-->

Kronik Toggle

Peluncuran Buku Bondan Gunawan

SEJAK Bondan Gunawan mengundurkan diri dari Menteri Sekretaris Presiden Bidang Pengendalian Pemerintahan, baru sekitar dua bulan kemudian ia kembali muncul di depan umum. Jumat (4/8) malam, ia hadir dalam peluncuran dua buku karyanya di aula Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta. Buku itu, Apa Itu Dremokrasi dan Indonesia Menggapai Demokrasi, merupakan seri dari empat buku saku yang direncanakan Bondan.

Hadir dalam acara itu, antara lain, Aristides Katopo dari Pustaka Sinar Harapan, Rahman Tolleng dari PT Pustaka Grafiti, Mochtar Pabottingi dari LIP, Faisal Basri yang ekonom, Mudji Sutrisno dosen STF Driyarkara.

Menurut Aristides, bukuBondan mudah dipahami. Sebab, konsep demokrasi yang rumit dinyatakannya dalam bahasa sederhana yang mengalir lancar. Sedangkan Rahman Tolleng yang memberi sambutan mewakili Forum Demokrasi berharap, buku Bondan bisa bermanfaat untuk pendidikan politik, terutama bagi masyarakat bawah. Dalam situasi politik yang tanpa aturan dan sarat ketakutan, buku Bondan diharapkan bisa kembali menumbuhkan optimisme orang terhadap demokrasi.

Mochtar Pabottingi memberi pujian sekaligus catatan. Buku Bondan ditulis orang yang terlibat dalam pergulatan pemikiran dan praktik politik secara secara bersamaan, dan “mengarah kepada kematangan ,” kata Mochtar. Tapi, pendapat Bung Karno yang dikutip Bondan di awal bukunya menjadi problematis. Bondan mengutip bahwa demokrasi politik (yang ditawarkan Barat) tidak memadai jika tidak diikuti demokrasi ekonomi. Masalahnya, menurut Mochtar, justru dengan keyakinan seperti ini Bung Karno dulu membelokkan demokrasi Barat menjadi demokrasi yang antidemokrasi.

Berikut petikan wawancara wartawan TEMPO Interaktif Jajang Jamaludin dengan mantan pejabat itu di ruang kerjanya yang baru, di lantai 32 Wisma BNI 1946, Jakarta.

Apa harapan Anda dengan menerbitkan buku tentang demokrasi ini?

Saya berharap bisa ikut menyumbangkan wacana. Kalau proses politik yang carut marut ini terus berkembang –para elite saling menyalahkan, kadang-kadang mengeluarkan ancaman, kadang-kadang saling menjelekkan-jelekkan– saya khawatir demokrasi didistorsi kekuatan antidemokrasi: bahwa demokrasi itu ialah penderitaan. Saya sempat dengar Mahatir di Malaysia mengatakan, “Coba lihat hasil reformasi di Indonesia yang katanya demokratis.”
Demokrasinya sendiri jelas tidak salah. Demokrasi itu memang tidak sekali jadi dan memang mahal. Demokrasi pun sebenarnya tidak menjanjikan apa-apa. Demokrasi hanya memberi kebebasan untuk memilih, kemudian kita harus bertanggungjawab atas pilihan itu. Apakah itu baik atau jelek, kalau sudah menjadi pilihan kita, kita harus menghargainya.
Anda melihat sekarang orang mulai cenderung antidemokrasi?

Ya, orang bisa antidemokrasi, demokrasi dianggap equal dengan penderitaan. Karena elite hanya berbicara tentang kekuasaan, sementara itu rakyat tidak pernah merasa mendapat keuntungan atau perlindungan dari pemegang kekuasaan.
Hal terpenting dari kedua buku Anda?

Yang terpenting, background pembentukan negeri kita. Negeri ini sebetulnya terbentuk tanpa kontrak sosial. Negeri ini dibentuk para elite. Sebanyak 40 elite membentuk republik ini. Titik berangkatnya adalah kehendak bersama untuk melepaskan diri dari penindasan pemerintahan kolonial. Interaksi budaya sesama kita belum terjadi. Sementara itu kontrak sosial yang hendak disusun UUD yang dirancang Konstituante juga tidak sempat terwujud, karena Konstituantenya dibubarkan. Saat itulah sebenarnya guncangan terhadap demokrasi mulai terjadi. Sejak itu, melalui A. H. Nasution, diperkenalkan konsep Dwifungsi ABRI, yang akhirnya berkembang lebih jauh melalui konsep kekaryaan.
Tapi, dalam hal ini saya tidak bertendensi menggurui siapa pun. Dalam demokrasi, tidak mesti yang paling pintar yang harus didengar, tapi semua pendapat harus didengar.
Saat mau mengundurkan diri dari pemerintahan, Anda mengatakan bahwa di luar Anda lebih leluasa mendukung Gus Dur. Apakah penerbitan buku ini bagian dari upaya itu?

Orang bisa saja mengaitkan peluncuran buku ini dengan Sidang Tahunan MPR. Tapi perlu saya tegasakan, kedua hal itu tidak ada kaitannya. Peluncuran buku ini adalah realisasi keinginan saya yang sudah lama tertunda.
Lantas, bagaimana Anda merealisasikan janji untuk membantu Gus Dur?

Realisasinya, saya sekarang bisa mengoreksi Gus Dur agar ia tidak terlalu toleran. (Sewaktu masih) Di dalam Istana, saya tidak mungkin melakukan hal itu. Saya melihat, dengan sikap akomodatifnya, Gus Dur sebenarnya mempertaruhkan nasib bangsa.
Saya kira, tidak ada satu sistem atau pemerintahan yang menciptakan krisis bisa mengatasi sendiri krisis itu. Maksud saya, satu kelompok yang menciptakan krisis tidak mungkin bisa mengatasi krisis itu. Dalam pemerintahan Gus Dur komponen pencipta krisis itu masih terlibat . Akibatnya, krisis ini tidak selesai-selesai.
Karena itu saya usulkan agar Gus Dur segera menyusun kabinet yang professional, tanpa harus kompromi lagi dengan kekuatan politik di legislatif. Kalaupun konsekuensinya Gus Dur akan mudah dijatuhkan, itu wajar. Karena ia hanya punya pendukung 11 persen di parlemen. Tidak ada presiden yang didukung hanya oleh 11 persen anggota parlemen bisa stabil. Tapi, dengan zaken kabinet, kabinet yang profesional, rakyat akan lebih memiliki harapan dan kepastian. Itulah yang dituntut demokrasi
Banyak yang berpendapat, persolan sebenarnya bukan ada di kabinet, tapi pada Gus Dur sendiri …

Itulah yang saya sebut rekayasa. Siapa yang memilih Gus Dur? Ia berada di sana kan tidak muncul dengan sendirinya. Jadi kalau ada masalah jangan hanya menyalahkan Gus Dur, salahkan juga yang memilihnya. Nah, logika semacam ini yang sengaja dipotong. Kalau logika ini tidak dipotong, persoalannya tidak serumit sekarang. Sederhana saja: mari kita hormati kesepakatan kita.
Menurut saya Gus Dur tidak salah. Bahwa ia punya kelemahan, itu wajar sebagai manusia. Jadi, siapa pun yang disepakati jadi presiden, mari kita dukung agar programnya sukses. Kalau programnya sukses, problem pemerintahan yang akan datang jauh lebih sederhana. Kalau programnya belum juga terbentuk, mari kita susunkan bersama.
Di luar itu, Anda masih menggalang dukungan untuk Gus Dur?

Dukungan saya, saya katakan di mana-mana, bahwa Gus Dur itu simbol demokrasi. Ia presiden pertama yang dipilih secara demokratis. Siapa pun presiden yang dihasilkan secara demokratis, ia harus dibela, jangan direcoki.
Gus Dur juga berjasa dalam memperluas ruang publik. Mana ada, sih, di zaman dulu orang bebas mencaci-maki presiden? Mari kita pergunakan ruang publik sebaik-baiknya.
Gus Dur juga berhasil menata tentara untuk kembali ke posisi yang sebenarnya. Gus Dur juga telah mendorong masyarakat menengah ke bahwa untuk bisa bergerak karena memiliki keberanian mengkespresikan yang mereka butuhkan.
Itu semunya tanda-tanda kemajuan. Sayangnya, kita tidak pernah menghitung dan mengakumulasikan kemajuan itu sebagai sebuah keberhasilan. Poin yang disoroti malah: presiden itu jelek, kurang ini, kurang itu.
Apakah pembelaan Anda ini masih relevan? Gus Dur sendiri kan mulai “mencla-mencle”?

Kalau ditekan terus, orang punya kecenderungan seperti itu. Soeharto yang berkuasa 32 tahun, ketika ditekan mahasiswa “grogi” juga. Apalagi Gus Dur yang menghadapai persolan yang lebih berat. Ini bukan saya membela Gus Dur, melainkan demokrasi itu sendiri.
Risiko terburuk yang mungkin terjadi dalam Sidang Tahunan MPR?

Saya hanya bisa berharap agar wakil rakyat menggunakan kesempatan itu untuk melakukan evaluasi dan kritik secara proporsional. Kalau memang ada yang jelek, mari kita perbaiki bersama. Yang penting, taatilah konstitusi bahwa presiden dipilih untuk masa lima tahun.
Andai Gus Dur sampai tergusur, apa dampak bagi demokrasi?

Asal itu berdasarkan konstitusi dan kehendak rakyat, it’s okey. Tapi, jika konstitusi dan kehendak rakyat dilanggar, risikonya orang akan tidak percaya pada demokrasi. Saya kira inilah resiko yang paling mahal.
Dalam dunia politik persaingan itu sah-sah saja. Tapi ada etika yang harus kita perhatikan. Jangan mencela, jangan mencaci maki, jangan asal tidak setuju. Harus tahu batas, kapan bisa memasuki sebuah urusan, kapan tidak bisa. Sehebat apa pun sebuah sistem, kalau karakter penyelenggaranya tidak beres, sistem itu tidak akan jalan.
Persoalannya, aturan main memang memberi peluang kepada DPR untuk melakukan hal itu …

Aturan main yang kita miliki memang belum sempurna. Tapi karena yang ada itu, itu yang kita pakai. Yang harus kita sadari, aturan main itu tidak sempurna dan masih perlu kita perbaiki.
Juga perlu dicatat, jika DPR masih bermain dalam konteks bahasa untuk kemenangannya, yakinlah bahwa rakyat akan marah. Rakyat punya caranya sendiri bagaimana mengungkapan kemarahannya.
Jadi, dengan alasan apa pun, saya kira mempertahankan Gur Dur sampai tahun 2004 jauh lebih baik daripada menurunkannya sekarang.
Setelah di luar lingkaran, bagaimana Anda menilai perilaku elite politik saat ini?

Saya masih percaya bahwa para elite sebenarnya masih memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Yang saya tidak sepakat, cara-cara yang dipilih mereka, seperti cara-cara mengancam dan mencela di depan publik.
Jadi proses politik kita sama sekali belum melembaga?

Yang sudah melembaga baru proses pemilihan umum dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah itu, hubungan kekuasaan kembali cerai-berai. Kita gandrung berbicara siapa yang lebih berhak, siapa yang lebih memiliki wewenang. Legislatif misalnya, karena merasa memiliki hak untuk mengawasi pemerintah, sampai lupa siapa yang mengawasi mereka.
Yang mengawasi mereka adalah komitmen mereka terhadap rakyat yang memilihnya. Tapi, kapan mereka berkomunikasi dengan rakyat yang memilihnya? Apa betul yang mereka sampaikan adalah suara rakyat? Sejauh mana ukurannnya? Hal-hal seperti itu harus diperjelas terus menerus.
Apakah Anda menilai legislatif demikian negatif?

Saya tidak melihatnya positif atau negatif, tapi ini merupakan bagian dari proses demokrasi. Demokrasasi ternyata tidak bisa sekali jadi. Cuma kita harus semakin cerdas. Kecerdasan kita jangan sampai punah hanya karena rasa iri: kalau dia bisa mengapa saya tidak bisa. Kecerdasan kita harus terus dikembangkan. Caranya sekali lagi, mari kita taati konstitusi.
Menurut Anda, apa sumber ketegangan elite akhir-akhir ini?

Persoalannya ada pada rivalitas untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi presiden. Jadi tidak ada pertentangan ideologi yang nyata. Cuma, kadang-kadang ideologi itu dipakai secara berlebihan.
Ke depan, yang harus ditampilkan adalah program bukan ideologi. Pertentangan ideologi itu tidak akan relevan lagi. Tanpa dipersatukan oleh satu asas pun, kita toh telah menjadi bangsa Indonesia.
Ada yang melihat, fenomena konflik elite akibat hilangnya rasa saling percaya?

Rasa saling percaya memang harus dibangun. Tapi, yang lebih penting adalah sportivitas. Jangan karena kita kalah dalam kongres, lantas bikin partai tandingan. Kalau kalah, ya, sudahlah terima kekalahan.
Waktu terpilih, Gus Dur tidak melewai seleksi tapi solusi. Waktu itu ada kesadaran bahwa dibutuhkan figur Abdurrahman Wahid. Waktu itu yang terjadi adalah kesepakatan moral. Bukan politik. Sekarang pun kita seharusnya berbicara moral. Jangan kesepakatan moral kita hadapkan dengan kesepakatan politik.
Bagaimana Anda menilai bertemunya lima tooh di Yogya, 1 Agustus lalu?

Persoalan bangsa bukan hanya persoalan pemimpin. Di satu sisi, melihat urgensinya, pertemuan itu boleh jadi memiliki poin seratus. Tapi, dari proses demokrasi, ia bisa jadi minus seratus. Faktor yang melatararbelakanginya bisa membuat zero nilai-nilai demokrasi.
Seharusnya, persoalan bangsa diselesaikan berdasarkan konstitusi yang ada. Soal bahwa konstitusi itu belum bisa mewadahi, itu bisa disiasati dengan itikad baik dalam berpolitik. Jangan persoalan-persoalan yang tidak benar kita selesaikan dengan cara-cara di luar ketentuan. Nanti, yang akan terjadi hanya seperti pendulum yang balik kiri-balik kanan, tidak menjadi spiral pertumbuhan demokrasi yang mengarah ke perbaikan.
Melihat pertarungan politik terakhir, banyak yang bingung, sebetulnya petanya seperti apa?

Saya berkali-kali mengatakan, di Republik ini ada tiga kekuatan utama. Pertama, yang menginginkan Republik ini cerai berai, supaya jejak kesalahan mereka di masa lalu tidak diungkit-ungkit. Kedua, kekuatan oportunistik yang maunya sekadar memperebutkan kekuasaan. Ketiga, kekuasaan yang memiliki komitmen terhadap masa depan bangsa dan negara.
Ketiga karakter ini bukan milik salah satu kelompok, melainkan ada di semua kelompok penyusun bangsa. Di birokrasi ada, di militer ada, di LSM ada, di pers pun ada. Nah, mereka yang masih punya komitmen terhadap masa depan bangsa harus bersinergi, tanpa mempersoalkan asal-usul kelompoknya.
Sekarang ini, kekuatan mana yang menurut Anda paling dominan?

Saya tidak menghitung sesaat. Kebenaran itu walaupun lambat akan menang. Sebagai orang beriman, kita harus meyakini hal itu.
Untuk semenatara, kekuatan yang tidak memiliki komitmen terhadap nasib bangsa bisa saja menang. Tapi itu sifatnya sementara. Selanjutnya akan terjadi unintended consequences yang tidak dihitung orang. Selama 30 tahun orang mungkin tak pernah mengira bahwa Soeharto akhirnya akan tersingkir dan dimusuhi; ternyata terjadi.
Jika kategorisaasi yang Anda buat digunakan untuk menganalisis lembaga militer, kelompok mana yang paling kuat?

Saya tidak melihat ini kuat atau tidak kuat. Karena istilah kuat dan tidak kuat identik dengan kalah dan menang. Yang jelas, di tubuh militer ada benturan visi: antara yang sadar bahwa tentara itu tugasnya pertahanan dan yang masih mempertahankan yang dilakukan militer semasa Orde Baru.
Yang terjadi terakhir kali, bukan kekalahan visi pertama dari visi kedua. Saya tidak melihat kalah dan menang, tapi saya melihat itu sebagai proses. Kalaupun dalam prosesnya ada yang tersepak keluar, pertanyaan saya, apakah itu produktif atau tidak buat demokrasi dan pencerahan.
Bagi saya, kemenangan itu bukan berarti merujuk pada jabatan atau kekuasaan. Kemenangan itu adalah terbukanya pikiran dan semakin kuatnya keinginan untuk menciptakan keadilan.
Menurut Anda, apakah mutasi Letjen Agus Wirahadikusuma dkk. Bisa dikatakan sebagai terpentalnya kekuatan reformis di tubuh tentara?

Mereka bukan terpental, tapi tersisihkan sementara. Saya melihat perubahan politik tidak selalu sentrifugal (menuju ke satu titik pusat) tapi spiral, berputar ke arah kemajuan. Saya yakin perjalanan Agus masih panjang. Saya juga yakin di belakang dia masih ada “Agus-Agus” yang lain. Dulu, tidak pernah terbayangkan ada tentara seperti Agus; ternyata ada.
Banyak yang membaca pengunduran diri Anda dari kabinet, Mei lalu, adalah awal goyahnya posisi Agus dan kawan-kawan …

Ah enggak. Justru dengan mundurnya saya, seharusnya segalanya berjalan lebih baik. Mutasi itu akibat perbedaan visi saja. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan terlalu dihubung-hubungkanlah. Dan kalau mereka naik, saya belum tentu diuntungkan.
Menurut Anda, bagaimana cara menumbuhkan benih demokrasi di tubuh militer yang memang punya karakter otoritarian?

Ya kita percayakan saja kepada mereka. Jangan kita ikut campur. Begitu kita ikut campur, itu tidak fair. Di dalam militer juga masih ada tokoh yang mau berpikir. Jangan punya pretensi bahwa kita bisa membenahi mereka.
Di kalangan sipil sendiri ada kecenderungan munculnya otoritarianisme baru?

Saya kira tidak sejauh itu. Kekhawatiran itu muncul karena Gus Dur terlalu direcoki, kemudian merasa jengkel. Itu sih wajar-wajar saja. Tapi, saya kira, Gus Dur sebagai seorang demokrat tidak akan melakukan hal itu.
Anda orang yang paling didengar oleh Gus Dur; bagaimana bisa begitu?

Ah enggak. Gus Dur itu mendengar dirinya sendiri.
Dalam kasus pencopotan Wiranto, bagaimana Anda bisa meyakinkan Gus Dur?

Siapa bilang? Gus Dur kan konsisten dengan yang ia ucapkan di luar negeri. Di samping itu, jangan lupa, di balik pemberhentian Pak Wiranto ada hal yang lebih besar yang ingin dihindari Gus Dur: agar International Tribunal tidak terus bergerak. Gus Dur juga mau menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Memang, tentunya ada persoalan yang substansial dalam hal ini – Gus Dur sendiri yang paling tahu hal itu.
Perlukah conter opini yang menjelaskan keberhasilan Gus Dur?

Tidak usahlah ada counter opini. Kalau opini ini dicounter opini itu, kita akan kecapean sendiri. Di situlah kedewasaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi sebenarnya diuji.
Anda dan kawan-kawan bisa menggunakan Forum Demokrasi (Fordem) untuk menggalang opini?

Fordem bukan alat politik. Fordem merupakan khasanah untuk membahas dan melakukan diskusi pendalaman tentang demokrasi. Bagaimana mengimplementasikannya? Itu dikembangkan di tempat masing-masing.
Di luar kegiatan Anda di Fordem, ada rencana membuat partai?

Sampai saat ini belum dulu lah. Memori publik kita itu sangat fixed. Masyarakat masih suka mengaitkan partai dengan figur-figur tertentu, misalnya PDI-P dengan figur Soekarno. Padahal belum tentu sama. Karena itu, sebaik apa pun partai yang lahir, konstituennya tetap sedikit.
Dari sekian partai yang ada, mana yang paling berdekatan dengan cita-cita demokrasi?

Saya rasa belum ada. Tapi, biarkan mereka membenahi diri sendiri. Dan mereka tampaknya sudah mulai berproses ke arah itu.
Menurut Anda, partai mana yang paling “maju” dalam berdemokrasi?

Saya kira Partai Keadilan (PK). Indikasinya sederhana. Dalam pemilihan ketua, mereka tidak pernah rame-rame. Di samping itu, PK memiliki sistem kaderisasi yang lebih baik. Saya berkali-kali mengatakan, mengapa partai-partai besar tidak melakukan hal yang sama, atau hal-hal baru yang lebih bagus.
Ada rencana bergabung dengan PK, atau partai lain?

Nanti dulu. Kalau partai belum menjadi partai beneran, saya tidak akan masuk partai mana pun.
Tapi, dalam Kongres PDI-P di Semarang, Anda sempat mau masuk PDI-P?

Tidak, saya tidak mau masuk. Memang banyak yang mengusulkan agar saya masuk PDI-P. Saya tetap tidak mau dan akhirnya saya tidak masuk. Namun, saya kan tidak bisa menghentikan dan tetap harus menghargai orang-orang yang mendukung saya. Meski bisa jadi yang mendukung itu hanya di pinggir jalan, bukan peserta kongres.
Harapan orang-orang yang mendorong Anda masuk PDI-P waktu itu apa?

Mungkin karena teman saya banyak dan dari berasal dari berbagai kelompok. Kalau saya di partai, partai akan lebih punya hubungan dan akses di kelompok itu. Partai kan tidak akan besar jika hanya berkutat pada satu kelompok.
Siapa sebetulnya yang menolak Anda?

Ya, pasti kelompok yang khawatir posisinya terganggu. Tapi kalau mereka diminta bicara, saya tidak melihat ada orang PDI-P menunjukkan sikap bermusuhan. Di depan saya, semuanya baik-baik saja.
Menurut Anda, apa yang harus dilakukan partai saat ini?

Partai yang benar menyiapkan diri untuk berkuasa sebagai pemerintah. Jangan hanya menjadi vehicle untuk merebut kekuasaan Yang penting, partai-partai harus menyusun sistem dan konsep. Susunlah konsep ekonomi, konsep budaya, konsep pertahanan. Jadilah partai yang siap memerintah ketika menang. Dan, jadilah partai oposisi ketika kalah, kemudian bersiap untuk meraih kemenangan pada pemilu berikutnya.
Kalau mau jadi kekuatan oposisi, jangan ikut pada pemerintahan yang ada. Jadi, pernyataan Akbar Tanjung kemarin bahwa Golkar mau menjadi oposisi menjadi agak lucu. Kalau mau menjadi partai oposisi, ya,tariklah semua menteri Golkar di kabinet. Kalau masih ada menteri di dalam kabinet, itu sih “oposisi-oposisian”, bukan oposisi yang benar.

*) Dikronik dari Tempo.co.id 04 Agustus 2000 dengan judul asli “Gus Dur Jangan Terlalu Toleran”

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan