-->

Kronik Toggle

Pelarangan Buku Digugat ke MK

Dasar hukum pelarangan buku masuk daftar gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugatnya adalah Penulis Buku berjudul ‘Lekra Tak Pernah Membakar Buku, Harian Rakjat 1950-1965.’

Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) mengajukan uji materi UU nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Menganggu Ketertiban Umum, Selasa 23 Februari 2010.

“Penerbitan buku adalah hak yang dijamin oleh konstitusi dan hak konstitusional,” kata kuasa hukum Pemohon, Kiagus Ahmad Bs, usai mendaftarkan gugatan di MK.

Menurut Kiagus, pelarangan buku telah mengikis nilai-nilai kemajemukan, toleransi, dan demokrasi. “Juga menghalangi hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi,” kata dia.

Dengan melarang buku, kata dia, pemerintah telah merendahkan kemampuan publik untuk menilai apa yang baik dan tidaak baik untuk dibaca.

Sementara itu, pemohon, Rhoma Dwi Aria, ketika dihubungi mengatakan, pengajuan uji materi tersebut merupakan suatu upaya agar ke depan hal tersebut tidak terulang lagi. “Undang-undang tentang cetakan dan tulisan tidak relevan lagi dan menciderai semangat reformasi,” kata dia.

Rhoma menyayangkan adanya pelarangan buku yang ia tulis, terlebih lagi pelarangan buku sejarah. “itu merugikan penulis dan masyarakat,” tandasnya.

Pemohon mengajukan uji materi UU no 4/pnps/1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat menganggu ketertiban umum. Mereka menilai pasal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara tahun 1945.

*) Dikronik dari Vivanews.com 23 Februari 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan