-->

Lainnya Toggle

Buku-Buku ''Teroris''

Oleh Anang Harris Himawan

Setiap aksi penggerebekan hingga penangkapan, aparat juga selalu menemukan barang bukti. Barang bukti itu bukan hanya berupa bahan baku bom atau bom-bom yang siap ledak, melainkan juga buku-buku atau media cetak yang dianggap menjadi sumber inspirasi serta pembangkit energi “jihad” mereka.

Yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah buku-buku yang ditemukan aparat tersebut benar-benar menginspirasi pelaku untuk berbuat teror? Ataukah karena pelaku “salah” dalam memahami isi buku itu ?

Buku (Bukan) Teroris?

Buku merupakan media pengetahuan yang hingga kapan pun akan menjadi sumber inspirasi pembacanya, sebagai gerbang pengetahuan serta penyambung sejarah antargenerasi. Terkait ditemukannya banyak buku “agama” dalam setiap peristiwa penggerebekan dan penangkapan teroris, itu menjadi keprihatinan tersendiri di kalangan perbukuan dan peminat baca, hingga muncul pertanyaan-pertanyaan di atas.

Namun, kurang bijak kalau kita terburu-buru menyimpulkannya. Pertama, kalau memang buku-buku itu “benar-benar” menginspirasi pelaku teror, apakah berarti buku-buku itu dapat dijadikan “tertuduh” sebagai sumber penebar teror? Kalau memang “ya”, rentetannya akan panjang, karena terkait penerbit dan pengarang.

Bagaimana dengan karya terjemahan? Hal itu tidak bisa dikaitkan dengan penerbit asal, melainkan pihak penerjemah maupun penerbit dalam negeri (Indonesia). Sebab, buku itu tidak akan berwujud dalam bahasa Indonesia kalau tidak ada yang menerjemahkan. Buku itu juga tidak akan tersebar, terbit, dan tercetak kalau tidak ada lembaga yang menerbitkan dan memperbanyaknya. Dengan demikian, lembaga penerbit dan yang memperbanyaknya, boleh jadi, ikut bertanggung jawab.

Kedua, kalau yang menjadi sebab adalah kesalahan dalam memahami isi buku, mutlak yang menjadi tertuduh adalah pelaku. Buku-buku tersebut beserta rentetan yang di belakangnya (pengarang/penerbit) bebas dari segala tuduhan.

Lembaga Sensor

Maraknya buku-buku menjadi barang bukti dalam setiap aksi penggerebekan teroris, mestinya perlu segera disikapi berbagai pihak terkait. Terlebih yang banyak ditemukan adalah buku-buku hasil terjemahan -khususnya dari bahasa Arab- yang kita tahu bersifat free untuk diterjemahkan. Artinya, tanpa memerlukan izin pengarang dan penerbit asal, semua orang bebas menerjemahkan dan menerbitkannya. Inilah yang menjadi peluang masuknya pengetahuan “paham asing” yang belum tentu selaras dengan citra keindonesiaan (kesantunan dan kebhinekaan). Buku-buku jenis ini membanjiri pasar perbukuan tanah air.

Judul-judulnya pun kadang sudah diubah dari judul aslinya, karena memang trik market. Dan, itulah yang menjadikan peminat buku dan konsumen. Bila tidak jeli dalam memilih dan membeli, hanya akan terjebak dalam keindahan judul yang belum tentu seindah, semutu, dan semanfaat isinya.

Untuk itulah secepatnya kita mengambil sikap. Kalau tidak, hal itu akan memperburuk citra perbukuan dan lembaga penerbitan. Ikapi pun harus ikut bertanggung jawab atas “kelalaiannya” mengontrol maraknya terbitan-terbitan dan hasil terjemahan dari bahasa asing yang kontraproduktif tersebut.

Pertama, memang, tidak semua jenis buku hasil terjemahan dari bahasa asing (Arab khususnya) memiliki muatan propaganda, teror, dan radikal. Untuk menentukan ada tidaknya muatan di atas, diperlukan lembaga kontrol, termasuk lembaga yang menaunginya, baik itu Ikapi sebagai lembaga tertinggi penerbitan di Indonesia, atau MUI, atau kejaksaan/Polri; atau badan bersama yang berisi perwakilan dari setiap lembaga di atas.

Sebagaimana film yang punya Lembaga Sensor Film, demikian pula penerbitan/penerjemahan buku pun perlu lembaga kontrol, khususnya untuk mengantisipasi penyebaran virus-virus kontraproduktif, semacam paham-paham yang dapat menyemaikan benih terorisme.

Tanpa adanya lembaga, aturan, atau undang-undang (beserta konsekuensinya) yang mengontrol dari pihak terkait -yakni sinergitas Ikapi, MUI, dan departemen lintas di bawah Polhukam-penyebaran buku-buku itu akan sulit terkontrol, dan paham-paham kontra keindonesiaan tersebut akan tumbuh subur serta sewaktu-waktu bisa menjadi bom waktu lagi!

Kedua, alangkah lebih baik kalau Polri bukan hanya membentuk Densus 88 sebagai lembaga atau desk antiteror seperti perwujudannya yang sekarang ini; dipersenjatai, pakai topeng, dan sebagainya. Justru yang paling utama adalah desk antiteror yang bertugas melakukan kontra ideologi. Sebab, para pelaku teror justru bersumber dan terinspirasi dari pemahaman atau ideologi (yang salah satunya bersumber dari bacaan), dan inilah yang secepatnya perlu diantisipasi.

Desk antiteror kontra ideologi ini tidak harus dari internal Polri atau militeristik. Mereka bisa saja direkrut dan dibentuk dari kalangan akademisi, pesantren, dan masjid yang peduli terhadap nasib bangsa, khususnya dalam mengantisipasi paham-paham persemaian terorisme, tak terkecuali mengontrol bersemainya paham kontraproduktif melalui buku.

Memang, sebenarnya itu dilakukan Departemen Agama sebagai lembaga terkait. Namun, karena penangannya kurang optimal -kalau tidak boleh dikatakan gagal-, tidak ada salahnya Polri mengambil alih. Ini karena terkait tanggung jawabnya sebagai garda depan demi terciptanya keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat.

Saya kira ikhtiar apa pun untuk mempersempit bersemainya paham teroris perlu terus dilakukan, tak terkecuali memperkecil perkembangannya melalui bahan bacaan, buku khususnya. Dan, ini menjadi tantangan bagi Polri. (Anang Harris Himawan, pemerhati masalah sosial keagamaan, tinggal di Wonogiri, Jawa Tengah)

* Dinukil dari Harian Jawa Pos Edisi 26 Agustus 2009

2 Comments

Anang Harris Himawan - 21. Sep, 2010 -

Makasih atas pemuatan tulisan saya pada website ini. Saya secara pribadi siap kerjasama dalam hal penulisan buku2 sosial keagamaan.

agus - 01. Okt, 2012 -

bukankah lebih baik buku buku tersebut di kaji umum. agar tidak ada kesalah pahaman dalam memaknai isi buku jika yang anda dakwakan salah memahami.
jika pemerintah dalam hal ini bisa DEPAG or POLRI atau DENSUS 88 yang anda sebut tadi membatasi pengeluaran atau bahkan tidak memberikan ijin edar sama seperti zamanya suharto dulu adanya pembatasan media.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan