-->

Kronik Toggle

Sikap ELSAM perihal Pembredelan Buku

Siaran Pers

No. 10/DP/12/ELSAM/ 2009

Pembredelan Buku Oleh Kejaksaan Agung:

Pelanggaran dan Pengekangan Terhadap Hak Atas Informasi dan Berekspresi

Seperti sering terjadi sebelumnya, penghujung tahung 2009 kembali ditutup dengan serangkaian kebijakan publik yang mengancam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Pada hari rabu 23/12/2009, Kejaksaan Agung kembali mengeluarkan kebijakan publik yang mengancam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan melakukan pelarangan terhadap sejumlah publikasi, beberapa diantaranya merupakan buku yang secara publik diakui memiliki bobot akademis dan disusun berdasarkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabk an secara ilmiah. Pelarangan ini diikuti dengan menghilangnya buku “Membongkar Gurita Cikeas” karya George Junus Aditjondro dari toko-toko buku di sejumlah kota besar di Indonesia. Peredarannya ditarik pemilik toko karena khawatir dengan isi buku yang mengisahkan mengenai gurita bisnis empat yayasan SBY yang selama ini menjadi mesin uang dan penarik suara bagi SBY dan Partai Demokrat, di antaranya Yayasan Puri Cikeas, Yayasan Majelis Dzikir Nurussalam SBY, Yayasan Kepedulian Kesetiakawanan Sosial, Yayasan Mutumanikam Nusantara. Praktik seperti ini persis seperti zaman orde baru ketika Soeharto berkuasa.

Keluarnya keputusan ini memperpanjang daftar keprihatian publik atas komitmen institusi kejaksaan dalam penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Masih segar dalam ingatan publik terhadap mandegnya upaya penuntutan keadilan atas pelanggaran- pelanggaran ham melalui mekanisme pengadilan ham seperti kasus Wasior Wamena, penghilangan paksa, dan berbagai kasus lain. Kini Kejaksaan Agung kembali menunjukkan tindakannya yang tidak menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas informasi dan berekspresi. Tindakan banal Kejaksaan Agung ini ditunjukkan dengan melakukan bredel (pelarangan peredaran) terhadap sejumlah buku yang dianggap mengganggu dan membahayakan ketertiban umum masyarakat banyak. Buku-buku yang dilarang peredarannya secara nasional tersebut antara lain :

  1. Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karangan John Rosa;
  2. Suara Gereja Bagi Umat Tertindas: Penderitaan, Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri, karya Cocratez Sofyan Yoman;
  3. Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965, karangan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan;
  4. Enam Jalan Menuju Tuhan, karya Darmawan MM, dan
  5. Mengungkap Misteri Keberagaman Agama, karangan Drs H Syahrudin Ahmad.

Pelarangan peredaran buku-buku yang didasarkan pada kewenangan Kejaksaan Agung dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, khususnya untuk melakukan pengawasan peredaran barang cetakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 3 huruf c UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Pasal 1 UU No. 4/pnps/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Namun, pelarangan peredaran buku-buku tersebut tidak disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat mengenai ”sejauh mana mengganggu dan membahayakannya buku-buku tersebut jika diketahui oleh masyarakat banyak”. Sehingga, patut diduga bahwa alasan pelarangan buku-buku tersebut hanya didasarkan pada kecurigaan bahwa buku-buku tersebut mengandung muatan isu-isu yang berkaitan komunisme, marxisme dan SARA. Kejaksaan Agung juga tidak menelaah dan mendiskusikan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait (penulis, penerbit, akademisi, dan masyarakat sipil) mengenai muatan materi dan dampak yang akan timbul dari diterbitkannya buku-buku tersebut.

Selain itu, sebagai negara pihak dari Konvensi Internasional hak sipil dan Politik, yang telah diratifikasi melalui UU no 12/2005, Indonesia terikat pada standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal dalam melakukan pembatasan atas penikmatan hak, khususnya terkait dengan hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat sebagaimana dimuat dalam komentar Umum no 10 Kovenan Internasional Hak sipil dan Politik yang telah diadopsi PBB sejak tahun 1983 dan lebih lanjut diatur melalui Prinsip-prinsip Siracusa yang diadopsi pada tahun 1984. Berdasarkan prinsip ini, penghormatan atas hak asasi manusia justru seharusnya menjadi salah satu elemen dasar yang tercakup dalam pengertian “kepentingan umum”.  Dengan demikian tindakan pembreidelan ini justru menunjukkan kontradiksi atas pemahaman kepentingan umum yang semestinya.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) berpendapat bahwa breidel merupakan suatu tindakan yang banal tidak demokratis yang merusak upaya-upaya baik yang telah dilakukan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memajukan, menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan tatanan demokrasi yang diamanatkan dalam reformasi. Disamping itu, breidel juga merupakan bentuk  pelanggaran serius terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia yang secara yuridis telah dibentuk dan berlaku di wilayah Indonesia, antara lain UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU No 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik serta TAP MPR No. XVII tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 28 F UUD 1945 jo Pasal 14 UU No. 39 tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Demikian juga dengan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa “setiap orang akan berhak mempunyai dan menyatakan pendapat tanpa diganggu, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas, baik secara lisan maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui sarana lain menurut pilihannya sendiri”. Terhadap hak-hak ini tidak diperkenankan adanya pengecualian atau pembatasan apapun oleh Negara.

Dengan demikian, adanya pelarangan peredaran terhadap buku-buku, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan konstitusi yang menjadi dasar dalam upaya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan dasar manusia untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya.

Oleh karenanya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak Kejaksaan Agung untuk mencabut surat keputusan Jaksa Agung tentang pelarangan peredaran secara nasional buku-buku dan barang cetakan lainnya seperti yang dilansir pada 23 Desember 2009.

ELSAM juga mendesak Kejaksaan Agung untuk menghentikan tindakan-tindakan yang dapat menghalangi, membatasi ataupun mengekang kebebasan berekspresi daan menyatakan pendapat setiap orang, serta memulihkan peredaran buku-buku dan barang cetakan lainnya yang sebelumnya telah dilarang peredarannya. Sehingga, ke depan Indonesia akan semakin maju dalam proses pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Jakarta, 26 Desember 2009

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Indri D. Saptaningrum

Deputi Direktur Program

Contact person :

Indri D. Saptaningrum  0813 803 05728

Wahyu Wagiman  0813 112 28246

*) sumber: www.elsam.or.id

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan