-->

Kronik Toggle

Bahkan, Yang Menyimpan Buku Terlarang pun harus Menyerahkan kepada Kejagung

JAKARTA — Kontroversi keputusan Jaksa Agung yang melarang peredaran dan penggandaan lima judul buku terus bergulir. Pelarangan itu juga ditindaklanjuti dengan instruksi Jaksa Agung pada tanggal yang sama, 22 Desember 2009, untuk menyita buku itu.

Jelas langkah Jaksa Agung itu menuai kecaman. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyatakan, langkah Kejaksaan Agung itu adalah tindakan yang tidak demokratis. Langkah itu juga merupakan pelanggaran serius terhadap instrumen hak asasi manusia yang dibentuk dan berlaku di Indonesia.

Elsam mendesak agar keputusan dan instruksi Jaksa Agung itu dicabut. Kejagung juga diminta menghentikan tindakan yang dapat menghalangi, membatasi, atau mengekang kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat setiap orang. Hal itu termasuk memulihkan peredaran buku dan barang cetakan lainnya yang sebelumnya dilarang beredar.

Koordinator Unit Pengembangan Sumber Daya HAM Elsam Wahyu Wagiman, Senin (28/12), menyampaikan, Kejagung tidak pernah menyebutkan bagian mana dalam buku yang dilarang itu mengganggu ketertiban umum.

Rencananya, Selasa kemarin sejumlah pihak yang menentang larangan peredaran buku akan bertemu guna membahas sejumlah hal untuk menyikapi langkah Kejaksaan itu. ”Bisa jadi kami akan menyampaikan somasi kepada Kejaksaan untuk menarik lagi keputusan yang berkaitan dengan pelarangan buku dan barang cetakan,” kata Wahyu.

Kejagung dalam siaran pers yang ditandatangani Kepala Pusat Penerangan Hukum Didiek Darmanto menyebutkan, buku itu dilarang beredar karena isinya dapat mengganggu ketertiban umum.

Menurut Didiek, masyarakat yang menyimpan, memiliki, dan memperdagangkan barang cetakan yang dilarang diminta menyerahkan pada kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. Buku yang beredar akan disita. Jika aturan itu dilanggar, dapat dikenai hukuman sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4/Pnps/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang- barang Cetakan.

Ketua Dewan Pembina Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) Hilmar Farid justru bertanya, ”Kalau berpikir dan keinginan mencari ilmu di Indonesia jadi tindak pidana, ini jadi akhir peradaban. Coba tanyakan kepada Jaksa Agung, apakah dia ingin ke arah itu?”

Farid mempertanyakan, apakah Jaksa Agung memahami konsekuensi pelarangan buku itu. ”Jangan-jangan, itu pikiran dan prosedur birokratis. Apakah Jaksa Agung sadar implikasinya? Ini seperti mengakhiri kebudayaan,” katanya.

ISSI bersama Hasta Mitra menerbitkan buku Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto yang ditulis John Roosa. Buku setebal 390 halaman itu diterjemahkan Hersri Setiawan.

Mengenai buku itu, Farid menyatakan belum menerima pemberitahuan dari Kejaksaan. Bahkan, saat buku itu diteliti Bidang Intelijen Kejagung dalam clearing house, penerbit juga tak dimintai keterangan.

Padahal, Pasal 28F Undang- Undang Dasar 1945 menyebutkan, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Apakah perlu menutup salah satu saluran informasi, seperti melarang peredaran buku?

Sumber: Kompas, 30 Desember 2009, “Dilarang Beredar, Disita Pula!”

1 Comment

gambreng - 07. Mar, 2010 -

di buntel t** uteke……..dilarang aja terus!! dan jadilah bagian dari kemunduran kebudayaan… wkwkwkwkw….. di buntel t**…….

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan