043 atas nama Gendut Sudarto dengan alamat Gedung Kuning No. 26 RT 005/002 Jogja, 55171.

Menilik waktu transaksi itu, dari penelusuran JCW, nyaris bersamaan dengan proses pembahasan pengadaan buku ajar Balai Pustaka. Saat itu Bupati Bantul Idham Samawi maupun pimpinan DPRD Bantul 2004-2009 telah meneken nota kesepahaman (MoU) persetujuan pengadaan lewat penunjukan langsung.”Kami mencurigai aliran dana itu merupakan suap atau gratifikasi kepada penyelenggara negara,” beber Syarifudin.

Jika dugaan suap dan gratifikasi itu terbukti, berarti melanggar pasal 12 A, 12 B dan 12 C UU No. 31/1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan temuan itu, jauh hari sebelum muncul aksi demo Aliansi Penyelamatan Indonesia (API) JCW secara resmi telah melaporkan kasus dugaan suap tersebut ke Kejati DIJ. Laporan itu tertuang lewat surat aduan nomor 001/JCW/01/10/Div Invest tanggal 1 Januari 2010.

”Kami akan terus mengawal kasus tersebut,” tekadnya. Dengan adanya laporan itu diharapkan kejaksaan segera mengadakan pemeriksaan terhadap Gendut.

Desakan agar Gendut diperiksa juga disampaikan Humas Badan Antikorupsi (BAK) Baharuddin M. Kamba. Bedanya, Baharudin minta Gendut diperiksa terkait pengakuannya mengembalikan dana pinjaman ke Murad sebanyak empat kali pada Mei, Oktober, November, dan Desember 2007.

Bila pengakuan itu benar, maka Gendut patut diduga mengetahui keberadaan Murad. Sebab, sejak pertengahan 2007 lalu, Murad telah menghilang usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan buku di Sleman oleh Polda DIJ. Karena itu, polda kemudian menyatakan Murad masuk daftar pencarian orang (DPO). ”Informasi dari Gendut dapat digali karena diduga kuat tahu keberadaan Murad,” desaknya.

Perburuan Murad harus terus dilakukan karena keterangan pria yang tinggal di Baron itu diperlukan untuk pengungkapan kasus dugaan korupsi buku ajar di beberapa daerah, termasuk dugaan gratifikasi yang diterima pejabat Bantul. (kus/ufi)

*)radarjogja, 12 Juni 2010 dengan judul asli “Pinjaman Daerah Harus Ada Persetujuan Dewan”

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan