-->

Kronik Toggle

Geger Buku BP di Bantul

BANTUL: Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul menegaskan langkah Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Gendut Sudarto meminjam uang dari Murad Irawan (saat itu menjabat Direktur Pemasaran PT Balai Pustaka) senilai Rp500 juta pada 2005 tanpa persetujuan legislatif.

Pinjaman tersebut tanpa melalui pembahasan dalam rapat APBD. Langkah Gendut untuk pembayaran pengadaan komputer dari Jepang dinilai janggal. Pasalnya, terdapat anggaran miliaran rupiah untuk kebutuhan tersebut.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul Agus Effendi, yang dahulu menjabat sebagai anggota Panitia Anggaran (Panggar) pada 2005 menjelaskan proses utang piutang Pemkab Bantul semestinya dibicarakan melalui mekanisme pembahasan atau rapat APBD.

“Kami tidak pernah dilibatkan terkait langkah Pak Gendut meminjam uang dari Murad. Sesuai aturan, perihal utang piutang semestinya dibahas dan diketahui Panggar maupun pinwan,” jelas dia di Gedung Pemkab Bantul, Jumat (11/6).

Agus menyebutkan rencana pengadaan buku sempat dibahas di DPRD Bantul pada 2005, meski akhirnya Pemkab Bantul membatalkan. Murad selaku Direktur Pemasaran PT Balai Pustaka sempat melobi rencana pengadaan buku. Pemkab kala itu mengusulkan anggaran sebesar Rp39 miliar.

Pembahasan rencana pengadaan buku memunculkan perdebatan antara anggota Dewan dan Pemkab. Dewan menolak sistem pembayaran pengadaan buku tidak bisa melalui penunjukan pihak ketiga (dibayar selama lima tahun) karena tidak tercantum dalam peraturan.

Akhirnya, Dewan dan Pemkab sepakat melakukan pengadaan buku senilai Rp6 miliar. Namun, dalam perjalanannya, Pemkab membatalkan pengadaan buku tersebut tanpa keterangan yang jelas.“

Pada saat itu Pemkab ngotot menggunakan Balai Pustaka, meski akhirnya pengadaan buku dibatalkan tanpa keterangan yang jelas,” imbuh dia. Sementara, Agus Subagyo, anggota Panggar lain menambahkan tidak tahu menahu terkait langkah Sekda meminjam uang melalui Murad.

Dia menegaskan sempat ada pendekatan atau penjajakan kerja sama antara PT Balai Pustaka dengan Pemkab Bantul. “Memang sempat ada pembahasan rencana pengadaan buku, namun dalam perjalanannya dibatalkan. Soal langkah Pak Gendut meminjam uang dari Murad saya tidak tahu menahu,” imbuhnya.

Koordinasi Aliansi Penyelamatan Indonesia (API) Soni Setiawan menyebut memiliki data-data terkait dugaan suap pengadaan buku. Salah satunya adalah saksi yang terlibat langsung dengan transfer dana ke rekening pribadi Gendut. “Kami tetap menuntut pengusutan kasus dugaan suap,” cetusnya.

Sebelumnya, Sekda Bantul Gendut Sudarta membantah tuduhan dugaan suap pengadaan buku. Dia menegaskan Pemkab meminjam uang sebesar Rp500 juta dari Murad karena kesulitan keuangan terkait pengadaan komputer dari Jepang. Utang tersebut telah dibayar dengan sejumlah kuitansi yang ditunjukkan Gendut di Gedung DPRD Bantul, Kamis (10/6).(sim)

*) harianjogja.com 12 Juni 2010 dengan judul asli “Utang Rp500 juta tanpa persetujuan”

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan