-->

Lainnya Toggle

PANDANGAN DEWAN PEMBACA: Teror Negara dalam Sinema

“Negara seringkali merupakan organisasi teroris yang dilegitimasi melalui layar putih,” kata Bambang Haryanto dari lembah gunung  Gandul, Wonogiri. Menurutnya dengan regulasi, sensor dan muatan propaganda yang massif, mereka melakukan cuci otak bangsa Indonesia demi tujuan langgengnya kekuasaan rezim teroris bertubuh negara, yaitu pemerintahan Orde Baru.

“Teror itu masih membekas tajam sampai saat ini,” tunjuknya setelah membaca karya Krishna Sen. Lihatlah, katanya, banyak sineas muda kita, yang pada era 1965 belum lahir, kini justru terobsesi membuat film-film bergenre hantu. Dan laku. Pilihan itu boleh jadi merupakan ungkapan bawah sadar diri mereka dalam upaya menghilangkan hantu-hantu masa lalu, dari era represif, zaman gelap sarat aroma pembunuhan sampai penculikan, yang masih juga menghantui diri-diri mereka.

Film-film berjenis yang disebut Bambang Haryanto itu memang pernah menjadi “momok” yang dilegitimasi sebagai sebuah teror kesadaran akan musuh-musuh Negara semacam sebagaimana termaktub dalam film Pengkhianatan G 30 S/PKI (1984). Film ini tak dielaborasi Krishna Sen, tapi dikutip sambil lalu saja. Padahal inilah film yang paling sering diputar, tak hanya di layar perak tapi juga di layar kacar. Setiap tahun selama puluhan tahun.

Walau demikian, peneliti IRE Subhan “Galih” Ahmad menangkap bobot buku ini mampu menguliti praktek kekuasaan di balik pelbagai hal yang kerap dianggap apa adanya. Seorang mahasiswa jurusan Sosiologi, misalnya, bisa saja tercengang setelah membaca buku “Ilmu-ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia”, karena ternyata ia tidaklah merdeka dalam memilih apa yang hendak ia pelajari sebagaimana ia merasa bebas mengisi Kartu Rencana Studi. Orang bisa jadi tak percaya ketika dibilang bahwa bahkan pilihan kata yang kita dengar dan ucapkan sehari-hari sesungguhnya mengandung muatan politis yang sesuai kepentingan penguasa Orde Baru dalam menutupi kenyataan yang sebenar-benarnya. “Bahasa dan Kekuasaan. Politik Wacana di Panggung Orde Baru” adalah jawabannya.

“Membaca buku ini saya membayangkan bioskop. Di mana berkumpul orang dalam ruang gelap, duduk diam terpana menonton gambar-gambar bergerak di hadapannya. Padahal sesungguhnya apa yang mereka saksikan adalah citra dari sorotan di belakang kepala mereka. Di balik itu, terhampar jejak polemik, sensor, pengarahan, penyuntingan, bahkan pelarangan,” tandas Galih.
Eri Irawan juga melihat hal sama setelah membaca buku ini. Menurut alumnus Universitas Jember ini buku Sen bercerita secara benderang bagaimana citra militerisme Orba dipermak positif.

Soeharto menjadikan film-film berlatar sejarah sebagai pelegitimasi tampuk kekuasaannya. Rezim Orba bahkan disebutkan mengusahakan agar film Serangan Fajar beroleh pengakuan masyarakat perfilman global di Festival Film Berlin, salah satu festival film paling bergengsi di jagat. Lewat film Soeharto berusaha mengidealisasikan dirinya sebagai figur paling berjasa bagi Republik.

Namun, di tengah kontrol ketat operasi kuasa Orba, kreativitas yang kritis tetaplah tak bisa dibendung. Film Perawan Desa (1978) adalah contoh sahihnya, terutama skenario aslinya sebelum ditambahi kisah tambahan oleh BSF. Film ini mengisahkan kebobrokan dan kesewenang-wenangan aparatus negara, mulai dari birokrasi pemerintahan hingga kepolisian.

Senada dengan itu F.X. “Koskow” Widyatmoko mencoba melihat bahwa buku ini ingin mendudukkan film sebagai media. Film dalam buku ini dikaji ke dalam tiga bagian, teks, institusi, dan khalayak. Bagian Pertama buku ini, tulis Koskow, mengkaji institusi meliputi sutradara, oraganisasi film, badan sensor, bioskop, dan sebagainya. Bagian Kedua mengkaji film sebagai teks media. Kajian tentang khalayak disisipkan pada bagian-bagian tersebut yang dituliskan dari penafsiran penulisnya, karena memang tidak dilakukan penelitian khalayak seperti wawancara.

Meski demikian, khalayak dituliskan sebagai penonton yang memiliki pesan tertentu seperti tidak menonton film bukan berarti sikap pasif namun sebagai bentuk perlawanan atas (isi) film tersebut.

Koskow sendiri sebagaimana dituturkannya sudah membaca buku Krishna Sen yang lain sewaktu mengkaji sampul buku penerbit Jogja 90-an. Buku Krishna Sen yang dimaksud adalah Media, Culture, and Politics in Indonesia, yang ditulis Sen bersama David T. Hill. Ini adalah salah satu buku dalam mencari relasi penerbitan dengan rezim Orde Baru. Maka, tegas Koskow, pilihan judul buku Kuasa Dalam Sinema (aslinya berjudul Indonesia Cinema: Framing The New Order), terasa lebih menegaskan posisi penulisan buku tersebut.

Bagi Koskow bagian kedua buku ini sungguh penting. Ia penting karena teks media menjadi masuk akal ketidakmasukakalannya karena adanya sensor oleh (aparatus) Negara, yang juga sudah disinggung Bambang Haryanto di paragraf awal. Barangkali yang disayangkan dalam penerbitan edisi bahasa Indonesia kali ini ialah minimnya Prakata yang dituliskan Krishna Sen sendiri. Bagian ini (Prakata) menjadi penting manakala buku Kuasa Dalam Sinema terbit tahun 1994. Jarak waktu 16 tahun dapat dibaca sinema Indonesia dalam konteks Orde Baru dan Pasca Soeharto. Meski demikian, minimnya Prakata tak menyurutkan nilai penting buku ini, baik ia sebagai catatan sejarah, relasi rezim politik dan produksi kebudayaan, dan terutama ia menyediakan dasar bagi sinema Indonesia dalam konteks memudarnya kuasa Negara/rezim politik.

Membaca buku Kuasa Dalam Sinema seperti mengingat kembali hegemoni Negara terhadap produk kebudayaan. Meski saat ini represi negara kian memudar, namun bukan  berarti kuasa tersebut tak ada. Dalam kalimat lain, meski sinema Indonesia hari ini disibukkan dengan konsep kreativitas, diam-diam dijalankan oleh kuasa juga. Salah satu alasannya karena (ke)budaya(an), dalam hal tertentu, berkepentingan juga.

“Buku ini adalah panduan berharga untuk menyingkap wajah politik dan kebudayaan serta politik kebudayaan di republik lewat medium film. Sen untuk kesekian kali menunjukkan bahwa lagi-lagi kita terjebak pada klise: sebuah fiksi, termasuk film, melulu dibebani hal-hal yang kelewat besar macam propaganda dan operasi kuasa. Tapi, untunglah sekarang politik kian aus, dan film sebagai fiksi setidaknya bisa kembali kita rayakan,” kata Eri Irawan.

Dalam penafsiran lain, lanjut Koskow, kuasa tak harus selamanya dicurigai. Benar demikian? “Rasa-rasanya tidak, mengingat perlawanan terhadap Undang-undang perfilman masih disuarakan,” tukas Koskow. Ini juga bukti, tambah Eri, bahwa ideologi atau teori besar hanya bikin sesak kehidupan berkesenian kita, termasuk di dunia perfilman.

Selain itu, patut juga diberi catatan tambahan atas buku ini. Agak aneh, memang, kenapa Sen tak memasukkan genre film horor, seks, dan Rhoma Irama dalam studi kajiannya. Jika berbicara gender, kelas, dan kekuasaan, film horor, seks, silat, dan dakwah (Rhoma Irama) adalah salah satu sisi dominan yang melingkupi layar perak Indonesia di masa-masa di mana Sen menulis buku ini.(GM)

2 Comments

bambang haryanto - 03. Feb, 2010 -

Thanks. Saya senang bisa jadi sebagai lead, tetapi asal saya yang diubah jadi Gunung Kidul, ditegaskan lagi Wonosari, saya protes berat.

Saya WNA : WoNogiri Asli !

Kok Redaksi situs ini sering salah memuat data saya ?

IBOEKOE - 03. Feb, 2010 -

Sudah diperbaiki Pak Bambang….Maap ya. Salam selalu

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan