-->

Kronik Toggle

Kasus Pelarangan Buku Disidangkan di MK

JAKARTA — Kebebasan untuk menulis harus dihargai. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat dan menulis. Kalau ada yang tidak suka ya harus mendebatnya dan membalasnya dengan menulis buku. Janganlah kemudian melarang mulut saya untuk bicara dan janganlah melarang tangan saya untuk menulis.

Demikianlah yang diungkapkan oleh Darmawan selaku Pemohon dalam sidang uji materi Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 tentang Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (09/02). Perkara dengan registrasi nomor 6/PUU-VII/2010 ini dimohonkan oleh Darmawan dikarenakan haknya dirugikan atas berlakunya UU Kejaksaan terkait pelarangan bukunya yang berjudul “Enam Jalan Menuju Tuhan”.

Adapun bunyi Pasal 30 ayat (3) huruf c adalah Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan.

“Pasal tersebut tidak mengenal adanya due process of law. Pemohon mengetahui pelarangan bukunya justru melalui media massa dan bukan langsung dari kejaksaan. Dalil kejaksaan melarang barang cetakan yang isinya dianggap dapat mengganggu ketertiban umum bukanlah merupakan hukum yang adil,” kata Rahmat Bagja selaku kuasa hukum Pemohon kepada Majelis Sidang Panel MK.

Pelarangan yang dilakukan oleh Kejaksaan, menurut Rahmat Bagja merupakan bentuk pengekangan atas kebebasan mengeluarkan pendapat. “Hal itu membuat Pemohon bahkan orang lain merasa tidak lagi bebas mengeluarkan pendapat. Pemerintah melalui kejaksaan saat ini suka melakukan intervensi. Intinya seorang yang mengeluarkan pendapat dan akses masyarakat mendapatkan informasi dikekang oleh pemerintah,” tegasnya.

Dalam petitum permohonannya, Pemohon menginginkan supaya MK menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, Majelis Sidang Panel MK memberikan nasehat dalam agenda sidang pemeriksaan permohonan ini. ”Permasalahan yang diajukan oleh pemohon ini apakah due process of law atau norma yang tercantum dalam UU Kejaksaan. Pada dasarnya pembatasan seperti yang diungkapkan dalam permohonan adalah hal yang boleh-boleh saja,” kata Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva.

Menurut Hamdan, pelarangan kebebasan dalam berpendapat yang dialami Pemohon justru berdasarkan SK Kejaksaan Agung tentang pelarangan peredaran buku yang telah di ”clearing house” terlebih dahulu. ”Kalau berdasarkan SK Kejaksaan Agung, hal itu masuk wilayah PTUN bukan di MK,” nasehatnya kepada Pemohon.

Lebih penting lagi tutur Hamdan, Pemohon harus bisa menjelaskan bagaimana hubungan antara UU Kejaksaan dengan permasalahan pelarangan buku yang kewenangannya diberikan kepada kejaksaan. ”Adalagi UU 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, itu juga dapat menjadi dasar pelarangan sebuah buku yang terindikasi menodai dan menistakan sebuah agama,” tuturnya.

Majelis Sidang Panel MK memberikan waktu selama 14 hari kedepan untuk memperbaiki permohonan. (RN Bayu Aji/MK)

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan