-->

Kronik Toggle

Politisasi Korupsi Buku Jogja

Atas surat pemberhentian yang dibawa kurir Sultan Hamengkubuwono X, Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Stda DIY Sumadi SH, pihak Ibnu Subiyanto langsung menuding balik.

Eksepsi yang dibacakan penasehat terdakwa Ibnu Subiyanto jelas-jelas menuding jaksa telah main koprol bambu dan berlebihan.

“Telah terjadi error in persona dalam dakwaan, mengingat terdakwa tidak duduk dalam panitia pengadaan barang maupun tim pemeriksa dan penerima barang,” kata juru bicara penasehat hukum terdakwa Teguh Samudera, seperti dikutip Kedaulatan Rakyat (12/6/2009).

Tudingan lain bahwa jaksa jelas-jelas telah melawan hukum dengan menyalahgunakannya.

Perkara korupsi buku ini dengan semena-mena memposisikan seorang bupati yang tak bersalah sebagai terhukum. Ini bentuk pembunuhan karakter sang bupati di hadapan rakyatnya.

“Ini seolah pengadilan kewenangan Bupati,” jelas Teguh.

Karena itu, Ibnu Subiyanto memohon agar majelis hakim membatalkan dakwaan jaksa yang prematur.

Alasannya, yang dijadikan acuan dakwaan kerugian negara adalah hasil audit investigasi BPKP yang sedang disengketakan di pengadilan. Kerugian negara pun juga belum pasti. (Gus Muh/diolah dari KR)

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan