-->

Kronik Toggle

Pengadaan Buku Madrasah Ibtidaiyah di Malang Diwarnai Suap

Malang – Lembaga Peduli Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Pesantren melaporkan dugaan suap dalam penggunaan dana hibah (Block Grand) Departemen Agama untuk peningkatan mutu pendidikan dan fisik sekolah. Dugaan suap ini terjadi antara kepala MI dan lembaga penerbitan buku pelajaran sekolah. “Setiap kepala sekolah disuap Rp 500 ribu-Rp 1 juta,” kata Pengurus Lembaga Peduli MI dan Pesantren, Purnomo, Senin (12/10).

Suap-menyuap pengadaan buku pelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan ini terjadi merata di 385 Madrasah di Kabupaten Malang. Hasil penelusurannya, menunjukkan sejumlah kepala sekolah di Wajak, Gondanglegi, Bululawang, Bantur , Tajinan, Pakis dan Poncokusumo menerima suap. Kepala Madrasah bersangkutan berjanji pengadaan buku dan alat peraga diserahkan kepada penerbit yang memberikan uang suap. Uang tersebut masuk ke kantong masing-masing Kepala MI penerima dana block grand.

Purnomo mengaku data ini diperoleh secara diam-diam di sejumlah sekolah. Pratik suap dikhawatirkan akan merugika keuangan negara, serta barang yang disediakan tak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan Departemen Pendidikan. Sebab, sesuai petunjuk teknis barang yang dipasok harus memenuhi standar yang ditentukan meliputi materi dan jenis kertas.

Untuk itu, diharapkan Departemen Agama segera mensosialisasikan kepada Kepala MI tentang petunjuk teknis dan spesifikasi barang serta melarang pratik suap-menyuap dalam pengadaan barang. Rencananya Departemen Agama menyalurkan bantuan sebanyak Rp 91,5 juta kepada masing-masing MI. 30 persen dana digunakan peningkatan mutu untuk pengadaan buku referensi, buku pengayaan dan alat peraga.

Kepala seksi madrasah dan pendidikan dasar Departemen Agama Kabupaten Malang, Abdul Rohman meminta agar kepala MI tak menerima suap dalam pengadaan barang. Rohman mendesak agar uang suap tersebut dikembalikan, karena praktik suap melanggar aturan. “Uang suap gak wajar, melanggar hukum,” jelasnya.

Ia menyebutkan hingga kini belum menerima petunjuk teknis pengadaan barang dan penyaluran dana blok grand. Sehingga kepastian waktu penyaluran dana juga belum diketahui. Agar proses transparan, ia menyarankan agara Kepala MI menahan diri serta menyesuaikan mekanisme yang berlaku.

EKO WIDIANTO

*) Tempointeraktif, 12 Oktober 2009

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan