-->

Lainnya Toggle

Soe Hok-gie dan Pelarangan Buku

Di penghujung tahun 2009 yang lalu pelarangan terhadap sejumlah buku kembali terjadi di Indonesia yang katanya sedang belajar berdemokrasi ini. Bukan hal yang aneh karena pelarangan buku telah sering terjadi di Indonesia terlebih di masa Orde Lama dan Orde Baru.

Sejarah mencatat bahwa di masa-masa awal-awal terbentuknya Orde Baru pelarangan sejumlah buku pernah dilakukan secara membabi buta, terutama paska peristiwa G30S. Tiga bulan setelah peristiwa kelabu tersebut, yaitu pada 30 November 1965, Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Bidang Teknis Pendidikan, Drs K. Setiadi Kartohadikusumo, melarang 70 judul buku. Pelarangan ini kemudian disusul dengan pelarangan terhadap semua karya dari 87 pengarang yang dituduh beraliran Kiri. Jadi saat itu dan bahkan hingga kini pelarangan buku bukan sekedar karena isinya melainkan karena ‘osa politik’ si penulis, penerbit, dan bahkan editornya.

Selain itu di masa itu terdapat juga sebuah keputusan yang menyatakan bahwa ada 21 pengarang yang bukunya harus dimusnahkan dari seluruh ruang perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak diketahui berapa total jumlah buku yang dinyatakan sebagai terlarang, tapi diperkirakan lebih dari 500 judul buku telah dinyatakan sebagai terlarang.

Keadaan di masa itu tak luput dari perhatian Soe Hok-gie, untuk ia menulis sebuah artikel untuk mengkritik kebijakan pelarangan buku ini dalam sebuah artikel berjudul “Mimpi-mimpi Terakhir Seorang Mahasiswa Tua”, yang dimuat dalam Mahasiswa Indonesia edisi Minggu ke V Juni 1968.

Berikut adalah petikan dari artikel tersebut :

Mimpi-mimpi Terakhir Seorang Mahasiswa Tua

Hati saya menjerit, protes keras ketika teman-teman saya dari jurusan Indonesia “dilarang” membaca HB Jassin. Ketika buku Sjahrir diam-diam disingkirkan dari Universitas sehingga mahasiswa Sejarah tidak dapat membaca lagi Renungan Indonesia dan Jalan Tak Ada Ujung. Dari Ave Maria Jalan Lain ke Roma, Capita Selecta Moh.Natsir lenyap dari pasaran.

Mulai tahun 1966 situasi berubah. Tetapi bukan struktur dan kesadarannya yang berubah, tetapi hanya penguasanya saja yang berubah. Dulu atas nama Nasakom – sekarang atas nama Pancasila, Agama dan Orde Baru. Dulu atas nama Revolusi – sekarang atas nama Ampera. Kebebasan Mimbar tak pernah kembali. Dia tetap merupakan barang luks yang mahal sekali untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia.

Buku-buku Pramoedya A Toer dilarang bersama-sama kawan-kawan komunisnya. Bagi saya adalah sama buruknya melarang membaca buku Jalan Tak Ada Ujung Mochtar Lubis pada tahun 1965 dengan melarang membaca buku Cerita dari Blora Pramoedya A. Toer. Dua-duanya adalah manifestasi dari ketakutan. Takut akan kebebasan mimbar di universitas. Yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa tidak ada protes dari mahasiswa jurusan Sastra Indonesia dan dari pengarang-pengarang Indonesia sendiri. Terhadap kebebasan mimbar yang diinjak-injak oleh sepatu laras, yang bernama KEKUASAAN.

Saya bermimpi bahwa di masa depan universitas-universitas akan mendapatkan kebebasan mimbarnya kembali. Dan mahasiswa-mahasiswanya merasa bahwa kebebasan mimbar adalah sesuatu yang fundamental bagi hidup mereka di dalam kampus. Seorang dosen yang Marxis akan ditantang oleh mahasiswa-mahasiswanya dengan literatur-literatur yang non bahkan anti Marxisme. Dan seorang dosen yang anti Komunis akan dihujani pertanyaan-pertanyaan yang bersumber pada buku-buku komunis yang dibaca oleh mahasiswa di dalam perpustakaan universitas.

Dan bagi mahasiswa yang menulis tentang revolusi Rusia boleh mengutip sumber-sumber dari Lenin, Stalin, Trotzsky, Plekanov, Berdjajev tanpa ada pertimbangan-pertimbangan “demi kemanan”.

Barangkali mimpi-mimpi saya tak pernah akan terlaksana. Tetapi dengan kerja keras keras, mimpi-mimpi tadi mungkin akan terlaksana.(Hernadi Tanzil)

*) Seluruh tulisan ini disarikan dari buku :
Soe Hok-Gie…Sekali Lagi, Rudi Badil, dkk (ed), KPG, cet I, Desember 2009

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan