-->

Kronik Toggle

Undangan Launching Buku “Riset Peradilan Pers di Indonesia”

No.                  : 043/SK-NonLit/LBHPers/IV/2010
Perihal            : Undangan
Liputan Acara Diskusi Publik

Kepada Yth. :
Rekan-rekan Jurnalis
Media Cetak/Elektronik dan Online
Di Jakarta

Dengan hormat,

Meski banyak kasus pers yang  disidangkan di pengadilan, namun hingga kini masih terjadi perdebatan: aturan hukum apa yang pantas dikenakan kepada pekerja media? Apakah Undang-Undang (UU) Pokok Pers No. 40/1999 atau pasal-pasal dalam KUHP? Satu pihak beranggapan pengadilan terhadap hasil kerja jurnalistik  seharusnya mengacu kepada UU Pokok Pers No. 40/1999 dan bukan KUHP seperti yang dipakai selama ini.

Pihak ini berpandangan, UU Pokok Pers adalah lex specialis, sedangkan KUHP adalah lex generalis. Karena aturan hukum mengharuskan hakim memakai prinsip aturan hukum yang lebih khusus meniadakan aturan yang lebih umum (lex specialis derogat lex generalis) maka seharusnya dalam pengadilan yang dipakai adalah UU Pokok Pers.

Sementara pihak lain berpandangan, pemakaian KUHP untuk mengadili sengketa pers bukanlah kesalahan. UU Pokok Pers bukanlah lex specialis, karena itu mereka tidak mempersoalkan hakim yang memakai KUHP dalam persidangan.

Dari latar belakang di atas LBH Pers merasa perlu mengadakan riset yang komprehensif dan mendalam mengenai praktek pengadilan terhadap pers di Indonesia, terutama pasca reformasi 1998. Riset ini lebih ditujukan untuk memetakan bagaimana praktik pengadilan terhadap pers di Indonesia sejak 1998. Ada empat sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Pertama, memetakan kasus-kasus peradilan yang melibatkan pers. Kedua, memetakan materi dan landasan gugatan hukum atau tuntutan terhadap pers. Ketiga, memetakan argumentasi dan landasan hukum yang dipakai pekerja pers dan pembelanya. Dan, keempat, memetakan putusan dan pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam menilai gugatan dan tuntutan terhadap pers.

Melihat bahwa hasil riset ini begitu penting bagi penegakan hukum dan bagian dari pemetaan awal beberapa kasus pers di Indonesia, maka kami membutuhkan tanggapan dan respon dari masyarakat terhadap hasil riset ini melalui forum diskusi public.

Kegiatan Diskusi Publik ini melibatkan peserta dari kalanganan akademisi, jurnalis, advokat, para penegak hukum dan masyarakat luas lainnya, sehingga apa yang kita hasilkan dari riset ini bisa direspon dan mendapatkan masukan dari masyarakat luas.

Tujuan dari diskusi publik ini adalah untuk mengatahui konsep ideal penanganan kasus pers di Indonesia berdasarkan perspektif hakim, polisi, dan advokat. Dan dapat memberikan suatu rekomendasi bagaimana sebaiknya pengaturan dan penerapan Undang-Undang Pers apabila terjadi sengketa
kasus pers di Indonesia.

Untuk mencari jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut maka LBH Pers bermaksud mengadakan Diskusi Publik dengan tema ”Penerapan Undang-Undang Pers dalam Penanganan Kasus Pers di Indonesia”.

Terkait dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara-i untuk berkenan untuk meliput acara Diskusi Publik yang akan
kami laksanakan pada :

Hari/tanggal   : Selasa, 11 Mei 2010
Waktu             : Pukul 09.00 – 13.00 WIB
Agenda           : Diskusi
Publik dan Launching Buku “Riset Peradilan Pers di Indonesia”
Pembicara       :

* Bambang Harimurti (Wakil Ketua Dewan Pers)
* Irjen Pol. Edward Aritonang (Kadiv. Humas Mabes Polri)
* Sabam Leo Batubara (Praktisi Pers)
* DR Artidjo Alkostar (Mahkamah Agung RI)
* Hendrayana, SH (Direktur LBH Pers)
* Muhammad Yasin, SH MH (Penulis Buku)

Tempat           : Hotel Akmani, Jalan Wakhid Hasyim No. 91, Jakarta Pusat.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Arief Ariyanto (081578503444)

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesedian Bapak/ Ibu untuk meliput acara Diskusi Publik ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 April 2010

Hormat kami

Hendrayana, SH
Direktur LBH Pers

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan