-->

Kronik Toggle

Komnas HAM: Kejaksaan Bisa Langgar HAM

JAKARTA — Dalam laporan tahunannya, Kejaksaan Agung menyebut telah melarang peredaran lima buku.

Anggota Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Yosep Adhi Prasetyo berpendapat pelarangan peredaran buku yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut bisa melanggar HAM. Sebab, telah membatasi hak berekspresi dan mendapatkan informasi bagi warga negaranya.

Menurutnya negara mempunyai kewajiban menghargai, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat. Dalam pasal 19 Deklarasi Umum HAM dan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan Politik) disebutkan negara harus menjamin kebebasan mendapatkan informasi, kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat dan pikiran, dan kebebasan pers.

Penulis, kata Yosep, mempunyai hak untuk berekspresi, sementara masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi.

Memang,  negara bisa membatasi hak-hak seseorang. Namun, “dalam pembatasan HAM negara harus memperhatikan unsur mana, apakah pembatasan itu mengorbankan hak orang lain, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Jika dilanggar berarti negara melakukan pelanggaran HAM,” kata dia kepada VIVAnews di Jakarta Kamis 24 Desember 2009.

Dalam prinsip pembatasan HAM, negara harus memperhatikan unsur mana apakah pembatasan atau orang. Dia tidak mengetahui apakah pertimbangan pelarangan tersebut. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka negara melakukan pelanggaran HAM.

Yosep mempertanyakan mengapa buku itu dilarang setelah terbit lama.

Dia mencontohkan untuk buku ‘Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto’, karangan John Rosa, telah terbit 3 tahun lalu.

Begitu halnya dengan  buku ‘Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan Tetesan Darah dan  Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri’ karangan Cocratez Sofyan Yoman yang telah beredar selama 1 tahun.

“Seusai menerbitkan buku, dalam waktu 24 jam buku memang harus diberikan ke Kejaksaan, namun mengapa baru dilarang setelah lama terbit?” katanya.

Sebelumnya, mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Iskamto, lima buku yang dilarang telah diperiksa (clearing house). Pemeriksaan itu dilakukan terhadap substansi bukunya, bukan pada penulisnya.

Lima buku yang beredar di pasaran itu berjudul:

1. Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, (karangan John Rosa)

2. Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri (karangan Cocratez Sofyan Yoman)

3. Lekra Tak Pernah Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 (karangan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan).

4. Enam Jalan Menuju Tuhan (karangan Darmawan MM)

5. Mengungkap Misteri Keberagaman Agama (karangan Drs. H Syahrudin Ahmad).

* Diunduh dari Portal Online VIVANEWS.COM edisi 25 Desember 2009

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan