-->

Lainnya Toggle

Dari Surabaya Menuju Bahasa Persatuan

Oleh Nurani Soyomukti

Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa kota Surabaya memiliki andil dalam mengembangkan pergaulan manusia melalui bahasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa munculnya bahasa Indonesia yang kemudian diikrarkan menjadi bahasa nasional dan bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928, yang tercakup dalam ikrar Sumpah Pemuda, juga dapat diruntut sejarahnya dari kota ini.

Jika kita menghubungkan antara munculnya bahasa Indonesia dengan menurunnya pamor bahasa Jawa ‘kromo’, maka memang pantaslah bahwa Surabaya menjadi wilayah di mana masyarakatnya tidak menyukai bahasa yang melegitimasi dominasi kekuasaan feudal Jawa yang tidak demokratis dan mencerminkan hubungan sosial yang timpang dan eksploitatif itu. Hal ini merujuk pada sebuah gerakan kebudayaan yang bernama Djawa Dipa. Gerakan ini pertama muncul di kota Surabaya tahun 1914. Mengambil nama Djawa Dipa yang berarti “Sinar Jawa”, sinar yang akan memberi pencerahan pada rakyat Jawa. Pelopornya adalah seorang anggota redaksi suratkabar ‘Oetoesan Hindia’, Tjokrosoedarmo dan Tjokrodanoedjo. Keduanya adalah pimpinan Serikat Islam Surabaya. Dalam pidato pendeklarasian gerakan ini, Tjokrosoedarmo menyatakan bahwa aturan bahasa Jawa, sekaligus tata kramanya, yang ada sekarang hanya membuat sengsara rakyat saja, dan menghambat kemajuan bangsa Jawa.

Tentu munculnya kebencian terhadap bahasa Jawa sudah dimulai sebelumnya, bukan hanya di Surabaya. Jika ada seorang dari kalangan priyayi yang paling benci dengan budaya feudal Jawa yang tidak demokratis, maka dia adalah Tjipto Mangunkusumo. Ia memang mengenyam pendidikan dan lahir di era modernisme yang sedang bersinar di tanah Jawa khususnya dan wilayah yang kelak menjadi Indonesia umumnya.

Tjipto mendobrak kebiasaan lama kaum priyayi yang gila hormat dan suka disembah-sembah atau dihormati. Ia muncul seiring dengah munculnya kesadaran dan gerakan di masyarakat perkotaan, setelah sebelumnya gerakan perlawanan banyak terjadi di daerah pedesaan sebagaimana ditunjukkan dengan berbagai pemberontakan kaum tani memakai semangat mesianistik (konsep Ratu Adil). Tjipto adalah konsekuensi dari modernisasi dari perkotaan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Kota adalah tempat yang terang benderang setelah ada listrik, industrialisasi mulai muncul, pusat-pusat modernitas mulai lahir. Kota menjadi pusat gerakan dan pencerahan.

Sebagai sebuah kota yang lahir di daerah pesisir dan menjadi pusat perdagangan, Surabaya memang memiliki syarat-syarat untuk menjadi peradaban modern yang fleksibel dalam menerima perubahan, menjadi pertemuan berbagai macam tutur dan wicara dari berbagai masyarakat di kawasan yang lebih luas (bahkan yang sifatnya mendunia). Secara historis, peradaban yang maju dengan gaya berpikir yang demokratis memang selalu lahir di daerah pesisir, di mana bandar-bandarnya. Tetapi sayangnya kehancuran Majapahit dan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak mendorong pusat-pusat ekonomi bergeser ke daerah pedalaman, kembali ke corak produksi tanah. Hal inilah yang menyebabkan feodalisme justru semakin kental hingga akhirnya ketika penjajah asing masuk, ia tidak dihancurkan tapi dimanfaatkan.

Untungnya, setelah pusat kerajaan pindah ke pedalaman, Surabaya tetap menjadi wilayah yang terbuka, ramai dengan orang-orang yang bergaul demi kepentingan masing-masing, kebanyakan menggunakan logat Melayu serta berbagai bahasa yang mempengaruhinya. Inilah yang kelak menjadi bahasa Melayu kita, bahasa Indonesia. Surabaya juga berdekatan dengan pulau Madura, di mana kultur masyarakatnya keras, berbeda dengan orang Mataraman yang pusatnya jauh di sebelah barat kota Surabaya.

Maka Djawa Dipa lahir dari kota ini. Mereka mengusulkan aturan-aturan yang tidak patut buat manusia itu dihapuskan. Diharapkan dengan pemakaian bahasa yang mengandung semangat kesetaraan akan tumbuh keberanian untuk mengungkapkan ekspresi ketidak-adilan yang selama ini mereka terima. Langkah nyata diwujudkan dengan menghapus seluruh gelar kebangsawanan yang menandakan perbedaan kelas. Menggantinya dengan panggilan “wiro” untuk laki-laki, “Woro” untuk perempuan yang sudah menikah, dan “roro” untuk perempuan yang belum menikah.

Faktor lain yang membuat gerakan Djawa Dipa berkembang adalah pergaulan antara pegawai rendahan pemerintahan kolonial Belanda dengan tokoh-tokoh pergerakan pada masa itu, khususnya CSI di mana ketuanya Tjokroaminoto yang menerima ide-ide modern seperti sosialisme dan demokrasi. Dari gerakan politik kerakyatan itulah ide persamaan itu ditularkan, sehingga para pegawai rendahan ini melihat bahwa tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan hirarki bahasa Jawa yang diskriminatif.

Dari Surabaya, ide Djawa Dipa menyebar dalam gerakan, pendidikan, dan bahkan pabrik-pabrik. Interaksi antara aktivis, seperti Tjokro yang sering ke Semarang atau Yogya, serta kalangan rakyat kecil dan pegawai rendahan yang melakukan migrasi ke kota lain, membuat ide demokrasi dan kesetaraan bahasa menjadi meluas. Ada salah beberapa kejadian yang cukup signifikan untuk menjelaskan pengaruh demokrasi yang dibawa Djawa Dipa. Di bidang pendidikan, yaitu pemogokan para siswa Holland Inlandsche School (HIS) di Semarang pada tahun 1918 yang menuntut para gurunya untuk tidak menggunakan bahasa Jawa rendahan, tetapi bahasa Jawa Ngoko, Melayu atau Belanda. Pemogokan yang berlangsung dua hari itu telah membuat para guru yang rata-rata orang Belanda untuk melaporkannya kepada pihak Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken (Kantor Urusan Bumiputra). Di sektor industri juga terjadi kesadaran demokratik di kalangan buruh. Yang paling fenomenal adalah munculnya seorang tokoh pergerakan yang dikenal dengan sebutan ‘Staking Koning’ (Si Raja Mogok), Soerjopranoto, yang juga merupakan seorang yang sangat mendukung Gerakan Djawa Dipa.

Djawa Dipa memang bukan satu-satunya kekuatan, tapi ia adalah sebuah gerakan kebudayaan. Ketika feudalisme Jawa sudah relatif berkurang dan kesadaran nasionalisme muncul, Djawa Dipa menjadi Gerakan Hindia Dipa pada 1921. Hindia Dipa adalah “cahaya yang menyinari Hindia” atau Hindia yang telah memperoleh penerangan. Dengan demikian, ada perluasan kesadaran dari anti-feudalisme (Jawa) menjadi anti-kolonialisme. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat berperan besar dalam gerakan ini. Kemudian, karena kesadaran nasionalisme muncul dan diperkuat lagi dengan munculnya ide-ide internasionalisme yang dibawa Ki Hadjar Dewantara (Soewardi Soerjaningrat), Gerakan Hindia Dipa mulai mengalami kemandegan, tetapi pengaruhnya terus bersemayam.

Yang jelas, bahasa Indonesia telah menyebar dan bahasa Jawa tak lagi memiliki kuku yang tajam seiring munculnya ide-ide nasionalisme dan kemanusiaan modern. Maka kitapun tahu, pada 28 Oktober 1928, tercatat dalam sejarah bahwa kaum muda dari berbagai pulau dan bermaam-macam latarbelakang suku-budaya mengikrarkan bahwa mereka “berbahasa satu”, yaitu “bahasa Indonesia”. Ini adalah tahapan nasionalisme yang sangat penting di era kemerdekaan. Sebuah idealisme kemanusiaan yang menjadi bagian dari perjuangan demokrasi yang hingga saat ini masih didambakan oleh warga negara, bukan hanya di Surabaya tetapi juga di seluruh tanah air. Surabaya memang bukan harus dikenal sebagai ‘Kota Pahlawan’ saja, tetapi juga kota yang punya sejarah dalam terciptanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Persatuan!

* Dinukil dari Harian Kompas Jatim, 23 Oktober 2009

1 Comment

tommy - 24. Sep, 2010 -

sekedar urun rembug. pertama. feodalisme jawa terutama yang anda sebutkan di pedalaman tidak benar-benar bertumpu pada tanah, luas tanah yang dimiliki seseorang tidak menjadi satu-satunya ukuran utama. feodalisme jawa turut mempertimbangkan pula cacah atau jumlah jiwa yang tinggal dan mendapatkan nafkah dari lahan itu. lantas bagaimana dengan surabaya yang pada tahun-tahun itu telah menjadi sebuah kota industri, lebih-lebih kemudian pada tahun 1906 di tetapkan sebagai gemeente dan di pimpin oleh orang belanda sendiri. feodalisme di surabaya tetap ada namun berbeda sumber kekuasaanya, jika di jawa pedalaman terutama di daerah-daerah kerajaan pecahan mataram kekuasaan feodal berkisar pada tanah dan cacah, di surabaya kekuasaan feodal bertumpu pada jarak kedekatan dengan penguasa yang dalam hal ini adalah kekuasaan kolonial yang dijalankan langsung oleh orang-orang belanda.
kedua mengenai bergesernya pusat-pusat ekonomi. harap di ingat bahwa majaphit bukanlah sepenuhnya kerajaan pesisir. kekuasaan majapahit yang terbentang dari timur sampai barat indonesia kini bukanlah di raih dengan kekuatan armada laut yang besar, lokasi pusat kerajaannya pun agak jauh dari pesisir, justru demak yang lebih dekat ke pesisir. pusat kekuasaan yang berada di pedalaman tidak secara otomatis memindahkan pusat ekonomi. pusat ekonomi tetap berada di pesisir yang di kontrol pusat kerajaan dengan syahbandar-syahbandarnya yang tidak selalu berasal dari kalangan pribumi, banyak bandar di pimpin oleh syahbandar yang berasal dari orang arab dan china, dengan tujuan untuk memperlancar perdagangan. selepas runtuhnya majapahit surabaya di kuasai oleh demak, kemudian pada masa mataram, surabaya baru di kuasai pada masa ekspansi sultan agung. dan pada tahun 1743 surabaya beserta daerah pesisir utara jawa lainnya berada dalam kendali VOC. silih bergantinya penguasa di surabaya tetap membuat surabaya menjadi pusat ekonomi karena masing-masing penguasa menjamin bahkan mendorong aktivitas ekonomi di surabaya.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan