-->

Kronik Toggle

Kejagung: Kami sudah meneliti sebelum melarangnya…

JAKARTA — Gaya Orde Baru mulai diterapkan oleh pemerintah. Kasus menghilangnya buku Membongkar Gurita Cikeas Di Balik Skandal Bank Century karangan George Junus Aditjondro di sejumlah toko buku, menjadi salah satu indikasinya.

Sebelumnya, kejaksaan juga melarang peredaran lima judul buku. ”Kami menganggap ada indikasi kembalinya model  clearing out yang dilakukan Kejaksaan Agung era Sukarton yang diberlakukan pada 20 Oktober 1989 yang mengawasi peredaran buku. Dan  clearing out ini digunakan kejaksaan sekarang,” kata Anggota Komnas HAM Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan, Yosep Adi Prasetyo, Selasa (29/12).

Pada era Orde Baru, lanjut Stanley (sapaan akrab Yosep), semua dikontrol oleh pemerintah termasuk peredaran buku. Saat itu ribuan buku dilarang. Kini reformasi berlangsung selama 11 tahun. Kenyataannya ada indikasi kembalinya tren tersebut. ”Saya melihat ada tren mundur, balik ke Orde Baru,” katanya.

Pemerintah, kata Stanley, seharusnya menjaga ruang publik untuk tetap terbuka. Komnas HAM akan membentuk tim kajian soal larangan buku ini pada Januari mendatang. ”Pelarangan buku diizinkan jika ada UU dan persetujuan DPR,” katanya.

Namun, kejaksaan punya dalih lain. Larangan beredarnya lima buku yaitu  Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto karangan John Rosa;  Suara Gereja bagi Umat Tertindas Penderitaan, Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karangan Cocratez Sofyan Yoman;  Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 karangan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan;  Enam Jalan Menuju Tuhan karangan Darmawan MM; serta  Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karangan Syahrudin Ahmad sudah sesuai prosedur. Kelima buku ini sudah diteliti terlebih dahulu sebelum dilarang. ”Lima buku itu semuanya dilarang beredar,” kata mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel), Iskamto.

Juru bicara kejaksaan, Didiek Darmanto, menjelaskan, buku-buku tersebut dilarang karena melanggar ketertiban umum. Substansi buku dinilai tidak sesuai dengan aturan. Namun, ketertiban umum yang mana yang dilanggar buku-buku itu, Didiek tidak menjelaskan. ”Bebas, tetapi tidak sebebas-bebasnya. Bebas, tetapi terkendali. Ada aturan menjaga ketertiban,” katanya.

Dasar Pelarangan

Undang-Undang No 4/PNPS/1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum jo UU No 5 Tahun 1969.

Kriteria pelarangan peredaran dan penggandaan buku tersebut didasarkan atas Pedoman/Tolok Ukur, yaitu Mengganggu Ketertiban Umum. Pengertian Mengganggu Ketertiban Umum harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan negara pada suatu saat seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, dan memajukan percabulan yang dapat mengakibatkan terganggunya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Sumber: Republika, 30 Desember 2009

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan