-->

Kronik Toggle

Mahfud MD: Konstitusi Tak Melarang Peredaran Buku

GARUT — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, tidak ada pelarangan penerbitan buku dalam konstitusi negara Indonesia. Pernyataan ini menyusul munculnya kontroversi terbitnya buku Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century karangan George Junus Aditjondro.

“Di Konstitusi tak ada pelarangan buku,” ujar Mahfud seusai menghadiri dies natalis Universitas Garut, Senin (28/12).

Menurut dia, aturan pelarangan hanya terdapat dalam peraturan pemerintah. Itu pun bila buku tersebut dianggap membayakan. Ukuran bahaya atau tidaknya suatu buku berada di tangan Kepolisian dan Kejaksaan. Perintah penarikan buku biasanya dikeluarkan Kejaksaan.

Dia menegaskan, sampai saat ini tidak ada perintah larangan buku yang ditulis oleh peneliti dan pengamat sosial George Junus Aditjondro itu untuk beredar di masyarakat.

Bahkan dirinya pun telah melakukan pengecekan ke Kepolisian dan Kejaksaan, namun jawabannya sama bahwa tidak ada pelarangan terhadap buku tersebut. “Saya sudah mengeceknya, tidak ada perintah penarikan kok. Yang saya tahu pelarangan bukan pada buku itu, tapi buku yang lain,” ujarnya.

Karena itu, dia menduga hilangnya buku tersebut di pasaran merupakan bagian dari promosi untuk meningkatkan oplah. Selain itu, dia juga menduga adanya pihak tertentu yang sengaja memborong buku itu untuk dibagikan, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkannya.

Disinggung terkait isi buku itu, Mahfud mengaku belum mengatahuinya secara persis. Bahkan dirinya pun masih menunggu buku itu sampai di tangannya. “Saya belum baca jadi tak tahu isinya seperti apa, staf saya juga masih mencari buku itu,” ujarnya.

Buku Membongkar Gurita Cikeas diterbitkan oleh Galang Press Yogyakarta, Rabu lalu. Dalam salah satu bab, Aditjondro menyebutkan keterlibatan Presiden Yudhoyono dan keluarganya dalam kasus Century. Ia juga menyoroti Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, Yayasan Puri Cikeas, serta Yayasan Mutu Manikam. Ketiga yayasan ini disebut-sebut sebagai pendulang dana dan dukungan politik bagi Partai Demokrat dan Yudhoyono.

Aditjondro menyebut sejumlah nama pengusaha yang menyetorkan dana mereka ke sana. Joko Tjandra, misalnya, diduga menyumbang US$ 1 juta buat Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian pada awal Oktober 2009.

Sumber: Portal Online TEMPOINTERAKTIF.COM, 28 Desember 2009

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan