-->

Kronik Toggle

Peluncuran buku Ekonomi Politik

Jakarta:Sejumlah pengamat ekonomi mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak berlandaskan teori ekonomi politik ilmiah.

Demikian terungkap dalam diskusi peluncuran buku Ekonomi Politik oleh Didik J. Rachbini, di Jakarta hari ini.

Didik mengatakan, kebijakan publik sangat terkait dengan aspek ekonomi politik, sehingga harus mengacu pada teori yang jelas. Dengan demikian, dampak negatif dari kebijakan itu bisa dikurangi.

“Sehingga diketahui, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dengan kebijakan itu,” katanya.

Namun, Didik sendiri ketika ditanya lebih lanjut perihal setuju tidaknya dia dengan kenaikan BBM ini, tidak menjawab secara tegas. “Ini masalahnya bukan setuju atau tidak. Yang penting prosesnya baik atau tidak,” katanya.

Berkaitan dengan kompensasi BBM, Ketua Tim Indonesia Bangkit Rizal Ramli menambahkan, basis kebijakan dana kompensasi itu juga menggunakan data asumsi yang salah. Pernyataan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga penelitian baru-baru ini bahwa kenaikan BBM akan mengurangi angka orang miskin, sangat aneh.

“Kalau argumen yang digunakan adalah untuk efesiensi, itu bisa diterima. Tapi kalau untuk mengurangi jumlah orang miskin itu ngawur,” kata Rizal.

Menurut Rizal, beban ekonomi seharusnya dipikul bersama-sama. Karena itu, ada tiga hal yang harus diselesaikan dulu oleh pemerintahan Yudhoyono sebelum memutuskan menaikkan harga BBM. Tiga hal itu adalah harus ada share capital dari bank-bank yang telah menerima subsidi dari pemerintah, negosiasi utang luar negeri, serta membenahi birokrasi, pajak dan bea cukai.

“Kalau ketiga hal ini sudah dilakukan oleh SBY, baru SBY bisa bicara menaikkan BBM,” katanya.

Dia mengatakan, cara pemerintah untuk menaikkan BBM tidak berbeda dengan Orde Baru, yakni memaksa supaya kebijakan itu tetap berjalan.

Sementara itu, Direktur Indonesian Development of Economics and Finance (Indef) Iman Sugema mengatakan, kebijakan kenaikan BBM itu tidak lepas dari pengaruh kelompok ekonomi yang telah lama mendominasi arah kebijakan ekonomi Indonesia yang menganut fundamentalis pasar.

“Selama ini pasar ini didominasi oleh kelompok Salemba, yang sebenarnya telah gagal dalam membangun perekonomian bangsa yang berujung pada krisis,” kata Iman.

Dian Imamah – Tempo

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 23 Maret 2005

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan