-->

Kronik Toggle

Email Prita Berbuntut Denda 204 Juta

TANGERANG– Di tengah perkara pidana yang bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang, Prita Mulyasari menghadapi vonis perdata di Pengadilan Tinggi Banten. Prita diwajibkan membayar denda senilai Rp 204 juta.

“Saya juga baru mendengarkan, saya mempertanyakan keputusan itu, tapi ya sudahlah, kami akan terus berjuang,” kata Prita saat berbincang dengan VIVAnews, Kamis, 3 Desember 2009.

Prita mengatakan, kasus perdata itu bergulir sebelum kasus pidana. Di tingkat Pengadilan Negeri Tangerang, ia divonis membayar denda Rp 312 juta. Vonis itu diterimanya sebelum ia mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang pada Mei 2009.

Atas putusan tingkat pertama itu, Prita lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Hasilnya, Prita kembali diposisikan sebagai pihak yang kalah dengan diwajibkan membayar denda Rp 204 juta. Meski nilai denda turun sekitar Rp 100 juta, Prita tetap pada posisi kalah. “Nggak cuma denda, saya juga diminta membuat pernyataan maaf ke RS Omni melalui media massa,” ujarnya.

Bersama kuasa hukumnya, Prita akan menempuh jalur hukum selanjutnya untuk melawan putusan itu. Namun, saat ini Prita masih fokus untuk menyelesaikan kasus pidananya. Dalam pidana, Prita dituntut enam bulan penjara atas dugaan pencemaran nama baik terhadap RS Omni.

***

Kisah Prita bermula saat ia memeriksakan kesehatannya di RS Omni Internasional pada 7 Agustus 2008. Hasil laboratorium menyatakan kadar trombositnya 27.000, jauh di bawah normal 200.000. Akibatnya ia harus menjalani rawat inap dan mendapat terapi sejumlah obat.

Setelah beberapa hari dirawat, kondisi Prita tak membaik. Saat keluarga meminta penjelasan, dokter malah menyampaikan revisi hasil tes trombosit dari 27.000 menjadi 181.000 tanpa memberikan lembar tertulis laboratorium. Dokter mengatakan Prita menderita demam berdarah.

Namun kesembuhan tak kunjung ia dapat. Lehernya malah bengkak. Maka ia memutuskan pindah rumah sakit. Di rumah sakit kedua, Prita ternyata didiagnosa menderita penyakit gondong bukan demam berdarah. Prita pun sembuh.

Atas kondisi itulah Prita merasa dirugikan RS Omni Internasional. Ibu dua anak itu kemudian menulis surat keluhan dan mengirim kepada sejumlah rekannya melalui email. Dalam waktu singkat email itu beredar luas di sejulah milis dan blog.

Surat itu pun terbaca manajemen RS Omni Internasional. Atas keluhan Prita, rumah sakit di kawasan Alam Sutera itu kemudian menyeret Prita ke jalur hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Prita yang terancam enam tahun penjara ditahan pada 13 Mei 2009. Namun tiga minggu kemudian hakim mengabulkan penangguhan penahanan Prita setelah muncul berbagai dukungan dari publik dan pejabat pemerintah. Hakim PN Tangerang juga menghentikan kasus Prita melalui putusan sela pada 25 Juni lalu. Namun, jaksa mengajukan banding atas keputusan tersebut dan terkabul.

Sementara pada Senin 8 Juli 2009, Komisi Kesehatan DPR merekomendasikan pencabutan izin Rumah Sakit Omni.

*) Dikronik dari Vivanews.com, edisi 3 Desember 2009

Bayar Denda Prita, “Netter” Kumpulkan Koin

JAKARTA-Vonis untuk Prita Mulyasari yang mengharuskan ia membayar denda Rp 204 juta kepada RS OMNI Internasional Alam Sutera karena tuduhan pencemaran nama baik melalui e-mail memicu solidaritas komunitas di dunia maya. Para netter pun membentuk gerakan yang diberi nama “Koin Peduli Prita”.

Mereka mengajak masyarakat, khususnya pengguna internet, menyumbangkan koin atau uang recehan yang kemudian akan dikumpulkan dan disumbangkan untuk membayar denda tersebut. Koin-koin tersebut dapat dikumpulkan di beberapa lokasi. Saat ini pengumpulan dikoordinasikan di Markas Sehat yang beralamat di Komplek PWR Nomor 60 Jatipadang, Ragunan, Jakarta Selatan. Untuk informasi, Anda bisa menghubungi 021-71284653 atau 0818769284 (Samsul).

Gerakan tersebut muncul di internet mulai Jumat (4/12) sore tak lama setelah Prita dan pengacaranya mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten. Inisiatif gerakan ini bermula dari diskusi di Milis Sehat yang selama ini memang banyak membicarakan soal edukasi terkait kesehatan keluarga dan masyarakat.

*) Dikronik dari Kompas.com, 4 Desember 2009

2 Comments

Oenardy S - 06. Des, 2009 -

Email/Surat elektronic dijadikan dasar pembuktian yang mengikat untuk menghukum Prita oleh Pengadilan Tinggi Banten , akan tetapi Berita Acara Pengadilan yang dibuat berdasarkan Perintah Surat Badan pengawas Mahkamah Agung R.I. oleh Majelis Hakim PN Gr kelas II DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN DAN MENGIKAT SECARA HUKUM . Bagaimana ini siapa yang salah ? mengapa dapat berbeda ?

cemputh - 11. Des, 2009 -

heran saia.. ini yang bego siapa? si ibu prita kenapa dirimu tak langsung buat pengaduan. kebiasaan deh di indonesia, kritik saran cuma iklan layanan masyarakat. ini lagi, gak mau dituduh sih ribut.. capek capek hidup di indonesia..

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan